Kamis, 22 Oktober 2020 | 13:30 WIB

Asep Abdul Rofik SH “Rawan Korupsi, Pemkab Tasik & Aparat Hukum harus Serius Awasi Desa”

foto

 

Asep Abdul Rofik SH “Rawan Korupsi, Pemkab Tasik & Aparat Hukum harus Serius Awasi Desa”.

www.transaktual.com

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan aparat penegak hukum harus lebih serius melakukan pengawasan terhadap desa. Pasalnya, dengan pengelolaan keuangan yang mandiri dan anggaran besar, desa menjadi rawan penyalahgunaan wewenang yang berakibat kepada tindak pidana korupsi. Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Rofik SH mengatakan, pihaknya memantau tindak pidana korupsi yang berlanjut di aparat penegak hukum didominasi oleh kepala desa.

Seperti yang melibatkan kepala Desa Sukahening, Desa Cipakat, Singaparna dan yang terbaru Desa Sukasukur Kecamatan Mangunreja. Termasuk pembakaran Kantor Desa Neglasari pun diindikasikan ada motif tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala desa. “Kalau menurut saya, desa ini harus menjadi salah satu sorotan soal tindak pidana korupsi. Itu berkaca kepada kasus-kasus yang sudah terjadi sebelumnya. Menurut saya, kepala desa Sukasukur bukan yang terakhir, tidak menutup kemungkinan ke depan ada lagi kades yang ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

Melihat kondisi ini, hampir semua desa di Kabupaten Tasikmalaya belum siap mengelola keuangan dengan anggaran besar. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di desa berkaitan dengan mentalitas kepala desa itu sendiri, termasuk minimnya pengawasan dan pencegahan sejak dini yang dilakukan pemerintah daerah.

“Seharusnya pemerintah daerah itu untuk peningkatan optimalisasi peran yang sudah diamanatkan undang-undang, misalnya dengan pengawasan dan pembinaan di tingkat pemerintah desa semakin ditingkatkan. Sehingga pencegahan tindak pidana korupsi yang melibatkan kepada desa bisa dicegah,” ujar Asep.

Inspektur Kabupaten Tasikmalaya Drs EZ Alfian MPd mengatakan, bahwa tahun ini pihaknya akan lebih menekankan pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap pengelolaan keuangan desa. Sehingga bisa meminimalisasi tindak pidana korupsi yang terjadi di desa. Terkait tindak pidana korupsi di Desa Sukasukur, pihaknya sudah melakukan audit terhadap laporan keuangan dan hasilnya muncul kerugian negara dari Bantuan Keuangan Pemkab Tasikmalaya yang diberikan ke desa tersebut.

“Kita sudah audit dan hasilnya diserahkan secara prosedural sesuai aturan yang kepada penyidik di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, langkah hukum selanjutnya kita serahkan ke aparat penegak hukum,” ujarnya. Alfian juga mengaku sangat menyayangkan di tahun ini, yang dicanangkan sebagai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di Inspektorat ada kepala desa yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Ke depan, pihaknya akan lebih mengutamakan pembinaan dan pencegahan dengan harapan tidak terulang lagi.

“Kita sangat prihatin dengan kejadian ini, mudah-mudahan tidak terulang lagi dan atas kejadian ini kita akan lebih menekankan kepada pembinaan dan pencegahan terhadap pengelolaan keuangan di desa, langsung auditor turun ke desa,” ujarnya, menegaskan.

(dik/transakt)