Kamis, 13 Agustus 2020 | 00:56 WIB

Sidang di PN Bandung, Hakim Ancam Para Saksi Turut Serta Dalam Kasus Korupsi RTH Kota Bandung

foto

 

Sidang di PN Bandung, Hakim Ancam Para Saksi Turut Serta Dalam Kasus Korupsi RTH Kota Bandung.

Bandung – www.transaktual.com

Keterangan para saksi yang dinilai Majelis Hakim selalu menyatakan tidak tahu meski merupakan kewenangannya berujung ancaman turut serta dalam perkara korupsi Pengadaan tanah Untuk Sarana RTH (Ruang Terbuka Hijau) Kota Bandung. Ancaman tersebut ditujukan kepada mantan Camat Cibiru, mantan Camat Mandalajati dan mantan Lurah Pasir Impun, Sunarko.

Majelis Hakim yang diketuai T. Benny Eko Supardi, SH yang menyidangkan perkara korupsi Pengadaan Tanah Untuk Sarana RTH dengan terdakwa Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet hari (15/7/2020) dibuat berang oleh keterangan para saksi. Mantan Camat Cibiru, Tatang Muchtar,  mantan Camat Mandalajati Kota Bandung, Agus Sutalaksana, mantan Lurah Cisurupan Yaya Sutaryadi,  mantan Lurah Pasir Impun, Ate Sukayat, mantan Lurah Palasari Dodo Suanda, mantan Lurah Karang Pamulang/pecahan dari Kelurahan Sindang Jaya), Sunarko, saat ditanya Penuntut Umum KPK antara lain, menerangkan, bahwa Tatang Muchtar dan Agus Sutalaksana kompak mengatakan tidak mengetahui adanya Penlok (Penetapan Lokasi) RTH yang dibuat oleh Distarcip Kota Bandung. Tatang Muchtar mengatakan tahu adanya RTH yaitu di wilayah KBU (Kawasan Bandung Utara). Sewaktu diadakan rapat di Distarcip, dirinya diundang tapi tidak tahu adanya rincian Penlok yang berada di wilayah kerja nya di Cibiru. Diakuinya bahwa Pelepasan Hak Pengadaan Tanah RTH Kota Bandung diduga Sarat Campur Tangan Pihak DPKAD Kota Bandung. Tatang mengakui bertemu dengan Dadang Suganda.

Demikian juga keterangan Agus Sutalaksana, tidak  mengikuti adanya musyawarah antara pemilik/penjual dan pelepasan hak, tidak pernah ke lokasi tanah yang dibebaskan di Mandalajati dan tidak mengetahui mekanisme Penlok dan tindak lanjutnya, semua diproses DPKAD," katanya.

Usulan pembebasan tanah yang seharusnya berawal dari Lurah dan Camat, lalu  diproses DPKAD sesuai Penlok, lalu diajukan ke Walkot, dirinya tidak tahu. Pernah satu kali hadir dalam rapat dengan tugas hanya membantu mempersiapkan surat-surat. Lalu pada saat rapat sosialisasi ikut hadir dan berkomunikasi dengan Kuasa Jual/pemilik tanah. Dalam rapat yang dipimpin Hermawan itu, Agus mengaku kurang paham. Semua surat sudah berada di DPKAD, dibuat tidak melalui Camat.

Keterangan kedua mantan Camat itu lalu dikejar oleh Hakim Anggota Basari Budi, SH.,MH. Seharusnya Camat dan Lurah yang mengerti urusan proses pembebasan tanah. Terutama Camat yang juga selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Faktanya, justru pihak ketiga yang memegang peranan. "Adanya usulan Camat dan Lurah sesudah ada Penlok, lokasi nya sudah diset baru usulan masuk, apa gunanya? ujar Basari. "Seharusnya Camat yang mengerti, ini yang berperan pihak ketiga (Kuasa Jual), harusnya usulan pihak ketiga yang memohon dibuatkan Surat Keterangan Harga Tanah bisa ditolak tapi tidak dilakukan. Meski demikian, diakui para saksi tidak ada yang memaksa.

Ketua Majelis Hakim, T. Benny Eko Supriadi, SH., MH juga mengecam keterangan para saksi. "Seharusnya permintaan Surat Keterangan Harga tanah tidak diberikan kepada sembarang orang, harus jelas siapa yang memohon dan apa ukurannya. Kok mau-maunya disodori permintaan keterangan harga. Menjadi tidak masuk akal bila Camat dan Lurah tidak tahu NJOP," kata Benny.

Mengenai besaran pembayaran ganti rugi/harga jual diketahui para saksi yaitu setelah adanya sosialisasi, pengecekan  bukti tanah/dokumen lalu diadakan proses tawar menawar. Harga yang ditentukan rata-rata melebihi NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) berkisar NJOP plus 50% - 75%. Pembayaran tidak menggunakan uang cash/tunai tapi menggunakan cek.

Sidang perkara korupsi Pengadaan Tanah untuk RTH dengan terdakwa Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet dengan kerugian negara Rp69.631.803.934,71 (enam puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga ribu tujuh puluh satu sen) yang baru selesai digelar jam 20.40 tersebut masih dilanjutkan pada tanggal 22 Juli 2020.

 

 

(Y CHS/Transakt)