Selasa, 7 April 2020 | 22:53 WIB

Rapat Dengar Pendapat Forum Seniman Peduli TIM Dengan Komisi X DPR-RI, Senin, 17/2

foto

 

Rapat Dengar Pendapat Forum Seniman Peduli TIM Dengan Komisi X DPR-RI, Senin, 17/2.

www.transaktual.com

Kabar #saveTIM, (16/2).

Akhirnya, Forum Seniman Peduli TIM, diterima oleh Komisi X DPR-RI, Dede Yusuf, dkk. yang membidangi urusan  kebudayaan. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara para seniman dengan para wakil rakyat itu dijadwalkan berlangsung Senin 17/2 mulai pukul 11.00 s.d. 13.00.

Sudah tiga bulan lebih, Forum Seniman Peduli TIM yang mengusung tagar #saveTIM itu tanpa lelah melakukan berbagai aksi menolak Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 63 Tahun 2019, yang memberi kewenangan kepada BUMD Pemprov. DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk mengelola TIM, kelak ketika usai kegiatan pembongkaran dan pembangunan, yang tengah berlangsung sekarang ini.

Disebutkan, Jakpro yang tugas pokoknya merawat gedung-gedung DKI itu, nantinya diserahi tugas untuk mengkomersialkan seluruh ruang dan bangunan, menarik penghasilan dari penyewaan 200 kamar hotel, dari area parkir bawah tanah seluas lapangan bola, serta dari media iklan elektronik luar ruang yang akan dipasang di tempat-tempat strategis di kawasan TIM.

Kegiatan kapitalistik itu, menurut Pergub yang dibuat tanpa melibatkan pendapat Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta, akan berlangsung selama 28 tahun (dan ada kemungkinan kelak akan diperpanjang sampai 100 tahun).

Delegasi seniman dari berbagai daerah dan elemen seni yang akan hadir di gedung rakyat besok sejumlah lebih kurang 40 orang. Akan tetapi bisa diikuti oleh ratusan seniman Jabodetabek, yang sejak kemarin sudah siap hadir untuk memberikan dukungan. Mereka dipimpin oleh budayawan Radhar Panca Dahana, dan Noorca M. Massardi. Dikabarkan, Dolorosa Sinaga, seniman patung yang juga pengajar di Institut Kesenian Jakarta akan hadir, bersama dengan Putu Wijaya, Nano Riantiarno, Rayni Massardi, Irma Hutabarat, dan beberapa tokoh lainnya, yang sangat mencemaskan nasib TIM.

Jumat lalu, 14/2, pasca peruntuhan gedung Graha Bhakti Budaya (GBB) dan bekas ruang pameran Galeri Cipta I (yang kemudian, di zaman Orba, dikuasai oleh bioskop XXI), Radhar Panca Dahana bersama Noorca M. Massardi serta puluhan seniman muda, memaksakan diri untuk menggelar ritus “Pertunjukan Terakhir”, sebagai penghormatan terakhir bagi tempat yang mengandung jutaan kenangan, tepuk tangan, kesedihan dan kebahagiaan, dan airmata itu.

Mereka menyampaikan kesedihan, kekecewaan sekaligus kemarahan dengan membacakan sejumlah tuntutan keras untuk mencabut Peraturan Gubernur yang aneh itu, serta menuntut dilakukannya moratorium atas kegiatan ‘revitalisasi’ sepihak yang dilancarkan dengan berdarah dingin oleh Pemprov. DKI Jakarta. Seperti ritual mengasah kapak perang, mereka menyuarakan protes dengan mengibarkan bendera merah putih, memainkan musik thema film The GodfatherLive in Italy” (yang mengingatkan pada kuasa mafioso Sisilia) lewat akordion dengan suara menyayat hati, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sambil menangis, dengan emosi dakhsyat yang menyesaki hati, dada, dan syaraf kepala, di atas gunungan reruntuhan puing Graha Bhakti Budaya dan mesin-mesin penghancur (agaknya, itulah ekspresi seniman yang sepertinya belum pernah terjadi sepanjang sejarah peradaban umat manusia dan bangsa beradab di dunia).

Mereka menyesali penghancuran bangunan yang seharusnya sudah bisa diusulkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya, oleh karena peran dan fungsinya selama puluhan tahun sebagai panggung ekspresi seniman dan melahirkan banyak seniman handal dari sana. Ada sejarah dan sukma kebudayaan yang seharusnya dipertahankan sebagai penanda, sebagai monumen yang memberi kesaksian bagi generasi yang akan datang.

Pada rapat dengan wakil rakyat besok, yang bisa berlangsung dengan hangat itu, Forum Seniman Peduli TIM akan menyampaikan “Pernyataan Cikini”, dan “Tuntutan Moratorium”, serta menyerahkan sejumlah catatan pelanggaran sejarah, etik, moral, dan hukum, yang terjadi sehubungan dengan kegiatan revitalisasi TIM itu. Mereka juga telah mempersiapkan aksi seni, ‘happening art’, tentang genosida kebudayaan yang menghantam TIM dan mempalu-godam banyak ruang-ruang elapresi seniman di berbagai daerah, seperti di Palembang, yang Taman Budayanya kini disulap menjadi mal dan pusat makan-memakan (kuliner).

Aksi seni akan berlangsung dengan menampilkan ‘silent action’ (pernyataan senyap), yang menyindir Pemprov. DKI Jakarta yang telah menghantarkan alat-alat berat dengan ‘diam-diam’ (tanpa permisi pada para seniman) yang notabene adalah pemilik saham terbesar kawasan TIM, sebagaimana diamanahkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, yang sangat dihormati oleh para seniman itu.

Mereka juga dengan bijak telah menyebarkan gestur dengan menutup mata kiri, sebagai bentuk protes atas kebijakan yang ‘memandang sebelah mata’ terhadap keberadaan para seniman, tidak hanya terhadap mereka yang ada di ibukota Jakarta, tapi juga ribuan seniman di berbagai daerah yang menganggap bahwa TIM juga adalah milik mereka.

Aksi silent action yang dilakukan Forum Seniman Peduli TIM sudah berlangsung sembilan kali di trotoar TIM di jalan Cikini Raya, dengan diikuti oleh para seniman dari Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, Padang, Bali, dan berbagai kota. Demikian pula, pada acara Diskusi Publik bertema genosida kebudayaan dan pemberangusan ruang kreatif, yang telah berlangsung dua kali, dengan dihadiri oleh ratusan seniman yang sepakat menolak Pergub 63 Tahun 2019 yang ganjil itu.

Sejauh ini Gubernur DKI Jakarta bergeming dengan kebijakannya. Karena itu, kehadiran di Senayan, bisa segera menghasilkan jalan keluar yang benar-benar bermartabat, baik bagi para seniman maupun penguasa DKI Jakarta (yang bertanggungjawab untuk membiayai TIM dan seluruh kegiatan di dalamnya dari APBD) karena TIM adalah ruang investasi kebudayaan yang immateriel, yang tidak boleh dihinakan dengan dikelola oleh semangat mencari laba.

Diharapkan, pernyataan dan tuntutan segera sampai ke telinga Pemerintah Pusat. Jika Pemprov. DKI Jakarta tidak sanggup membiayai TIM, lalu menggadaikannya kepada Jakpro, maka para seniman berharap agar penguasaan TIM segera saja diambil alih oleh Pemerintah Pusat.

(TD/#Save TIM/transakt)