Selasa, 7 April 2020 | 22:39 WIB

Pengacara Andri Salman Masih Upayakan Ridwan Kamil Bersaksi di Sidang Kasus Korupsi Garam Juara

foto

 

inset pojok kanan bawah : Heri Gunawan. KESAKSIAN Staf khusus Menteri Bappenas, Erfan Maksum, dalam kasus korupsi PD Pasar Bermartabat Kota Bandung di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin, 17 Februari 2020.* /YEDI SUPRIADI/PR.

www.transaktual.com

Kasus korupsi Garam Juara, PD Pasar Bermartabat Kota Bandung di Pengadilan Tipikor Bandung, masih bergulir, sampai Senin, 17 Februari 2020 itu. Penasehat hukum terdakwa Andri Salman, Heri Gunawan menyatakan, seharusnya saksi Erfan Maksum menjadi tersangka lebih dulu daripada kliennya.

Staf khusus Menteri Bappenas itu, kata Heri, menandatangani kontrak perjanjian atas nama PD Pasar Bermartabat, terlebih dirinya sebagai Direktur Utama. Heri juga menjelaskan bila dalam kasus ini seharusnya kliennya dibebaskan karena tidak ada kerugian negara dalam perkara ini, malah negara diuntungkan.

Kemudian, Heri Gunawan juga akan mempertimbangkan untuk menghadirkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang saat itu menjadi walikota Bandung, karena dia mengetahui persis mengenai bisnis garam juara yang kini menjadi kasus hukum.

"Saat tahun 2017 kan terjadi kelangkaan garam di kota Bandung, untuk mengatasinya dilakuan melakukan kerjasama pengadaan garam dengan merk Garam Juara," ujarnya, di Pengadilan Tipikor, Bandung.

Seperti diketahui sebelumnya, Mantan Pj Dirut PD Pasar Bermartabat Andri Salman didakwa melakukan korupsi sebesar Rp 2.5 miliar. 

Dalam dakwaan menyatakan mantan Direktur Umum, Administrasi dan Keuangan merangkap Pj Dirut PD Pasar Bermartabat, Andri Salman didakwa melakukan korupsi senilai Rp 2,5 miliar. Andri diduga menggelapkan aset deposito milik PD Pasar Bermartabat ke bank untuk kepentingan pribadi. 

Dijelaskan jaksa, perbuatan tersebut bermula saat dia meminta seluruh bilyet deposito senilai Rp 2,2 miliar kepada bendahara pengeluaran PD Pasar pada 2017. Surat -surat berharga itu disimpan di brankas terdakwa dengan alasan untuk mempermudah pengelolaan‎.

Setelah surat berharga disimpan, Andri Salman kemudian muncul niat untuk berbisnis garam karena saat itu Kota Bandung sedang mengalami krisis garam. 

Untuk bisnis garam itu, Andri Salman mengajak Jajang Hariadi selaku Direktur Fast Media Internusa untuk kerjasama pengadaan garam yang diberi nama Garam Juara, sebanyak 400 ton. 

Untuk bisnis garam seberat 400 ton itu, Andri menyerahkan uang Rp 1,1 M sebelum garam diterima di gudang yang disediakan terdakwa. Uang untuk bisnis garam itu, menggunakan surat berharga yang dikuasai terdakwa. 

Surat bilyet deposito itu diserahkan ke BPR Harta Insan Karimah Parahyangan Bandung dan digunakan sebagai jaminan pembiayaan untuk pembayaran pembelian garam antara Andri Salman dengan PT Fast Media Internusa. 

Setelah menggadaikan surat deposito itu, BPR HIK Parahyangan B‎andung kemudian mencairkan dana pembiayaan pada PT Fast Media Internusa pada Bank Syariah Mandiri senilai Rp 2,4 M dalam dua tahap. Tahap pertama 26 April 2017 senilai Rp 1,4 M.

Uang Rp 1,4 M itu digunakan untuk pembayaran pembelian garam seberat 400 ton senilai Rp 1,1 M. Sisanya Rp 300 juta, tetap berada di rekening Fast Media Internusa. 

Adapun pencairan tahap kedua senilai Rp 1 M pada 10 Mei 2017 ke rekening PT Fast Media Internusa. Meski ditransfer ke perusahaan itu, akun dan password dikuasai terdakwa. 

Karena menguasai akun rekening dan password, Andri Salman menggunakan uang itu untuk dana talangan pengadaan kendaraan operasional direksi senilai Rp 300 juta. Lalu operasional direktur utama dan operasional PD Pasar Rp 250 juta. 

Sisanya Rp 750 juta untuk membayar utang PT Fast Media Internusa ke BPR HIK dan operasional gudang distribusi garam. 

Belakangan diketahui, rangkaian perbuatan Andri Salman itu bertentangan dengan Pasal 34 ayat 2 Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang PD Pasar Bermartabat Kota Bandung. 

Perbuatan terdakwa diatur di Pasal 8 Undang-undang Pemberantasan Tipikor. Ancaman minimal 3 tahun.

(yedi/transakt).