Senin, 16 Desember 2019 | 09:54 WIB

PT. KAI dan KPK Digugat Warga Andir Kota Bandung

foto

 

Ilustrasi, Stasiun Barat Kota bandung, yg kumuh....

Bandung, www.transaktual.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digugat oleh penasehat hukum korban penggusuran tanah di Jalan stasiun Barat Kota Bandung. Selain itu, turut tergugat lainnya Kementerian BUMN, Wali Kota Bandung dan PT Kereta Api Indonesia selaku pihak yang akan melakukan penertiban.

Sidang gugatan tersebut sempat dibuka oleh ketua majelis hakim, Sunarti, pada Kamis, 17 Oktober 2019, namun para pihak tergugat tidak hadir semua sehingga sidang diundur 14 November 2019.

Kuasa hukum warga, Dahman Sinaga mengatakan, gugatan tersebut dilayangkan sehubungan adanya surat dari PT KAI terhadap warga dan pedagang kaki lima di Jalan Stasiun Barat Bandung untuk mengosongkan tempat. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa surat ini salah satunya mengacu pada surat KPK tentang tindak lanjut penertiban barang milik negara.

Dalam surat peringatan yang dikirim dua kali tersebut disebutkan apabila sampai batas waktu yang ditentukan tidak melaksanakan pembongkaran sendiri maka pihak PT KAI akan melakukan pembongkaran paksa.

“Karena surat peringatan yang dikirim kepada klien kami dan warga lainnya merujuk pada undang-undang tentang perkeretaapian, kemudian peraturan BUMN dan surat dari KPK. Nah, disini titik persoalannya kenapa kemudian kami menggugat KPK,” ujar Dahman Sinaga saat on air di 107, 5 PRFM News Channel, Sabtu (19/10/2019).

Dalam gugatan disebutkan bahwa PT KAI tidak berhak menegur dan melakukan eksekusi pengosongan atas objek objek di wilayah Jalan Stasiun Barat RT 03 RW 02 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir Kota Bandung. Menurut Dahman bila pihak PT KAI melakukan pemaksaan dan melakukan pembongkaran, maka perbuatan tersebut melawan hukum karena melakukan eksekusi tanpa ada putusan pengadilan.

Dalam kasus ini, menurut Dahman pihaknya selain melayangkan gugatan ke pengadilan, pihaknya juga melayangkan surat ke Ombudsman dan Komnas HAM. 

“Kami intinya memohon perlindungan hukum agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan di PN Bandung. Jangan ada tindakan apapun termasuk main hukum sendiri terhadap objek tersebut tanpa ada putusan atau perintah dari pengadilan,” ujarnya. 

Warga Tak Terima Digusur.

Dahman menceritakan awal dari gugatan ini, dimana pada 23 September 2019 ada salah seorang warga bernama Amin meminta bantuan pihaknya untuk mengadvokasi warga Stasiun Barat Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir Kota Bandung. Mereka tak terima tanah yang mereka tempati sejak lama harus digusur oleh pihak PT KAI.

"Karena Pak Amin cs dan kawan-kawan merasa memiliki riwayat panjang turun temurun dengan objek tanah di Stasiun barat itu. Mereka membayar pajak dan listrik disana. Oleh karena itu mereka tidak terima diberi SP1 oleh PT KAI untuk mengosongkan tempat itu. Maka kemudian diberikanlah kuasa kepada kami PBH RBA Peradi Bandung untuk mengadvokasi mereka. Kemudian kami ajukan gugatan ke PN Bandung pada tanggal 25 September 2019," ungkapnya.

Kini di objek tanah tersebut, kata Dahman, warga sudah memasang plang pemberitahuan sengketa. Ia meminta agar pihak tergugat tidak melakukan action apa-apa atau status quo terhadap objek itu sampai keluar putusan dari pengadilan. 

"Pada SP1 itu tenggang waktunya tanggal 25 Oktober, untuk SP2, surat pada pokoknya sama, tenggangnya itu tanggal 2 Oktober. Tapi setelah gugatan kami masukan, sampai saat ini action dari kereta api belum ada. Kami meminta memang status quo, jangan ada action apa-apa dulu. Alangkah baiknya actionnya itu menghadapi kami di pengadilan, tempuh jalur hukum," ujarnya.

(transakt)