Sabtu, 15 Agustus 2020 | 23:00 WIB

Dari PN Kls.1 A Khusus Bandung, Kasus Mantan Setda KBB Terancam Penjara Maksimal 20 Tahun

foto

 

Mantan Setda KBB Terancam Penjara Maksimal 20 Tahun .

Bandung --www.transaktual.com

Sidang lanjutan dengan agenda dakwaan terhadap 2 terdakwa dugaan korupsi digelar diruang 6 Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Jl.RE Martadinata padati Rabu (1/7/2020)

Dua terdakwa masing-masing Mantan Kabag Umum Setda Kabuapaten Bandung Barat (KBB) Endang Rahmat dan ASN BPN KBB Asep Wahyu keduanya kendati menghadapi proses hukum yang sedang memasuki proses persidangan masih tetap dapat menghirup udara segar lantaran majelis hakim telah mengalihkan status penahanan,semula menjadi tahanan rumah negara,kini menjadi tahanan kota.

Dihadapan majelis hakim dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Asep Sumirat, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bandung Sima Simson, membacakan secara bergantian.

Pada dakwaan JPU disebutkan kedua terdakwa bersama-sama dengan tersangka Tati Mukhtati dan Salman Bunasti dalam berkas terpisah) secara melawan hukum  melakukan, turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau koorporasi, mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian negara sekitar Rp 2,1 miliar,sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jabar.

Perbuatan dugaan korupsi pengadaan lahan dilakukan terdakwa  pada November 2009, saat Pemkab Bandung Barat menggelontorkan anggaran untuk pengadaan lahan perkantoran Pemkab Bandung Barat seluas 19,53 hektare yang bersumber dari APBD TA 2009 senilai Rp Rp 13.671.000.000.

Ternyata dalam pelaksanaannya, terdakwa 1, Endang Rachmat sebagai kuasa pengguna anggaran tidak melaksanakan penganggaran di SKPD yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan,selain itu
tidak melakukan kajian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dalam pelaksanaan perubahan anggaran untuk program pengadaan lahan pembangunan perkantoran di Pekab KBB.

Sedangkan terdakwa II, Asep Wahyu sebagai Koordinator Satgas Yuridis BPN tidak melaksanakan sesuai kewenangannya untuk pemeriksaan data kepemilikan tahan dalam pengadaan lahan tersebut,sehingga ada selisih pembayaran yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 2,1 miliar.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya para terdakwa diancam pasal 2 ayat (1) sebagaimana dakwaan primair, dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara.

(pri/transakt)