Senin, 16 Desember 2019 | 09:19 WIB

KPK Jangan Gantung Kasus Wali Kota Tasikmalaya

foto

 

KPK Jangan Gantung Kasus Wali Kota Tasikmalaya.

www.transkatual.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa pelarangan ke luar negeri bagi Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman untuk enam bulan ke depan terhitung sejak 21 Oktober 2019. Budi Budiman merupakan tersangka dalam dugaan kasus suap terkait pengurusan dana perimbangan APBN Tahun 2018 untuk Kota Tasikmalaya.

Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Mamat Rahmat meminta KPK untuk segera menuntaskan masalah kasus Budi Budiman bukan hanya mencekal ke luar negeri. "Teu kedah dicekal enggal bereskeun supados tuntas (Tidak usah dicekal tetapi secepatnya dibereskan biar tuntas)" ungkap Mamat, Kamis (31/10).

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Tasikmalaya, Ade Lukman mengaku kasihan terhadap Budi Budiman dengan masalahnya yang terus digantung oleh KPK.

"Saya kasian sama Pak Wali Kota (Budi Budiman) dengan digantungnya status beliau oleh KPK, kalau  KPK kekurangan bukti kenapa tidak dicabut saja status tersangka beliau," tegasnya.
Kalau memang KPK, Ade melanjutkan, sudah mempunyai bukti-bukti seharusnya segera meningkatkan status Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman jadi terdakwa.

"Kalau cuma perpanjangan status pencekalan itu menjadi beban moral untuk Pak Wali Kota (Budi Budiman), kalau seperti sekarang banyak yang menginterpretasikan lain-lain," pungkasnya. 

[gan/transakt]