Senin, 25 Mei 2020 | 21:26 WIB

Tb. Koko Asmara (DPP Lsm Penjara PN) ; Bagaimana Mau Baik dan Benar, Jika Datanya "Amburadul"

foto

www.transaktual.com

Jika dilihat secara nyata 14 kriteria warga miskin sesuai aturan Kemendes di desa sedikit sekali. "Dan mungkin sulit untuk menilai yang sesuai kriteria saya lihat mungkin hanya tiga kriteria warga miskin penerima BLT saja yang masih ada," kata Ketua Tim Pengawas Lsm Penjara PN, Tubagus Koko Asmara yang turut gabung mengikuti pertemuan warga di Desa Nagrak, RT.04 RW 13 Kecamatan Cangkuang, Soreang Kabupaten Bandung (16/5/20).

Menurut Bang Koko panggilan kesehariannya, bagi orang yang memiliki sepeda motor, TV, lantai rumah keramik, pasang listrik sudah tidak masuk kriteria sebagai warga miskin. Hal tersebut yang menyulitkan Pemdes menyalurkan BLT Dana Desa jika 14 kriteria warga miskin harus dipenuhi.

Bang Koko juga mengusulkan agar BLT Dana Desa disalurkan kepada warga terdampak Covid-19 yang benar-benar terdampak dan membutuhkan bantuan. "Misalnya mereka yang terkena PHK, dirumahkan, dan punya kartu miskin/tidak punya kartu miskin tapi memang miskin karena tidak tercover, yang diluar penerima PKH dan BPNT," katanya.

Persoalan yang sama juga sampaikan oleh anggota BPD desa Nagrak dan Ketua Rukun Warga 13 komplek Bumi Parahyangan Kencana (Parken) "Sulit untuk memenuhi 14 kriteria warga miskin itu," katanya.

Menurut anggota BPD desa Nagrak yang berdomisi di RT 04 komplek Bumi Parahyangan Kencana (Parken) bahwa sebelumnya, Kemendes PPT Permendes No.6/2020 sebagai perubahan Permendes No.1/2019. Isi dari permendes ini adalah pertama bahwa Dana Desa bisa digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). BLT segera disalurkan sebesar Rp600.000 dimulai pada April 2020 ini.

Hasil musyawarah desa Nagrak bahwa penerimaan bantuan terdampak COVID-19 nantinya akan dikelola sementara oleh Ketua RW, yang selanjutnya diberikan kepada yang berhak menerimanya, “Ini merupakan hasil dari kesepakatan dengan warga, sebab bila dihitung, data yang diajukan pihak RT, RW, maupun dari Desa, sangat tidak sesuai dengan data yang diterima dari pemerintah, khususnya dinas sosial, sebab banyak data lama yang warganya telah meninggal ataupun pindah alamat, masih tercantum “ ujar Ketua RW 13 tersebut.

Kerancuan data penerima bantuan sosial, ditambah dengan kriteria 14 poin warga miskin, membuat situasi di lapangan menjadi tidak kondusif, “Saya kira itu yang menyebabkan para petugas Pos pengantar bantuan nggak mengantar langsung kealamat yang dituju, takut menimbulkan salah sangka” sambung Bang Koko, yang juga sebagai Pengamat sosial, merasa prihatin dengan kondisi seperti ini.

Seperti diketahui bahwa Desa Nagrak, Kec. Cangkuang Soreang Kab. Bandung, mempunyai Jumlah 14 RW dan 63 RT, baru menerima Bantuan Gubernur melalui Pos sebanyak 36 Paket Sembako, itupun dipulangkan kembali oleh pihak Pengurus Desa, dengan alasan, Paket harus langsung diberikan pada yg berhak tetapi oleh Petugas Pos ingin dikumpulkan di Desa saja, dengan meminta foto copy kelengkapan warga yg menerima, Pengurus Desa keberatan dan Paket dipersilahkan untuk dibawa kembali.

Kemudian ada bantuan dari Bupati Kab. Bandung sebanyak 126 Paket dengan isi Beras 20 Kg, Minyak goreng 2 Kg dan Gula 2 Kg. Sejak April, Mei, yang dibagi untuk 14 RW atau 63 RT.

Sementara itu Anggaran Dana Desa Nagrak yang bakal dikelola untuk membantu warga yang terdampak COVID-19 diambil 30 % (persen) atau sekitar 300 Juta dari DD, tetapi sampai berita ini dimuat, dana desa tersebut belum juga turun dari pemerintah.

“Kami berharap, agar Dana Desa yang 30 persen tersebut bisa cair segera, untuk dibagikan kepada yang berhak, dan kami sebagai anggota BPD bisa tidur nyaman, tidak diganggu para warga yang terus bertanya, tanya” sambung Anggota BPD tersebut gusar.

Pada pertemuan tersebut hadir Para Ketua RT dan Ketua RW dan anggota BPD serta perwakilan Ibu ibu PKK setempat.

Ada beberapa masalah yang terjadi di Desa Nagrak, Kec. Cangkuang, Soreang-Kab. Bandung Jawa Barat, yaitu ;

  1. Pemberian bantuan 36 paket sembako oleh Gubernur Jawa Barat tidak sampai pada yang berkepentingan disebabkan Pegawai Pos pengantar pengiriman enggan mengirim langsung ke alamat penerima.
  2. Pengajuan Data warga desa yg dipersiapkan oleh RT, RW dan Perangkat BPD juga Pengurus Desa tidak atau belum dipergunakan sepenuhnya dengan baik oleh pihak Pemerintah melalui dinas terkait, sehingga data penerima di desa selalu bermasalah, disebabkan data tahun yang terdahulu tidak pernah di update, sehingga data baru yang dikelola Desa, RT, RW, tidak pernah sama.
  3. Sembilan bantuan yg selalu disampaikan dan di ekspose oleh para pejabat, tidak diketahui oleh pemerintahan desa, bagaimana sistem pemberiannya.
  4. Kegiatan rutinitas pembagian fasilitas PKH dan BPNT, kepada warga penerima bantuan diambil alih dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial atau Instansi terkait, desa tidak dilibatkan.
  5. Banyaknya pemberian bantuan yg tidak tepat sasaran, dan seringkali menimbulkan kerawanan konflik ditengah masyarakat pedesaan.
  6. Keterlambatan turunnya penerimaan Anggaran Dana Desa TA 2020 di Desa Nagrak Kec. Cangkuang, Soreang, Kab, Bandung, dari Pemerintah Pusat dan daerah, menimbulkan masalah baru dalam membangun infra struktur di pedesaan, dan pemberian bantuan terdampak COVID-19.

Mohon dipertimbangkan kembali atau di update, kriteria miskin versi BPS yang selama ini adalah, ;

  1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang.
  2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
  3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester.
  4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
  5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
  6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
  7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/ minyak tanah.
  8. Hanya mengonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
  9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
  10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.
  11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik.
  12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000, per bulan
  13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
  14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Menurut Ketua Tim Pengawas Lsm Penjara PN bahwa kriteria 14 manusia termiskin didunia, Segera di perbaharui/update, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, begitu pula dengan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), karena banyak yang salah sasaran.

“Ya seharusnya pihak Dinas Sosial bertanya dan melibatkan petugas pendamping desa untuk turun ke desa desa dan menanyakan langsung kondisi para penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), jangan dibiarkan, nantinya akan menjadi kecemburuan sosial, apalagi mereka yang menerima, sudah mempunyai penghasilan tetap dan usahanya berkembang maju” ujar Bang Koko yang juga sebagai Pengamat sosial, yang akan melayangkan surat ke instansi terkait masalah tersebut.

Selanjutnya bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu ditingkatkan tugas dan wewenangnya, yang merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia, yang Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Sebab Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yang mempunyai Wewenang antara lain:

  1. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
  2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
  3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
  4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
  5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

BPD juga mempunyai hak:

  1. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
  2. Menyatakan pendapat.

Anggota BPD mempunyai hak:

  1. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
  2. Mengajukan pertanyaan;
  3. Menyampaikan usul dan pendapat;
  4. Memilih dan dipilih; dan
  5. Memperoleh tunjangan.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat; dan Anggota BPD terdiri dari Ketua RT/RW, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat.

Transaktual.