Senin, 16 Desember 2019 | 10:29 WIB

GMBI Demo, Sementara PDIP Jabar Nilai Pemerintahan Ridwan Kamil Tak Punya Orientasi Jelas

foto

 

GMBI Demo, Sementara PDIP Jabar Nilai Pemerintahan Ridwan Kamil Tak Punya Orientasi Jelas.

www.transaktual.com

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menilai kepemimpinan Gubernur Jabar Ridwan Kamil tidak memiliki orientasi yang jelas.

Ridwan Kamil pun dianggap tidak tahu permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan oleh pemerintah. "Kami, 20 anggota fraksi yang ada di DPRD ini, menilai gubernur tidak punya orientasi untuk pembangunan Jabar yang jelas. Dia (Ridwan Kamil) tidak bisa mendiagnosis, Jabar ini kekurangannya apa," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar Memo Hermawan, saat bersama sejumlah pengurus DPD PDIP Jabar berkunjung ke kantor Prikiran Rakyat, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, pekan lalu.

Menurut dia, dalam penyusunan APBD Jabar 2020 terdapat banyak kekurangan, seperti di sektor pendidikan dan kesehatan yang kurang mendapat perhatian pemerintah dari sisi anggaran.

Lebih utama, kata dia, ialah pada sektor pertanian. Padahal, sejumlah komoditas pertanian sangat dibutuhkan masyarakat Jabar. "Terutama di Jabar ini ketergantungan dari komoditas makanan yang dimakan oleh masyarakat Jabar. Hampir semua komoditas yamg ada di Jabar itu impor atau dari daerah luar. Baik daging, kacang-kacangan, yang ada cuma beberapa saja. Nah, gubernur tidak melihat hal ini," tuturnya.

Dari sisi kebijakan, Memo menilai, Ridwan Kamil seakan-akan bukanlah gubernur yang terikat oleh perundang-undangan. Dia memandang Ridwam Kamil cenderung seperti seorang yang bermimpi menjadi sultan. Dia menyontohkan soal pembentukan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang tak punya payung hukum jelas.

Kendati demikian, Memo belum mau berbicara mengenai hak interpelasi dewan kepada Ridwan Kamil. Wacana interpelasi perlu dikaji dengan baik oleh Fraksi PDIP bersama partai, maupun dengan fraksi lain di DPRD Jabar.

Menurut Sekretaris DPD PDIP Jabar Ketut Sustiawan, salah satu persoalan di Jabar saat ini adalah belum meratanya proses pembangunan, terutama di daerah utara dan selatan.

PDIP, kata dia, berupaya mendorong pembangunam berdikari, yang di internal PDIP dikenal sebagai Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

"Sejauh ini kami melihat masih banyak hal yang menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi gubernur untuk melakukan proses-proses politik, proses pembangunan, yang bisa menyinergikan berbagai kepentingan," ujanya.

Menurut Wakil Sekretaris Bidamg Program dan Pemerintahan DPD PDIP Jabar Bedi Budiman, Ridwan Kamil justru paling tidak menguasai bidang pemerintahan.

Dari aspek hubungan dengan legislatif, Ridwan Kamil juga mendapat banyak sorotan. "Habit pejabat politik, dia itu kan diusung parpol. Seharusnya parpol pengusungnya itu jadi partai mendukung. Ini enggak. Justru partai pendukung yang paling keras menyerang. Saya kira ini kurang baik. Bagaimanapun juga, visi misi diikat bersama, bukan banya gubernur, tapi ketika koalisi itu terbentuk," tuturnya.

Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono mengatakan, PDIP mengambil posisi untuk kritis terhadap pemerintah, karena memiliki landasan. PDIP menyatakan sikap politik untuk mendorong pola pembangunan berdikari di Jabar, di antaranya ialah dengan cara memperjuangkan politik legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam lima bidang prioritas kesejahteraan rakyat.

Kelima bidang itu, papar dia, yang pertama ialah bidang sandang, pangan, dan papan. Kedua bidang pendidikan dan kesehatan.

Ketiga bidang tenaga kerja dan jaminan sosial. Keempat bidang lingkungan hidup, infrastruktur, dan pariwisata. Kelima bidang agama, kepercayaan, dan kebudayaan.

"Memang kami sudah dapat banyak masukan dari teman-teman terkait dengan program. Kami rapat rutin terkait evaluasi. Saya belum bisa menilai berapa poin (kepemimpinan Ridwan Kamil), dari 1 sampai 10. Namun, mungkin nanti bisa ditambahkan teman-teman, karena ada mekanisme terkait evaluasi program-program, yang bukan hanya proyek tapi terkait output outcome juga," katanya.

Dinilai Rugikan Keuangan Negara, GMBI : Minta Dewan Interpelasi Gubernur Jabar.

Perwakilan GMBI yang dipimpin langsung Ketua Umum LSM GMBI, Moh Fauzan Rachman saat diterima anggota DPRD Jabar di DPRD Jabar, Kamis (28/11).

Dalam pertemuan itu, GMBI meminta dewan melakukan interpelasi terhadap Gubernur Jabar, Ridwan Kamil. DOK Sarmidi. Desakan agar DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur Jabar, Ridwan Kamil (RK), mulai terdengar. Gubernur dinilai dalam menjalankan pemerintahannya sudah melakukan pelanggaran hukum yang banyak merugikan keuangan negara. 

Setumpuk pelanggaran hukum tersebut digelindingkan Lembaga swadaya Masyarakat Gerakan  Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) saat berunjukrasa di DPRD Jabar, Kamis (28/11). Karena pelanggaran tersebut dinilai GMBI sudah layak dewan melayangkan hak interpelasinya. 

Dalam aksinya, GMBI mengusung lima persoalan. Di hadapan sejumlah anggota DPRD Jabar, Ketua Umum LSM GMBI, Moh Fauzan Rachman membeberkan satu persatu pelanggaran tersebut. “Pertama adalah permasalahan Gunung Sembung yang menciptakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi   Jabar menjadi mafia tanah, sehingga terjadi korupsi terhadap lahan yang disewakan, dan uangnya tidak disetorkan ke kas daerag Provinsi Jabar,” ungkap Fauzan.

Selanjutnya ada kelalaian pemerintah yang membiarkan masyarakat Jabar terzalimi oleh PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC) di Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur. Selain itu, pengamburan anggaran oleh gubernur, yakni pembuatan kolam renang yang akan menghabiskan anggaran Rp 1,5 miliar.

“Padahal, Gedung Pakuan adalah salah satu heritage yang tidak boleh ditata begitu saja tanpa melalui proses izin dari berbagai unsur, termasuk DPRD Jabar,” tandasnya.

Terjadinya pengamburan anggaran, lanjut Fauzan, tidak hanya sebatas kolam renang, melainkan, perjalanan  dinas  gubernur  yang  menggunakan helikopter. “Ini juga menjadi pertanyaan kami, apakah sewa atau milik. Kalau sewa berapa  biayanya dan kalau milik dari mana asal usulnya,” tegas Fauzan.

Kerugian keuangan negara lainnya, beber Fauzan, pengadaan mobil Aspirasi Kampung Juara (Maskara) dengan pagu anggaran Rp 44 miliar. Dalam proyek ¸GMBI menemukan kerugian negara Rp 5 miliar.

Pelanggaran lainnya, dalam audensi tersebut Fauzan juga mendesak Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) dibubarkan, karena terjadi praktik nepotisme yang melibatkan adik kandung dan Sepupu Ridwan Kamil. Jika TAP ini dipertahankan, Fauzan mengkhawatirkan bakal terjadi kerugian negara. “Hal ini seperti yang terjadi pada era Ahmad Heryaean yang membubarkan dan mengembalikan uang gaji mereka,” tambah Fauzan.

Dalam pertemuan itu, Fauzan mendesak dewan agar segera menindaklanjuti temuan pelanggaran gubernur tersebut. “Setelah masa reses Desember nanti kami akan kembali ke DPRD Jabar untuk melengkapi data-data supaya  hak interpelasi   terhadap   gubernur   benar-benar berdasarkan data dan bukti,” ujar Fauzan.

Anggota Komisi I DPRD Jabar, Rafael  Situmorang SH yang memimpin pertemuan tersebut mengatakan, bahwa pihaknya akan mempelajari apakah aspirasi masyarakat yang disuarakan GMBI  bisa menjadi bahan interpelasi. Kalau memang cukup alasan, menurut Rafael, bukan hal tabu untuk menggunakan hak interpelasi. 

“GMBI menyuarakan beberapa persoalan, pertama ganti rugi tanah di Kecamatan Takokak Kab Cianjur, PT KCIC dan aset. Sebelumnya ada penertiban aset dari Pemprov, dan itu kami dorong bahwa aset-aset daerah harus dikuatkan, tapi syaratnya jangan sampai ternyata aset tersebut milik orang lain. Prinsipnya kita amankan aset, tapi jangan tabrak aset orang lain,” ujar Rafael.

Ditanya soal fasilitas helikopter, lagi-lagi Rafael mengatakan, pihaknya akan mempelajari dan mengecek di lapangan. Sementara kolam renang, dinilai Rafael, tidak diperlukan. “Makanyanantiharus ada perbaikan pembahasan  APBD. 

Seharusnya membahas APBD sampai kesatuan tiga sampai detail peruntukannya. “Tapi ini masih gelondongan,” tandasnya.  Sementara pengadaan mobil  Maskara, lanjut Rafael, secara prinsip programnya baik, tapi di lapangan ternyata pengadaannya bermasalah. 

Hal senada dilontarkan anggota Komisi I DPRD Jabar, Ridwan Solichin S IP M Si. Ia mengaku bersyukur masih ada organisasi yang mengawal kebijakan pembangunan di Jabar.”Intinya kami  harus menampung aspirasi GMBI agar dewan menggunakan hak interpelasi, karena kami memiliki hak untuk itu.  

Ridwan menjelaskan, hak interpelasi minimal ada 13 anggota dewan yang mengusulkan. “Kalau di PKS kami sudah membuat penanggung jawab hak untuk interpelasi. Bahkan, penanggung jawab ini bertugas mencari data bahan yang bisa menguatkan,” ungkap Ridwan.

(pr/dg/rjs,tarungnews/transakt).