Sabtu, 7 Desember 2019 | 11:02 WIB

Kejari Deli Serdang Segera Tindak Lanjuti Temuan LHP - BPK RI 4,1 Milyar

foto

 

Kejari Deli Serdang Segera Tindak Lanjuti Temuan LHP - BPK RI 4,1 Milyar.

Deli Serdang- www.transaktual.com

Diduga Kepala Bagian Hukum (Era Permata Sari.SH.MM_red) tidak bijak/mampu melakukan tugasnya sebagai bawahan Bupati dalam hal menangani bigaian Hukum dan disinyalir bungkamnya Bupati Deli Serdang terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keunangan (BPK) RI Perwakilan Sumut yang menjadi perhatian berbagai pimpinan ormas anti korupsi, baik yang ditingkat Daerah maupun Nasional dikarenakan tidak diberitahu oleh bidang Hukumnya.

Seperti diketahui terkait bungkamnya Bupati Ashari Tambunan atas rekomendasi BPK tersebut, Diduga Ashari tidak mengetahui (berhenti dibagian hukum) sehingga ia tidak dapat menindak lanjuti temuan pada 4 SKPD/OPD Dinasnya yang dinyatakan BPK menemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan sebagai Kepala Penanggungjawab Anggaran (KPA) SKPD/OPD di Dinas Pemkabnya yaitu Deli Serdang dalam hal merealisasikan APBD pada tahun 2017.

Bukan hanya tidak patuh pada peraturan perundangan, bahkan 2 (dua) KPA-SKPDnya yaitu di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan diduga tidak merasa malu terhadap perbuatanya yang menghabiskan uang rakyat yang dititipkan untuk dikelolanya sebagai pemangku jabatan Kepala Dinas dan tetkesan cuek tanpa tanggung jawab.

Menyoroti temuan BPK, Ketua Umum Indonesia Figh Corruption (IFC) Intan Sari Genny.SH meminta Kejaksaan Negeri Deli Serdang selaku pemangku Jabatan pimpinan TP4D segera memanggil Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan dan perintahkan untuk segera membuat laporan resmi atas rekomendasi BPK yang tertuang pada uji petik nomor.42.B/LHP/XVIII.MDN/05/2018.

Dikatakan Ketum IFC, "bila benar anak buahnya yang menjadi KPA di SKPD Dinas yang disebutkan tidak patuh dan curang oleh BPK, Bupati Deli Serdang tidak perlu bungkam demi menjaga kemakmuran anak buahnya yang sembarangan kelola uang rakyat" cetus Intan.

Ditambakan Intan, "bahwa APBD yang direalisasikan melalui Dinas guna peruntukan pemanfaatan dan pemakmuran pada sendi-sendi kebutuhan pokok rakyat, baik pengadaan infrastruktur maupun kebutuhan rakyat lainya harus tepat dan akuntabel, dan bukan dijadikan azas manfaat anak buahnya para pemangku jabatan dan menjadikan ajang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pengelola anggarannya" tanbahnya.

Bahwa pada isi uji petik LHP - BPK pada APBD Pemkab Deli Serdang tahun anggaran 2017 yang memuat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada  Mei 2018 lalu dengan nomor.42.A/LHP/XVIII.MDN/05/2018, dan dalam isi LHP intern nomor .42.B/LHP/XVIII.MDN/05/2018, BPK telah merekomendasikan Bupati Ashari untuk segera perintahkan Kepala Dinas terkait selaku KPA agar menarik kembali uang APBD Pemkab Deli Serdang dan menyetorkanya kembali ke Khas Daerah.

KPA SKPD/OPD Dinas yang diprintahkan BPK wajib kembalikan kelebihan bayar dan denda lalu menyetorkan kembali ke Khas Daerah atas realisasi APBD tahun 2017 tersebut melalui merekomendasi BPK kepada Bupati Ashari Tambuan, yaitu Dinas PUPR sebesar 3,768 Milyar dan pada Dinas Pendidikan sebesar 429,461 juta rupiah.

Dirincikan temuan pada Dinas PUPR, denda rekanan perusahaan (CV. IT 17,281 juta rupiah) ;

1. (CV . AN 4,856 juta rupiah)

2. (CV. KA 64,390 juta rupiah) juga terhadap rekanan kekurangan volume pekerjaan dan kelebihan bayar merinci

3. (CV. K 93,551 juta rupiah)

4. (PT. ASP 89,517 juta rupiah)

5. (PT. MKS 1,195 Milyar rupiah)

6. (CV. YP 44,826 juta rupiah)

7. (PT. TDK 95,546 juta rupiah)

8. (PT. TP 843,555 juta rupiah)

9. (PT. BUK 178,531 juta rupiah)

10. (PT. GMJ 406,764 juta rupiah)

11. (PT. RA 376,385 juta rupiah)

12. (CV. GH 444,152 juta rupiah)

BPK juga merinci temuan pada Dinas Pendidikan terhadap Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus (TK) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) guru yang tidak sesuai ketentuan dan memberi gaji guru yang sudah meninggal dunia sebesar 429,461 juta rupiah.

(red/news kpk/transakt)