Minggu, 24 Januari 2021 | 10:53 WIB

Sidang Lanjutan Kasus RTH Kota Bandung, Anggota Dewan, Bersumpah Tidak Terima Uang RTH

foto

 

Sidang Lanjutan Kasus RTH Kota Bandung, Anggota Dewan, Bersumpah Tidak Terima Uang RTH.

Bandung – www.transaktual.com

Setelah Vonis dijatuhkan pada Tom Tom, Kadar Slamet dan Heri Nurhayat, pada Kasus Korupsi Pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung, beberapa waktu lalu, kini giliran Dadang Suganda alias Demang yang menjadi Pesakitan di Depan Majelis Hakin Pengadilan Klas 1 A Khusus Bandung.

Pada sedang lanjutan Selasa 6 Januari 2021 kemarin, menghadirkan beberapa saksi saksi, diantaranya Riantono, Erwan Setiawan dan tatang Suratis, Lia Nur Hambali.

Meski dalam Surat Dakwaan No. 61/TUT.01.04/24/12/2020 atas nama Dadang Suganda disebutkan Riantono dan Lia Noer Hambali menerima uang Rp 175 juta, dalam persidangan keduanya bersumpah tidak menerima uang tersebut.

Dadang Suganda didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pembebasan tanah untuk Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar Rp19.761.189.243 dan melakukan tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) sebesar Rp 87.718.227.188.

Hal tersebut terungkap dalam sidang perkara korupsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan terdakwa Dadang Suganda alias Demang (55) (05-01-2021). Kedua Anggota DPRD 2009-2014 tersebut dihadapan Majelis Hakim yang diketuai T. Benny Eko Supriyadi, SH.,MH menerangkan tentang proses penganggaran yang dibahas Banggar DPRD dengan TAPD Pemkot Bandung.

Dalam kesaksiannya, Riantono menerangkan bahwa dirinya hingga saat ini masih sebagai Anggota DPRD Kota Bandung. Dirinya sudah banyak lupa tentang penganggaran untuk RTH yang terus meningkat dari sebesar Rp 15 miliar lalu Rp 54 miliar, Rp 57 miliar sampai mencapai Rp 123 miliar pada tahun 2012. Edi Siswadi sebagai Sekda dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dalam pembahasan anggaran datang pada awal saja. Selebihnya hanya dihadiri anggota TAPD. Yang diingatnya ada pergeseran anggaran pengadaan lahan untuk RSUD menjadi lahan RTH.

Hal ini dilakukan karena sulit nya lahan untuk RSUD. Saksi juga tidak tahu peran-peran Tomtom dan Kadar Slamet dalam hal anggaran RTH, tidak tahu Tomtom mengajukan tambahan untuk RTH serta Tomtom tidak ada meminta dukungan. Diakuinya Tomtom ditunjuk sebagai Ketua Harian Banggar oleh Ketua DPRD Kota Bandung dan bukan berdasarkan dipilih oleh Anggota DPRD.

Menurutnya, Banggar selalu membuat laporan ke Ketua DPRD pada saat itu Erwan Setiawan tentang pembahasan anggaran secara tertulis. Terjadinya jumlah anggaran yang berubah-ubah dalam pembahasan tidak ada kendala, tergantung urgensinya dan dicapai  dengan kesepakatan. Urgensinya pengadaan tanah untuk RTH pada APBD 2012 Perubahan.

Merebaknya kasus RTH sesuai Laporan BPK tahun 2013. Pada saat paripurna anggaran tidak dipaparkan secara detail. Riantono sebelumnya tidak mengenal Dadang Suganda.

Lia Noer Hambali menerangkan tidak kenal dengan Dadang Suganda. Banggar sudah terlibat dalam penganggaran. Dalam Surat Gubernur untuk mengesahkan jumlah anggaran tidak ada catatan. Lia mengaku tidak pernah ada pertemuan, atau diskusi tentang menitip anggaran oleh Tomtom. Dirinya hanya mendengar ada mark up tentang harga tanah untuk  gedung perkantoran, sekolah tapi tidak tahu.

Dikatakan oleh Lia, Tomtom adalah Ketua Harian Banggar, ada surat penunjukannya yang  diperlihatkan oleh Tatang Suratis kepada Anggota Banggar. Diakui olehnya bahwa Ketua Harian Banggar dilakukan pemilihan.

Selain menghadirkan kedua saksi, Penuntut Umum KPK juga menghadirkan Erwan Setiawan dan Tatang Suratis. Mantan Ketua DPRD Kota Bandung itu mengatakan tidak ikut-ikutan terhadap semua urusan yang berhubungan dengan (kegiatan) RTH. "Saya sudah menugaskan Tomtom (Tomtom Dabbul Qomar), ujarnya.

Ketua DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 itu mengatakan, total Anggota DPRD Kota Bandung saat itu berjumlah 50 orang. Dirinya sebagai Ketua karena Partainya (Partai Demokrat) yang duduk sebagai Anggota Dewan berjumlah 20 kursi/orang, 16 diantaranya adalah wajah baru dan 4 Anggota termasuk Tomtom dan Kadar Slamet adalah senior karena sudah menjadi Anggota pada periode sebelumnya.

Menurut Wakil Bupati Sumedang itu yang tidak mengenal Dadang Suganda itu, Anggota Dewan yang berada di Banggar berjumlah 25 orang. Diakuinya bahwa Ketua DPRD Kota Bandung juga merangkap sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar). Oleh karena berbagai kesibukan maka Erwan menugaskan Tomtom Dabbul Qomar sebagai Pelaksana Harian Ketua Banggar, Hal tersebut tertuang dalam Surat Tugas yang berbunyi :

Menugaskan,

Nama : H. Tomtom Dabbul Qomar, SH., MH,

Jabatan : Anggota Badan Anggaran  DPRD Kota Bandung ;

U n t u k : Melaksanakan Tugas Sebagai Pelaksana Harian di Badan Anggaran DPRD Kota Bandung.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara tertulis melaporkan hasil kegiatan tersebut.

Dikeluarkan di : B A N D U N G ;

Pada Tanggal 15 Januari 2011;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung ;

Ketua Erwan Setiawan (ditandatangani)."

Dalam kasus RTH Kota Bandung tersebut, diduga Dadang Suganda alias Demang memperoleh keuntungan Rp87.718.227.180 dengan rincian sebagai berikut :

  • Pengadaan tanah RTH tahun 2011dari jumlah  Rp25.857.043.950.,- memperoleh keuntungan Rp13.304.104.950,-
  • Pengadaan RTH Untuk Pertanian, April 2012 Rp16.232.981.500,- memperoleh keuntungan Rp5.234.931.000,-
  • Pengadaan Tanah Untuk Sarana pendidikan pencairan, Juli 2012 Rp13.111.140.000,- memperoleh keuntungan Rp11.389.700.000,-
  • Pengadaan tanah untuk Kantor Kecamatan Antapani pencairan Agustus 2012 sebesar Rp8.912.748.000,- memperoleh keuntungan Rp7.777.848.000,-
  • Pengadaan Tanah untuk Pertanian Pencairan November 2012, Rp9.499.544.000,- memperoleh keuntungan Rp4.647.180.500,-
  • Pengadaan Tanah Untuk Sarana Pendidikan (lanjutan) pencairan November 2012 sebesar Rp17.468.562.000,- memperoleh keuntungan Rp15.175.010.000,-
  • Pengadaan RTH TA 2012 Rp43.646.296.738,- memperoleh keuntungan Rp30.189.452.738,-

Kronologi Kasus Pengadaan RTH Kota Bandung.

Dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemkot Bandung mengurai uang negara yang masuk kantong pribadi.

Hal itu diuraikan jaksa KPK, Chaerudin, Budi Nugraha dan Tito Jaelani dalam sidang dakwaan terhadap tiga terdakwa kasus korupsi RTH Kota Bandung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRe Martadinata Bandung, Senin (15/6/2020).

Ketiga terdakwa yakni, Herry Nurhayat eks Kepala DPKAD Kota Bandung, Anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014, Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Senin (15/6/2020).

"Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri. Yakni, memperkaya diri terdakwa Herry Nurhayat Rp 8,8 miliar, Tomtom Dabbul Qomar Rp 7,1 miliar, Kadar Slamet Rp 4,7 miliar," ujar jaksa Chaerudin. Ketiga tiganya sudah di Vonis beberapa waktu lalu, oleh Majelis Hakim PN Bandung.

Selain itu, perbuatan ketiga terdakwa dalam ‎proses pengadaan lahan RTH di Kecamatan Mandalajati dan Cibiru Kota Bandung juga memperkaya orang lain yakni para pejabat dan pengusaha di Kota Bandung.

"Yakni memperkaya Edi Siswadi eks Sekda Kota Bandung Rp 10‎ miliar, Lia Noer Hambali Rp 175 juta, Riantono Rp 175 juta, Joni Hidayat Rp 35 juta, Dedi Setiadi Rp 100 juta, Engkus Kusnadi Rp 250 juta, Hadad Iskandar Rp 1,26 miliar, Maryadi Saputra Wijaya Rp 2,2 miliar dan Dadang Suganda Rp 19,1 miliar," ujar jaksa.

Nama-nama tersebut belum terjerat hukum dalam kasus ini kecuali Dadang Suganda yang sudah ditetapkan tersangka namun belum disidangkan. Adapun total kerugian negara dalam kasus ini berdasarkan audit BPK RI mencapai Rp 69,6 miliar lebih.

"Semua terdakwa dan pihak-‎pihak yang ada dalam dakwaan, penerima aliran dana ini secara resmi hingga hari ini belum mengembalikan kerugian keuangan negara," ujar Chaerudin.

Kasus ini berawal dari pengadaan RTH Kota Bandung tahun anggaran 2012-2013. Adapun penetapan lokasi RTH diawali usulan dari camat kepada Wali Kota Bandung saat itu, Dada Rosada. Pada saat itu, anggaran dari APBD Kota Bandung 2012 murni mencapai Rp 15 miliar untuk 10 ribu meter persegi.

Hanya saja, ada penambahan anggaran setelah Edi Siswadi memimpin rapat anggaran karena ada penitipan anggaran dari Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet dengan dalih, di area pengadaan lahan masih ada lahan yang masih bisa dibebaskan.

Anggaran pengadaan pun meningkat jadi Rp 55 miliar untuk 120 ribu meter persegi. ‎Namun, ternyata itu tidak final karena ada perubahan anggaran lagi jadi Rp 60 miliar untuk luas lokasi yang sama.

Pada APBD perubahan 2012, diusulkan lagi perubahan menjadi Rp 74 miliar lebih. Lagi-lagi, anggaran berubah jadi Rp 123,9 miliar untuk lahan seluas 350 ribu meter persegi di RTH Mandalajati, RTH Cibiru, RTH Gedebage, RTH Lengkong, Punclut dan Cibenying Kidul.

Penambahan anggaran hingga Rp 123 miliar itu dengan mencaplok anggaran pengadaan tanah untuk perluasan RSUD Kota Bandung senilai Rp 55,5 miliar.

Menurut jaksa, terdakwa selaku pengguna anggaran kegiatan pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup RTH Kota Bandung anggaran 2012, menentukan nilai transaksi nilai ganti rugi pengadaan tanah melebihi nilai transaksi sebenarnya, tanpa musyawarah secara langsung dengan pemilik tanah.

"Melainkan dengan makelar dalam hal ini Dadang Suganda dan melaksanakan pembayaran tanah bukan kepada pemiliknya. Kemudian, mengakomodir adanya permintaan keuntungan berkaitan rencana keikutsertaan anggota DPRD Kota Bandung. Lalu mengusulkan perubahan anggaran kegiatan pengadaan tanah‎ untuk RTH dengan mengambil dana yang dialokasikan untuk pengadaan tanah untuk perluasan rumah RSUD Kota Bandung," ujar jaksa.

Adapun para terdakwa dijerat Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berikut penerima aliran dana korupsi RTH Kota Bandung 2012-2013 yang tercantum dalam SURAT DAKWAAN Jaksa KPK:

1.Edi Siswadi Rp 10 Miliar

2.Herry Nurhayat Rp 8,8 miliar

3.Kadar Slamet Rp 4,7 miliar

4.Tomtom Dabul Qomar Rp 7,1 miliar

5.Lia Noer Hambali Rp 175 juta

6.Jhoni Hidayat Rp 35 juta

7.Dedi Setiadi Rp 100 juta

8.Grup Engkus Kusnadi Rp 250 juta

9.Hadad Iskandar Rp 1,26 miliar

10.Dadang Suganda Rp 19,1 miliar

11.Riantono Rp 175 juta

Penerima aliran dana korupsi RTH yang tercantum dalam BERKAS TUNTUTAN Jaksa KPK:

1.Karmana Rp 129 juta

2.Maryadi Rp 100 juta

3.Dedi Sopandi Rp 500 juta

4.Aat Safaat Hodijat Rp 250 juta

5.Tatang Sumpena Rp 400 juta

6.Edi Siswadi Rp 10 miliar

7.Herry Nurhayat Rp 3,9 miliar

8.Kadar Slamet Rp 5,8 miliar

9.Tomtom Dabul Qomar Rp 7,1 miliar

10.Dadang Suganda Rp 19,1 miliar

11.Riantono Rp 175 juta

12.Lia Noer Hambali Rp 175 juta

13)Hadad Iskandar Rp 1,26 miliar

14.Grup Engkus Kusnadi Rp 250 juta

15.Dedi Setiadi Rp 100 juta

16.Jhonny Hidayat Rp 35 juta

17.Hermawan Rp 15 juta

18.Dada Rosada /Pengacara Rp 2 miliar.

 

 

 (berbagai sumber/transaktual)