Kamis, 14 November 2019 | 05:10 WIB

Komisi Pengawas Kejaksaan Segera Tanggap, Kasus Dugaan Korupsi Dana Pegawai 7 milyar lebih, Raib

foto

Tapteng (Trans Aktual)

Sungguh aneh bin ajaib kinerja TIMBUL PASARIBU Oknum Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga yang hingga saat ini tidak mau memeriksa laporan DPD LSM Patriot Indonesia Kab. Tapanuli Tengah tentang terjadinya dugaan korupsi sebesar Rp. 7.091.707.878,- di Pemkab Tapanuli Tengah.

Dugaan Korupsi yang di laporkan DPD LSM PI Kab. Tapanuli Tengah telah berusia 17 bulan, tampaknya masih dipeti es kan Kejari Sibolga.

Pelapor Kasus Dugaan Korupsi saat diminta tanggapannya seputar laporan mereka yang disampaikan ke instansi Adyaksa itu, apakah masih ada harapan mereka kasus tersebut diperiksa oleh Kejari Sibolga? Kami hampir tidak ada harapan lagi selama Timbul Pasaribu Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga tetap berada pada Kejaksaan Negeri Sibolga sebutnya menjawab Trans Aktual.

Padahal bila Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga mau mengusut yang kami laporkan tersebut bukan tidak segera ditemukan siapa tersangkanya, sebab LHP BPK-RI atas LKP Pemkab Tapteng. TA 2013 dan TA 2014 turut kami lampirkan sebagai bukti yang menyatakan  bahwa adanya dana pemulangan pegawai sebesar Rp. 3.088.568.300; pada TA 2012 dan Rp. 4.003.139.578,- pada TA 2013; sehingga berjumlah Rp. 7.091.707.878,-

Kemudian turut kami lampirkan fotocopy APBD TA 2013 pada pos SKPD PPKAD dan POS SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tapteng, serta hasil keterangan-keterangan pejabat Pemkab Tapanuli Tengah yang sama sekali tidak mengenal adanya anggaran yang mereka ajukan tentang Dana Pemulangan Pegawai sebut pelapor,

Yang mana pada anggaran SKPD PPKAD dan BKD pada buku APBD tidak ada dianggarkan baik pada seluruh SKPD sebagaimana keterangan Ridwan Gorat kepala Bagian Akuntansi pada Dinas PPKAD Tapteng saat di konversikan ke ruang kerjanya menyatakan bahwa; dana Pemulangan Pegawai di tampung pada setiap SKPD.

Kami pertegas saat itu kepada kepala Bagian Akuntansi, seandainya benar ditampung anggaran tersebut pada seluruh SKPD, tolong Bapak sebutkan pada Program mana dan pada kegiatan mana pada APBD serta penggunaannya tolong disebutkan contohnya, namun Ridwan Gorat tidak dapat menjawabnya, hanya berkilah dulu bukan saya menangani akuntansi melainkan pak Tomso Sipahutar yang telah mutasi ke Bappeda Tapteng sebut Ridwan Gorat.

Jadi bila memang Timbul Pasaribu terbuka hati nuraninya bukan tidak segera selesai pengungkapan kasus itu, hanya saja kami lihat Bapak Kejari Sibolga tersebut sudah mati hati nuraninya untuk  mengungkapkan kasus tersebut belum lagi kasus-kasus yang dilaporkan LSM dan masyarakat lainnya tandasnya mengakhiri keterangannya pada Trans Aktual.

Harapan banyak masyarakat kiranya Pemerintah dan DPR dapat mencabut hak kejaksaan supaya penanganan kasus-kasus korupsi dilimpahkan saja ke KPK dan KPK dibuka cabangnya pada setiap Provinsi dan Kabupaten Kota.

(dp)

Pandan, 28 September 2019

Pengirim Berita,

DAFTAR PASARIBU/Transakt