Senin, 25 Mei 2020 | 22:11 WIB

Masalah Numpuk Gateway Ahmad Yani di Kota Bandung, Diduga Ada Prostitusi (?) Terselubung

foto

 

www.transaktual.com

Surat terbuka ini pernah juga dikirim ke Layanan Informasi daerah Kota Bandung juga ke Surat Pembaca di media cetak........, untuk itu Tim Investigasi transaktual online akan meminta tanggapan pihak pihak yang terkait masalah yang ada di Gateway Ahmad Yani Kota Bandung. Informasi yang diperoleh bahwa diduga gateway ahmad yani kota Bandung juga tempat kencan illegal/prostitusi yang belum tersentuh aparat penegak hukum. 

Masih banyak hal hal lain, diantaranya masalah Listrik dan pengelolaan yang tidak transparan di gateway ahmad yani di kota Bandung, serta sistem pengelolaan yang dianggap warga penghuni, hanya berdasarkan keinginan sebelah pihak dari gateway.

Kepada : Bapak Walikota Bandung

Di Tempat

Assalamualaikum

Dengan Hormat, Kang Oded

Kami adalah warga apartemen Gateway Ahmad Yani Bandung, menindak lanjuti pengaduan yang lalu tentang “Surat Untuk Walikota Bandung” kami sampaikan bahwa surat tersebut belum ada respon, terlihat dari surat tagihan pengelola yang sudah keluar lengkap dengan kenaikan IURAN, yang tidak disetujui oleh warga itu.

Sambil menunggu tindak lanjut dari team Bapak, kami sampaikan juga “keanehan” mengenai iuran Listrik yang juga menimpa kami. Tahun lalu (2019) iuran listrik juga dinaikkan harganya, walaupun warga sudah menolak kenaikan harga tersebut, tetapi kenaikan tetap saja dijalankan. (tanpa pertsetujuan anggota). Saat ini iuran listrik yang kami bayar lebih tinggi dari tarif resmi PLN, karena selain kami harus membayar biaya token, kami juga dikenakan biaya abonemen yang tidak ada pada tagihan PLN. Apakah Abonemen digunakan untuk membayar listik fasilas umum? seharusnya tidak karena kami telah membayar itu dalam biaya IPL yang telah dinakkan.

Kami juga tidak bisa membayar token di outlet pembayaran listrik pada umumnya, tetapi semua dikuasai oleh Pengelola. Dan sedihnya lagi, warga tidak bisa membeli token ini setiap saat. Jadi jika malam hari kami kehabisan pulsa, terpaksa harus menunggu esok hari untuk bisa menambahkan pulsa listrik yang hanya dijual oleh pengelola.

Belum lagi masalah kalibrasi, kami tidak tahu apakah meteran listrik telah sesuai standar aturan PLN? Karena tidak pernah dilakukan kalibrasi dan segel PLN. Kami juga tidak tahu ijin apa yang diberikan oleh PLN, sehingga pengelola boleh menjual ulang listrik dengan harga yang lebih tinggi bahkan dengan sistem monopoli semacam ini. Setahu kami, hal ini dilarang secara peraturan.

Sekarang ini banyak warga yang tidak boleh membeli pulsa token listrik hanya karena tidak membayar IPL. Sehingga praktis kegiatan di unit tidak dapat dilakukan (gelap-gelapan). Setahu kami Tindakan semacam ini juga pernah dilarang di Apartemen lain.

Sekali lagi, kami sangat prihatin dengan keadaan seperti ini, karena beberapa keberatan dan pengaduan kepada pengelola tidak mendapat respon yang baik, dan kejadian seperti ini selalu berulang.

Warga tentu ingin memprotes tindakan ini, tetapi kami tahu, kami harus bersabar #dirumahaja. Untuk itu mohon bantuan Bapak untuk dapat menindak lanjuti laporan kami.

Sekali lagi kami sampaikan permohonan kepada Bapak Walikota untuk :

1. Membatalkan kenaikan iuran IPL yang dibebankan kepada warga, karena surat tagihan kenaikan sudah kami terima sekarang

2. Mendorong kepada pengurus untuk memberikan laporan secara transparan terutama untuk laporan keuangan serta dilakukan audit oleh Akuntan Publik

3. Menjembatani komunikasi antara warga dan pengurus sekaligus menyelesaikan permasalahan yang timbul selama ini (antra lain: Penataan ruang, prostitusi, keamanan, perijinan, kepengurusan dll)

4. Mengevaluasi sistem penyaluran PLN (Listrik) yang memberatkan warga

5. Mohon perlindungan hak-hak kami sebagai warga kota Bandung

Demikan pengaduan ini saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi perhatian semua pihak

 

Hormat kami,

M. Denny Fardhan

Penghuni Apartemen Gateway SA 3a 1

www.Transaktual.com