Senin, 28 Sepember 2020 | 09:29 WIB

Tolak Penggusuran RW 11 Tamansari, Warga Tamansari Bandung Dipaksa Kosongkan Rumah

foto

 

Tolak Penggusuran RW 11 Tamansari, Warga Tamansari Bandung Dipaksa Kosongkan Rumah.

www.transaktual.com

Sejumlah warga RW 11, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung menghadang petugas Satpol PP Kota Bandung yang akan melakukan penggusuran rumah, Kamis (12/12/2019). Berdasarkan pantauan Ayobandung.com, petugas Satpol PP Kota Bandung bersama dengan aparat kepolisan mulai berdatangan mulai pukul 09.00 WIB. Mereka datang dengan membawa satu alat berat. Warga yang sudah tahu rencana tersebut, telah bersiap bahkan sampai menutup akses dengan menggunakan alat seadanya. Petugas Satpol PP terpaksa membongkar rumah secara paksa dan membawa keluar barang milik warga.

Seorang warga berteriak kepada petugas untuk tidak membongkar rumahnya. Sambil menangis dia mengatakan bahwa dirinya masih berhak tinggal di tempat itu. "Lihat rakyat, jangan semena-mena. Kita masih punya hak untuk tetap tinggal. Kita ada bayi pak," katanya saat petugas membongkar rumahnya, Kamis (12/12/2019).

Warga lainnya, bahkan kebingungan harus tinggal di mana jika rumahnya digusur. "Nanti anak saya harus pulang ke mana?" ucapnya. Warga melakukan penolakan penggusuran di RW 11, Kelurahan Tamansari, Kota Bandung, Kamis (12/12/2019).

Sementara itu, kuasa hukum warga dari LBH Bandung, Rifki Zulfikar mengatakan proses eksekusi yang dilakukan oleh Satpol PP telah melanggar hukum. Pasalnya proses gugatan di PTUN Bandung masih berlangsung. "Jadi proses ini serangkaian kekerasan terjadi, memang yang jadi korban warga yang masih bertahan dan menolak, karena memang proses izin lingkungan tidak sesuai dengan azas lingkungan yang baik, prosedural lingkungan hidup," katanya. Penggusuran pemukiman warga RW 11, Kelurahan Tamansari, Kota Bandung, diwarnai kericuhan, Kamis (12/12/2019). Warga tak terima dipaksa berkemas dan mengosongkan rumah mereka.

Warga setempat diminta berkemas dan mengangkut seluruh isi rumah karena pemukiman mereka segera diratakan. Lokasi itu rencananya akan dibangun rumah deret oleh pemerintah Kota Bandung. Awalnya, warga bergegas melakukan pengosongan rumah sejak pukul 09.00 WIB. Namun, setelahnya warga tampak kesal dan tak rela tempat tinggal mereka dihancurkan.

Sekitar pukul 13.30 WIB, warga pun melepas kekesalan mereka dengan mengusir beberapa petugas Satpol PP dan Polrestabes Bandung yang berjaga di beberapa ruas jalan masuk pemukiman. "Tinggalkan tempat ini! Mundur, mundur, mundur kalian!" teriak salah satu warga dalam kerumunan itu.

Warga akhirnya berhasil memukul mundur petugas dan menutup jalan masuk pemukiman menggunakan bermacam reruntuhan bangunan dan perabot rumah tangga.

Mereka kemudian mulai melancarkan pelemparan batu ke arah petugas Satpol PP yang berjaga di arah sebelah barat, tepat di bawah Jembatan Layang Pasupati. Petugas Satpol PP pun membalas serangan itu dengan aksi serupa sehingga sempat terjadi kericuhan.

Kuasa hukum warga RW 11 Tamansari, Riefki Zulfikar mengatakan, sebetulnya Pemkot Bandung tidak berhak melakukan penggusuran paksa atas warga Tamansari. Pasalnya, kata dia, status tanah itu masih sengketa.

"Kalau dilihat dari segi hukumnya, sebetulnya klaim dari Satpol PP ini tanah pemkot kan kita berpendapat di sini statusnya tanah negara bebas, artinya juga belum ada yang memiliki alasan yang kuat baik dari Pemkot ataupun dari warga," katanya.

Bahkan, jika dilihat dari ketentuan hukum agraria, Riefki menegaskan warga Tamansari justru lebih berhak atas sengketa tanah itu dibandingkan Pemkot Bandung. "Kalau kita lihat dari ketentuan hukum agraria, kan warga ini sudah menempati lebih dari 30 tahun di sini, memiliki Persil, terus mengurus lahan ini, membayar pajak tanpa ada keberatan dari pihak manapun selama puluhan tahun, makanya yang harusnya diberikan prioritas sebetulnya warga," tukas dia.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Bandung Rasdian Setiadi mengatakan lahan yang ditempati warga RW 11 Tamanasari merupakan milik Pemkot Bandung. Itulah mengapa pemerintah melakukan pembongkaran rumah warga setempat. "Kita melaksanakan pengamanan dan penertiban aset sesuai tugas dan perintah dari Wali Kota karena aset ini milik Kota Bandung," ungkapnya.

LBH Bandung Kecam Penggusuran untuk Proyek Rumah Deret Tamansari.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung mengecam tindakan aparat saat proses penggusuran lahan untuk proyek rumah deret Tamansari Bandung. LBH menilai proses eksekusi tak sesuai prosedur. 

"Penggusuran ini dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung tidak sesuai prosedur dan melanggar HAM di saat proses pengadilan masih berlangsung," ucap Direkur LBH Bandung Willy Hanafi dalam rilis yang diterima detikcom, Kamis (12/12/2019).

Willy menuturkan sehari sebelum proses penggusuran, pihak Satpol PP Kota Bandung mendatangi Ketua RW 11 Tamansari. Kedatangan petugas untuk memberitahukan surat pengosongan rumah. 

"Surat tersebut hanya berisi agar warga segera mengosongkan rumahnya dengan sukarela. Namun hari ini, 12 Desember 2019 pada pukul 09.00 WIB secara tiba tiba tanpa pemberitahuan kepada warga datang sekitar 100 personel Satpol PP Kota Bandung datang dari arah masjid Al - Islam Tamansari ke lokasi tempat tinggal warga untuk melakukan penggusuran," tuturnya. 

Menurut Willy, proses itu pun mendapat bantuan dari aparat kepolisian. Bahkan dia menyebut ada aksi kekerasan yang dilakukan aparat kepada warga. 

"Perlu diketahui Satpol PP menyeret dan memukul anak warga hingga tangannya kesakitan. Pukul 10.00 WIB anggota dalmas polisi berdatangan kembali, sementara di dalam pemukiman puluhan anggota Satpol PP Kota Bandung masih mengeluarkan barang-barang dari rumah warga. Saat massa aksi solidaritas mencoba menghentikan pembongkaran, mereka dihadang dan dipukuli oleh polisi. Sekitar 3 orang massa solidaritas sempat tertangkap, namun kembali bebas," kata dia. 

Willy juga mengatakan tindakan aparat Satpol PP dan kepolisian membuat warga dan massa aksi solidaritas beraksi dengan membuat barisan. Hal ini dilakukan untuk menghentikan kesewenang-wenangan aparat. 

"Polisi justru menanggapi reaksi tersebut dengan menembakkan gas air mata sebanyak 5 kali pada pukul 14.45 WIB. Gas ini menyebar hingga mengenai pengunjung yang berada di dalam Balubur Town Square (Baltos). Tak lama berselang, Baltos ditutup dan polisi masih men-sweeping mereka yang diduga sebagai massa aksi. LBH Bandung masih mendata siapa saja yang ditangkap dan ditahan oleh Polisi," tutur Willy. 

Menurut Willy, penggusuran ini sudah melanggar Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Negara yang harusnya menjamin hak hidup yang layak bagi warganya justru malah menggerogoti dengan segala bentuk kuasa dan arogansi aparatnya," kata dia. 

LBH pun mengambil sikap atas proses penggusuran tersebut.

Ada enam poin yaitu :

  1. Mengecam aksi penggusuran paksa dan tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh Satpol PP dan Aparat Kepolisian terhadap warga RW 11 Taman Sari Kelurahan Taman Sari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung.
  2. Menuntut segera dihentikannya proses penggusuran.
  3. Menolak segala bentuk kekerasan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia.
  4. Menuntut permintaan maaf aparat keamanan kepada warga korban penggusuran yang mengalami kekerasan.
  5. Mengembalikan barang-barang dan kerusakan yang dialami warga akibat penggusuran yang tidak sesuai prosedur.
  6. Copot kembali penghargaan Kota Bandung sebagai kota peduli HAM.

(dir/ern/transakt)