Kamis, 13 Agustus 2020 | 00:25 WIB

Kisruh PPDB Online di Jabar, Diduga Banyak Titipan Oknum Pejabat, LSM Penjara Geruduk Kantor Disdik

foto

 

Kisruh PPDB Online di Jabar, Diduga Banyak Titipan Oknum Pejabat, LSM Penjara Geruduk Kantor Disdik Jabar.

BANDUNG, www.transaktual.com

Sekitar tiga ratusan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) Jawa Barat  mereka datang dan menuntut proses PPDB Secara Online yang Tidak trasparan dan banyak sekolah yang mengakomodir titipan dari para Oknum – Oknum Pejabat, ujar pengunjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bandung, rabu  (15/7/2020).

Massa Lsm Penjara datang dan tiba di lokasi dengan mengendarai mobil dan motor sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka juga mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polda Jabar dan Polrestabes Bandung.

Ketua Umum DPP LSM Penjara Andi Halim mengatakan, DPW mendapat laporan bahwa KCD2 Bogor Raya dan Kabupaten Bogor serta Depok,  ada sekitar 80 orang siswa yang tidak terakomodir dan mereka adalah pelajar dari yang orang tua mereka adalah Anggota LSM penjara.

"Zonasi mereka masuk, tetapi mereka kecewa tidak masuk dan tidak diterima disekolah tersebut, tidak kena zonasi dan tidak diterima apa rumusannya,"ucapnya.

Malah yang diterima banyak yang dari keluarga oknum Pejabat dengan menitipkan, yang diakomodir oleh sekolah, sementara anak- anak anggota dari LSM penjara tidak di akomordir walau masuk zonasi juga, ungkapnya.

Menurut Ketum Penjara, Andi Halim, bahwa PPDB itu dilakukan secara online tetapi mereka melihat diluar online juga ada yang non online khususnya di KCD 2 Bogor raya meliputi kabupaten Bogor dan Depok.

"LSM Penjara pun mendapatkan informasi jika di Disdik Jabar ada dugaan Indikasi tindak pidana korupsi yang sedang di Lidik di Tipikor Polda Jabar, menuntut agar pihak APH mengusut tuntas dugaan tindak korupsi ini," tegas Andi Salim.

Harapan LSM penjara, agar akomodatif sehingga menjadi keadilan anak anak mereka itu anggota ada 300 orang anak anggota ada 80 orang tidak terakomodir dan zonasi mereka masuk, tetapi mereka kecewa tidak masuk.

Ditambahkan, oleh Ketua DPW Bogor Raya meliputi kabupaten dan Depok  M Thohir Barabba (Bung Tompay), mengatakan bahwa diduga zonasi ada unsur lain bisa ditambahkan jumlah siswanya, penjelasan dari Disdik dan Sekolah tidak jelas, apa dan bagaimana aturannya, fleksibel aja, sambung Bung Tompay..

Setelah Audensi dengan Sekdis dan Kabid Disdik Jabar (Edi Purwanto disertai Sekertaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, H. Wahyu Mijaya), yang katanya akan mencari solusi dan pihak Disdik akan bantu segera mungkin karena waktu berjalan terus, sebab pendidikan harus berjalan  bukan stag atau terhenti sampai disitu saja, tetapi Jika dalam.waktu 1 dan 2 hari tidak ada jawaban. maka Lsm Penjara akan menduduki dinas pendidikan kalau perlu kita menginap, sambung Bung Tompay, yang disambut meriah dengan tepuk tangan.

Menurutnya banyak siswa yang masuk yang sudah di akomodir itu kebanyakan diduga dari Instansi Penegak Hukumjuga diduga dari dewan dan dari orang orang pejabat lainya, ada buktinya, jelas Bung Tompay Penanggung jawab lapangan unras tersebut.

Pihak Dinas Pendidikan Jawa Barat yang diwakili Sekdis Jabar, Wahyu Wijaya dan Edi Purwanto, menerima perwakilan dari LSM penjara, beraudensi dan apa yang disampaikan mengenai aspirasi dan keluhan dari Bandung raya dan Bogor raya segera ditindaklanjuti.

Wahyu saat beraudensi dan menerima aspirasi berbagai keluhan dilapangan berkaitan PPDB yang sudah dilaksanakan pihak Disdik dan menerima berbagai kritikan dari lapangan itu sebagai perbaikan Disdik jika memang ada hal yang dianggap belum sesuai harapan masyarakat.

“Jadi akan menjadi bahan evaluasi berikutnya dan kita akan evaluasi tahun sekarang Ini menjadi komunikasi lebih lanjut dan silaturahmi ini tidak akan hari ini pasti akan berlanjut kembali agar berbagi informasi aspirasi bisa selesaikan dengan baik: ujarnya.

Ucapan yang diduga menjadi pemicu dari SMAN 13 Bandung.

Banyak kejanggalan yang dianggap memperkaya oknum baik satuan pendidikan maupun oknum pendamping lainnya termasuk Aparat, hal itu diungkapkan koordinator demo Bogor Raya dan Bandung Raya, Bung Tompay, di halaman depan Disdik Jabar. ( 15/7/20). 

Lewat mediasi yang diterima oleh Edi Purwanto di aula Dikmenti Disdik Jabar, yang sempat memanas saat pendemo menolak dihadapi oleh Edi dari Perencanaan dan program Disdik Jabar, para pendemo juga memita agar Kepala Dinas Pendidikan H. Dedi Supandi dan Kabid SMA, H. Yesa, S. Hamiseno untuk hadir di tengah mediasi dengan para pendemo, tetapi akhirnya Sekdis Jabar, Wahyu Wijaya  Menerima perwakilan dari LSM penjara. 

Selain permasalahan menyangkut aturan PPDB, kedatangan mereka dipicu yang diduga perilaku seorang pengajar/guru SMA di SMAN 13 Bandung, yang menantang “jika LSM Penjara mau demo silahkan saja mau sampai ke Disdik Jabar juga”, ujar pendemo meniru ucapan sang Pengajar tersebut, pada Sekertaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 

Aksi unjuk rasa ini, kata Thohir Baraba (Bung Tompay), terkait dengan layanan pendidikan yang dinilai masih jauh dari harapan masyarakat khususnya kalangan menengah bawah. Dampaknya, banyak siswa, siswi yang tidak bisa masuk SMA Negeri baik via jalur zonasi ataupun lainya.

“Kami melihat akar masalah karena layanan pendidikan khususnya sarana prasarana pendidikan di tingkat SMAN dan SMKN di Depok masih minim,” kata Thohir.

Di Depok, lanjutnya baru ada sekitar 26 SMAN saja. Padahal, tingkat kebutuhanya jauh lebih banyak dari jumlah sekolah yang saat ini ada. “Jadi di Depok juga masih butuh banyak sekolah SMAN dan SMKN,” jelasnya.

Dalam aksi Unras, DPW LSM Penjara mendorong kepada Pemprov Jabar untuk berikan tambahan Ruang Belajar (Rumbel) di SMAN dan SMKN.“Karena jumlah rasio angka kelulusan siswa yang masih tak sebanding dengan jumlah bangunan SMAN dan SMKN, kami juga mendorong Pemprov Jabar agar segera wujudkan kebutuhan sarana fisik pendidikan khususnya tingkat SMAN dan SMKN di Depok,” tutup Thohir.(Bung Tompay).

(berbagai sumber/transaktual)