Selasa, 31 Maret 2020 | 19:27 WIB

Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Tahan Mantan Dirut PDAM Karawang

foto

 

Penyidik Kejati Jabar Tahan Mantan Dirut PDAM Karawang.

Bandung, www.transaktual.com

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menahan tiga orang tersangka. Dua orang diantaranya mantan pejabat PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang dan satu pihak swasta.

Tiga orang tersebut yakni Mantan Dirut PDAM Karawang, Yogie Patriana (48), Jumali (38) Karyawan BUMD / Kasubag Perencanaan Teknik PDAM Tirta Tarum Karawang dan  Ir. Didi Pramadi (58) wiraswasta Direktur PT. Darma Premandala.

Ketiga orang tersebut setelah menjalani pemeriksaan digiring oleh penyidik kejati Jabar ke mobil tahan untuk ditahan di Rutan Kebonwaru Bandung.

Kasi Penkum Kejati Jabar Abdul Muis Ali kepada para wartawan pada Senin (17/2/2020) menjelaskan, tiga orang tersebut, ditahan setelah penyidik Kejati Jabar menetapkan mereka sebagai tersangka korupsi kasus  sisa anggaran investasi pada tahun 2015 di PDAM Kab. Karawang senilai. Rp.2.687.012.333.10, Miliar.

"Pasal yang disangkakan; Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. " kata Muis.

Dugaan korupsi yang dilakukan para tersangka berawal dari adanya sisa anggaran Investasi sebesar Rp. 19.236.601.038 yang belum terpakai, selanjunya Yogie Patriana sebagai Dirut PDAM Kab. Karawang sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dengan alasan karena ada sisa anggaran investasi tersebut maka atas inisiatif sendiri, Yogie Patriana memerintahkan kepada Suharna sebagai Kabag Pertek untuk membuat justifikasi tekhnis sebagai dasar untuk dilakukan pelelangan dalam kegiatan pekerjaan peningkatan kapasitas,uprating dan optimalisasi IPA (Instalasi Pengolahan air) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang dengan anggaran Rp 5.492.210.000.

Padahal Yogie Patriana sebagai Pengguna Anggaran mengetahui kalau didalam RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) PDAM tahun 2015 tidak ada kegiatan pekerjaan peningkatan kapasitas, uprating dan optimalisasi IPA (Instalasi Pengolahan Air) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang.

Setelah Justifikasi Teknis dibuat selanjutnya Yogie Patriana memerintahkan Jumali sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang telah ditunjuk oleh Yogie dalam kegiatan upgrating tersebut, untuk mempersipkan semua dokumen yang diperlukan untuk proses pelelangan.    

Padahal Jumali sebagai PPK mengetahui kalau kegiatan uprating tersebut tidak ada dalam RKAP PDAM Kab. Karawang TA 2015. sedangkan syarat kegiatan untuk dilakukan pelelangan itu harus ada tercantum dalam RKAP.

Setelah dokumen justifikasi tekhnis ada, selanjutnya Yogie memerintahkan Jumali sebagai PPK untuk mengurus dan menyerahkan kepada Panitia Pelelangan Pokja untuk dilakukan proses pelelangan dengan menggunakan metode pelelangan umum, dengan dasar Peraturan Direksi PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang No. 690/PER.137A/2012 tanggal 30 Nopember 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi No. 690/PER.079/2012 tentang pedoman tata kerja pengadaan barang/jasa di lingkungan PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang.

Proses pelelangan tersebut akhirnya dimenangkan oleh PT. Darma Premandala dengan Direktur Didi Pramadi. Dalam proses lelang inipun menurut hasil dari kajian BPKP Propinsi Jabar No. LK- 904/PW10/4/2015 tanggal 11 Desember 2015 tidak sesuai ketentuan yang mengatakan dalam proses pengadaan penyedia dilakukan melalui ULP Pemda Kab. Karawang dan membentuk Pokja dengan SK. Dirut No. 027/SK.020/PDAM tanggal 20 Agustus 2015 yang mana seluruh Tim Pokja dari ULP Pemda dengan alasan tidak terdapat  pegawai yang memenuhi sarat di PDAM padahal dalam pelaksanaan pengadaan PDAM telah memiliki pedoman pengadaan yang masih berlaku yaitu Peraturan Direksi PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang No. 690/PER.137A/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang mana dikatakan panitia pengadaan adalah pegawai PDAM yang ditetapkan oleh SK Direksi untuk melaksanakan pengadaan dan dapat juga ditunjuk dari unsur PDAM apabila memerlukan keakhlian khusus.

Selanjutnya sesuai SPMK (Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan) yang ada dalam kontrak, maka kegiatan tersebut dilaksanakan oleh PT. Darma Premandala tanggal 29 September 2015 dengan masa kerja 90 hari dengan nilai kontrak Rp.4.950.300.000. meskipun penyedia jasa tidak dibayar dalam pekerjaannya.

Disaat pelaksanaan pekerjaan ada Tim dari BPKP Propinsi Jabar melakukan kajian terhadap pekerjaan uprating tersebut atas permintaan dari Dewan Pengawas PDAM No. LK-904/PW10/4/2015 tanggal 11 Desember 2015.

Meskipun sudah ada hasil kajian dari BPKP dan permintaan dari dewan pengawas yang meminta kepada PA dan PPK untuk segera menghentikan kegiatan ini karena tidak punya nilai ekonomis pekerjaan oleh PPK dan PA serta penyedia jasa tidak dihiraukan, pekerjaan tetap dilaksanakan sampai mencapai sebesar 30 % tahun 2015 dengan alasan PA dan PPK tetap melaksanakan pekerjaan tersebut dikarenakan kebutuhan air yang mendesak di cabang Teluk Jambe, Untuk menjawab keluhan komplain dari masyarakat. Peningkatan pelayanan PDAM cabang Teluk Jambe.

Adapun Penyedia Jasa PT. Darma Premandala bersedia melaksanakan pekerjaan terlebih dahulu dengan alasan : Jaminan pekerjaan yang akan dilaksanakan masuk dalam anggaran PDAM tahun 2016. PDAM Karawang membuat surat resmi atau rapat ke PT. Darma Premamandala untuk dapat mengerjakan uprating.

Pembayaran akan dilakukan setelah RKAP disahkan dan kontak baru ditandatangani dengan pencapaian progres pekerjaan sesuai kondisi lapangan. Karena anggaran dalam RKAP TA 2015 belum ada, maka Yogie sebagai PA mengajukan perubahan anggaran 2015 tanggal 06 Oktober 2015 yang salah satunya untuk kegiatan pekerjaan peningkatan kapasitas upgrating dan optimalisasi IPA (Instalasi Pengolahan Air) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang yang ditujukan kepada plt Bupati Karawang Dedi Mulyadi dengan tembusan dewan pengawas dan direspon dewan pengawas yang pada intinya setuju dialokasikan TA 2016.

Selanjutnya pada tahun 2016 setelah anggaran disahkan oleh Bupati Karawang tanggal 11 Januari 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000.

Saat itu PA menyuruh jumali sebagai PPK untuk membuat kontrak baru dengan dasar kontrak lama. lalu PPK membuat kontrak baru tanpa ada proses lelang dalam kegiatan yang sama yaitu kegiatan pekerjaan peningkatan kapasitas uprating dan optimalisasi IPA (Instalasi Pengolahan air) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang yang sudah dikerjakan pada tahun 2015.

Adapun pembuatan kontraknya hanya mengganti tanggal dan nomor disesuaikan dengan tahun 2016 sedangkan isinya dan materi dokumen kontraknya sama.

Selanjutnya sesuai SPMK yang baru dilaksanakan pekerjaan lanjutan tanggal 12 januari 2016 selama 120 hari dan terakhir tanggal 10 Mei 2016 terhadap pekerjaan yang sama tahun 2015 yang belum selesai padahal bukan pekerjaan multi years. Pelaksanaan pekerjaan terhadap pekerjaan uprating ini sudah dinyatakan 100 % oleh Tim PPHP berdasarkan BA Mutual Chek 100%/PHO tanggal 21 April 2016 dan sudah dilakukan pembayaran melalui rekening PT. Darma Premandala dengan 2 tahap yaitu Pembayaran pelaksanaan pekerjaan dibayarkan tahun 2016 tahap I langsung sebesar 50 % dan tahap II 50 % atas perintah dari PA dan PPK, padahal pekerjaan sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 dan bukan pekerjaan multi years. Dugaan kerugian negara dalam kasus ini senilai. Rp.2.687.012.333.10, miliar.

(suyono/transakt)