Minggu, 24 Januari 2021 | 09:49 WIB

Rapot Merah Adalah Simbol, Belum Maksimalnya Kinerja Walikota Bandung Beserta Jajarannya

foto

 

Rapot Merah Adalah Simbol, Belum Maksimalnya Kinerja Walikota Bandung Beserta Jajarannya.

www.transaktual.com

“Apa yang disimbolkan tentang rapot merah mengenai kepemimpinan Oded sebagai Walikota yang baru berjalan dua ahun, merupakan bentuk simbolis, bahwa rapor merah itu merupakan perumpamaan masih banyak yang perlu dibenahi pada kinerja Walikota beserta jajarannya, walau Rapot yang berwarna biru juga ada ” ujar Tb. Koko Asmara (Pengawas DPP Lsm Penjara PN) yang mendampingi ARM dan Penjara PN pada diskusi yang dilangsungkan di Sebuah RM di Jalan Malabar Kota Bandung.

Sepanjang dua tahun kepemimpinan Wali Kota Bandung Oded M Danial, beberapa prinsip good governance seperti partisipasi,  penegakan hukum, transparansi, orientasi konsensus, daya tanggap, keadilan, visi strategis, akuntabilitas, efektifitas dan efesiensi, belum berjalan dengan baik.

Demikian terangkum dalam diskusi refleksi akhir tahun yang digelar seluruh Ormas, LSM dan OKP Kota Bandung, Jumat (18/12/2020). Nampak hadir dalam acara diskusi, Ruslan Abdul Gani (Ketua Patriot Nusantara). Samsi Salmon (LPKNI), H.Yanyan (MPC Pemuda Pancasila), Cakra (DPP Manggala Garuda Putih), Wina (Brigade 08), Agus Warso (DPD Prabu), Abah Mansyur (Ketua GMBI Kota Bandung), Moch Zainal Ihsan (Ketua AMS Kota Bandung), Ridwansyah (LSM Gempur), dan puluhan aktivis lainnya. 

"Tujuan diskusi akhir tahun yang kami selenggarakan adalah untuk mengetahui good governance dalam tata kelola pemerintahan Kota Bandung di bawah kepemimpinan Oded M Danial dan Yana Mulyana," ujar penggagas acara diskusi, Syaiful J Saleh.

Menurut Ketua Umum LSM Penjara PN, tersebut, mayoritas masyarakat aktif yang hadir, sepakat memberi rapor merah untuk Wali Kota Bandung Oded M Danial.

"Mayoritas sepakat rapor merah. Realitanya, selama dua tahun kepemimpinan Oded tata kelola pemerintahan Kota Bandung belum berjalan dengan baik, yang berwarna birunya belum terlihat signifikan, jikalau ada" kata sosok yang akrab disapa Bang Ipul itu.

Moch Zaenal Ihsan dari AMS Kota Bandung juga mengatakan bahwa Simbol Rapot merah itu hanya merupakan bagian dari kinerja Oded dan jajarannya belum maksimal melakukan gebrakan perbaikan.

“Ya tentu saja rapot merah yang dikatakan, bukan merupakan arti sebenarnya, sebab selain merah masih ada warna biru (yang baik....red,) yang telah dlakukan Walikota Bandung, artinya memang ada pekerjaan yang belum maksimal, tetapi sambil berjalan, mungkin Jajaran kepemimpinan Walikota Bandung, bisa bertahap menyelesaikan yang belum bener, untuk menjadi sempurna, mudah mudahan dengan diskusi ini, Pak Walikota bisa memperoleh masukan untuk kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, di Kota Bandung yang kita Cintai” sabung Zainal menambahkan.

Dipaparkan, pencapaian kinerja Pemerintah Kota (Pemkot Bandung) terus menurun dan jauh dari visi-misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Trend pertumbuhan ekonomi Kota Bandung setiap tahunnya menurun. Dua tahun kepemimpinan Oded, Bandung itu jalan di tempat," ujar Ipul.

Menurutnya, Pemkot Bandung di bawah kepemimpinan Oded, abai terhadap esensi siklus pembangunan. Besaran alokasi belanja cenderung boros, belum mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kota Bandung ke arah yang lebih baik.

Secara khusus, pihaknya menyoroti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020 Pemkot Bandung yang mencapai Rp 3,19 triliun.

Sementara itu Abah Mansyur dari GMBI Kota Bandung menyarankan, bila memang perjalanan kepemimpinan Oded sebagai Walikota Bandung kurang berbobot, jangan ditutup tutupi, mumpung masih menjabat, katakan dengan sebenarnya, walau itu tidak mengenakkan.

“Jangan ada dusta disntara kita, katakan dengan sebenarnya kondisi Kota bandung saat Oded menjadi Walikota, dan ingat, kami GMBI Kota Bandung bersama dengan Lsm Lainnya termasuk AMS. Kota Bandung telah mendeklarasikan “Tengah Imah”, yang mana nantinya akan menjadi penyeimbang dengan memperhatikan pembangunan Kota Bandung” sambung Agah Mansyur.

“Bila dalam diskusi ini, tidak ada titik tenu, maka kami dengan Tengah Imah, akan membawa aspirasi kami langsung bertanya pada Walikota Bandung dan Audensi pada DPRD Kota Bandung. Ujar Abah Mansyur serius.

“Rapot Merah merupakan acuan awal, yang merupakan masukan, bila disampaikan dengan baik dan benar pada Walikota Bandng, tentu Walikota dapat menerima, bahkan kemungkinan akan mengajak diskusi terbuka, agar semua dapat mendengar jawaban dari Pak Wali”, sambung Tb Koko Asmara dari Lsm Penjara PN.

Dijelaskannya, beberapa pos mengalami penyesuaian akibat kebijakan refocsing anggaran, sehingga berkurang. Namun ada pos anggaran yang justru mengalami lonjakan signifikan, yaitu belanja tak terduga yang mencapai Rp 285 miliar lebih, dari semula hanya Rp 33 miliar.

"Dalam APBD Perubahan 2020 yang telah disahkan beberapa waktu lalu, porsi biaya tak terduga mendapat alokasi Rp 285 miliar lebih. Belanja pegawai masih mendominasi sebesar 74 persen atau sekitar Rp 2,48 triliun. Ini jauh dari semangat efektifitas dan efesiensi anggaran," ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Umum Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) Mujahid Bangun mengungkapkan, acara diskusi merupakan bentuk kepedulian masyarakat Kota Bandung terhadap kemajuan pembangunan kota yang berkeadilan. 

"Tidak ada tendensi mendiskreditkan pihak tertentu, ini murni suara kepedulian masyarakat, masyarakat Kota bandung, dan ini tidak ada nuansa politisnya" ungkapnya.

“Jika output diskusi mengarah pada penilaian negatif atau rapot merah atas kinerja Wali Kota Bandung Oded M Danial, tentu itu berdasarkan fakta dan data yang bisa dipertanggung jawabkan, tentunya rapot merah tidak cukup sampai tutup diskusi, tetapi dilanjutkan keberbagai instansi terkait sebagai masukan,” ujar Mujahid.. 

Adapun garis besar yang menjadi dasar pemberian rapor merah, kata Mujahid, adalah dugaan keterlibatan Oded pada kasus korupsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2012-2013 yang saat ini kasusnya sedang bergulir di PN Tipikor Bandung.

Mujahid juga menilai Oded gagal dalam penanganan Covid-19 hingga Kota Bandung masuk dalam zona merah. Dijelaskan, pada APBD 2020 ada pergeseran anggaran sebesar Rp 460 miliar, di mana Rp 85 miliar di antaranya dialokasikan khusus untuk penanganan di bidang kesehatan.

Selain itu, ada biaya operasional Gugus Tugas yang mencapai Rp 5 miliar dan alokasi Jaring Pengaman Sosial (JPS) sekitar Rp 270 miliar.

"Dikemanakan uang itu? Bukannya menurun, Covid-19 malah terus naik. Bansos tidak ada, sementara dana Corporate Social Responsibility (CSR) terus mengalir ke lembaga pengelola bansos yang diketuai istri Oded," tukas Mujahid. 

"Rotasi mutasi para pejabat mulai dari Dirut BUMD dan pejabat lainnya di lingkungan Pemkot Bandung, juga masih sarat KKN. Semua diisi oleh para kroni Wali Kota Oded," timpalnya.

Ditandaskan, penilaian rapor merah akan segera diserahkan pihaknya kepada wali kota dan DPRD Kota Bandung. Dari beberapa rangkuman, diumpamakan bahwa Kota Bandung yang dipimpin Oded adalah merupakan Orangtua dari para anak anaknya yaitu masyarakat kota Bandung sendiri, jadi dengan penuh harapan, bahwa Walikota sebagai Orang tua, sudah selayaknya dapat membina dan membimbing anak anaknya kejalan yang lebih baik lagi, tetapi jika sebaliknya, orang tua yang tidak memahami keinginan anak anaknya, ini tentu akan berakibat kurang baik. 

"Kita akan tembuskan juga kepada presiden, mendagri, DPR-RI, Gubernur Jawa Barat, DPRD Jabar, serta para tokoh masyarakat Kota Bandung," pungkas Mujahid.

 

Transaktual.