Sabtu, 21 Sepember 2019 | 22:00 WIB

Pemusik Ahmad Dhani Divonis 1 Tahun Penjara di Kasus Ujaran 'Idiot'

foto

 

Sidang vonis ujaran kebencian 'idiot' Ahmad Dhani di PN Surabaya. Foto: umparan/Yuana Fatwalloh.

www.transaktual.com

Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis 1 tahun penjara kepada musikus Ahmad Dhani. Majelis hakim menilai, Ahmad Dhani terbukti menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian kepada kelompok tertentu berdasarkan atas suku agama ras dan antar golongan (SARA).

"Menyatakan, terdakwa Ahmad Dhani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyuruh melakukan dan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan yang dituju pada kelompok masyarakat tertentu," kata Hakim Ketua R Anton Widyopriyono saat membacakan putusan dalam persidangan di PN Surabaya, Selasa (11/6).

"Dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ahmad Dhani selama 1 tahun ," lanjut Hakim Anton.

Hal yang memberatkan terdakwa sedang menjalani hukuman dan tidak merasa bersalah. "Dan sebagai caleg seharusnya menjaga lisannya dengan baik." kata hakim. Sedangkan hal yang meringankan adalah Dhani selama persidangan bersifat sopan.

Sebelumnya, jaksa menuntut Ahmad Dhani dihukum penjara 1,5 tahun penjara. Tuntutan itu disampaikan jaksa di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (23/4).

Dalam tuntutannya, jaksa menilai Dhani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk mencemarkan nama baik.

Dhani dinilai jaksa terbukti melanggar Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus ujaran 'idiot' bermula ketika Ahmad Dhani membuat vlog yang berisi keluhannya atas penghadangan terhadapnya. Sehingga ia batal di deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya, 26 Agustus 2018.

Atas vlog tersebut, Ahmad Dhani kemudian dilaporkan oleh aktivis Koalisi Bela NKRI ke Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim). Pelapor merupakan salah satu elemen yang berdemo menolak deklarasi #2019GantiPresiden.

(umparan/transact)