Senin, 20 Januari 2020 | 18:08 WIB

Kasi PemDes Gelaman Kec. Arjasa, Sumenep, Hamsul, Diduga Lakukan Pungli Pengurusan Sertifikat Tanah

foto

 

Kasi PemDes Gelaman Kec. Arjasa, Kab. Sumenep, Hamsul, Diduga Lakukan Pungli Pengurusan Sertifikat Tanah (Prona).

www.transaktual.com

PRONA adalah singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria, PRONA diatur dalam Kepmendagri No. 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Tujuan utama dari PRONA adalah memproses pensertipikatan tanah secara masal sebagai perwujudan dari pada program Catur Tertib di bidang Pertanahan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah, serta menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. PRONA dibentuk dalam lingkungan Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil mengatakan, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam proses pembuatan sertifikat ini pun dilakukan di tingkat desa, dalam hal ini kelurahan.

Adapun biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam program sertifikat tanah, adalah : Sesuai ketentuan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017:

Kategori I, untuk Provinsi Papua, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp 450.000.

Ketegori II untuk Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp 350.000.

Kategori III untuk Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur sebesar Rp 250.000.

Kategori IV untuk Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan sebesar Rp 200.000.

Kategori V untuk Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp 150.000.

Peraturan Tiga Menteri tersebut, terkesan tidak diindahkan oleh Kasi Pemerintah Desa Gelaman Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, HAMSUL, dengan dugaan adanya Pemungutan Liar, masyarakat dimintai uang sebesar Rp 500.000,- s/d Rp 750.000,-, dan pembagian setifikat tersebut, ada yang dibagikan di rumah Ketua PTSL.

Dengan besarnya dana yang dimintai oleh Hamsul, masyarakat merasa keberatan dan mengeluh, sampulnya saja, harus membayar Rp 50.000,-.saat ini, Hamsul membuat sertifikat, lebih kurang 700 sertifikat tanah. “Pimpinan daerah seharusnya tanggap dengan kondisi seperti ini, bila perlu, mutasikan saja, atau dilakukan pemeriksaan intern bagi Kasi Pemdes yang diduga mempermainkan SKB 3 Menteri tersebut” ujar warga yang merasa dirugikan.

( red/SB/transakt ).