Rabu, 14 April 2021 | 13:55 WIB

Ketum Lsm Penjara PN, “Perjalanan Lapdu Sudah Sampai ke Asisten Intel Kejati Jabar “

foto

 

Ketum Lsm Penjara PN, “Perjalanan Lapdu Sudah Sampai ke Asisten Intel Kejati Jabar “.

www.transaktual.com

“Kami sudah tanyakan kembali tentang Lapdu yang kami sampaikan sekitar 2 minggu lalu ke Kejati Jabar, dan menurut papan informasi yang tersedia, bahwa Lapdu tersebut sudah mengalir ke Wakajati dan diteruskan ke Asisten Intelijen” ujar bang Ipul Ketum Lsm Penjara PN yang dua minggu lalu telah memasukkan Lapdu Tentang proses terder ada kecenderungan untuk mengakomodasi kepentingan pihak-pihak tertentu, sehingga merugikan peserta tender lainnya.

“ Kita semua berharap, dengan waktu yang tidak terlalu lama, pihak Kejati jabar bisa memanggil kami untuk klarifikasi sekaligus membuat BAP masalah yang telah kami laporkan, sambung Ketum Penjara PN serius.

Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, maka ditelaah praktek persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa yang berakibat terjadinya tindakan persaingan usaha tidak sehat.

Syaifuddin Jemahat Saleh yang sering disapa Bang Ipul, Ketua Umum Lsm Penjara PN, disebuah Kafe di Kota Bandung, menerangkan bahwa Tim Investigasi Lsm Penjara PN, menemukan lelang yang patut dicurigai kurang transparan.

“Tim Investigasi kami menemukan hal hal yang luar biasa di Kabupaten Pangandaran, juga Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Cianjur, lelang yang diduga KKN ” ujar Bang Ipul memulai pembicaraan.

“Ada dugaan pelaksanaan kegiatan lelang yang kurang sehat, sebab bila disimak bahwa Praktik kartel disebutkan dalam Pasal 11, Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha yang dituliskan, “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. Sambung Ketum Lsm Penjara PN.

Bang Ipul lalu memberikan lembaran kertas yang isinya merupakan nama nama Perusahaan yang menang lelang yang dugaan kuat ada Indikasi Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada Lelang Pekerjaan di Lingkungan :

  • Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.
  • Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun Angaran 2020.
  • Dinas Pendidikan Kota Cirebon.Tahun Anggaran 2020.

Kabupaten Pangandaran :

  1. Nama Kegiatan: Pengadaan Perangkat IT Penunjang KBM Jarak Jauh PAUD di Kabupaten Pangandaran, Pemenang  Lelang : PT A.X.I, Alamat : Jakarta Pusat (Kota) – DKI Jakarta. Nilai HPS : Rp 6.xxx.xxx.xxx,00. Nilai Kontrak: Rp 6.xxx.xxx.xxx,00 (99,69%). Anggaran APBD-P pada Tahun 2020.
  2. Nama Kegiatan : Pengadaan Alat Belajar Mengajar Jarak Jauh Berbasis Audio, Vidio Conference untuk SMP di Kabupaten Pangandaran, Pemenang : PT A.X.I, Alamat : Jakarta Pusat (Kota) – DKI Jakarta, Nilai HPS: Rp 2.xxx.xxx.xxx,00, Nilai Kontrak: Rp 2.xxx.xxx.xxx,00 (99,69%), Anggaran APBD-P pada Tahun 2020.
  3. Nama Kegiatan : Pengadaan Alat Belajar Mengajar Jarak Jauh Berbasis Audio Vidio Conference untuk SD di Kabupaten Pangandaran, Pemenang.: PT AXI. Alamat : Jakarta Pusat (Kota) – DKI Jakarta. Nilai HPS : Rp 10.xxx.xxx.xxx,00, Nilai Kontrak: Rp 10.xxx.xxx.xxx,00 (99,69%), Anggaran APBDP pada Tahun 2020.
  4. Nama Kegiatan : Pengadaan Perangkat IT Penunjang KBM Jarak Jauh SD di Kabupaten Pangandaran di Kabupaten Pangandaran. Pemenang : PT AXI. Alamat  : Jakarta Pusat (Kota) – DKI Jakarta, Nilai HPS: Rp 13.xxx.xxx.xxx,00, Nilai Kontrak : Rp 13.xxx.xxx.xxx,00 (99,69%), dari Anggaran APBD-P pada Tahun 2020.
  5. Nama Kegiatan : Pengadaan Perangkat IT Penunjang KBM Jarak Jauh SMP di Kabupaten Pangandaran, Pemenang : PT. SMP. Alamat : Kecamatan Kiaracondong – Bandung (Kota) – Jawa Barat, Nilai HPS : Rp 11.xxx.xxx.xxx,00, Nilai Kontrak: Rp 11.xxx.xxx.xxx,00 (99,84%) Anggaran APBD-P pada Tahun 2020.

Kabupaten Cianjur.

Lelang Pertama, Pengadaan Alat Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Jarak Jauh Audio Video Conference di Sekolah Dasar (SD) senilai Rp35,3 miliar.

Lelang yang Kedua, Pengadaan Alat Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Jarak Jauh Audio Video Conference di Sekolah Menengah Pertama (SMP) senilai Rp19,9 miliar. 

Lelang kedua proyek tersebut dimenangkan oleh rekanan PT SMP yang berdomisili di Kota Bandung, Kecamatan Kiaracondong – Bandung Jawa Barat.

Kota Cirebon.

Pengadaan Alat Belajar Mengajar Jarak Jauh Berbasis Audio Video Conference Untuk SMP Rp 9.xxx.xxx.xxx,00. Jl. Brigjen Dharsono No. 7 By Pass Kota Cirebon - Cirebon (Kota).

Pemenang Lelang : PT AXI,  Alamat : Jakarta Pusat (Kota) DKI - Jakarta.

Pemenang Lelang : PT.ZSI. Alamat  : Pulo Gadung Jakarta Timur (Kota) – DKI Jakarta.

“Kami baru menemukan sebagian kecil Pelaksanaan Lelang di tiga Kabupaten Prov Jabar, sepertinya tidak jauh beda dengan Kabupaten kota lainnya, cara kerja pelelangan pekerjaan tersebut, dan perlu diketahui bahwa “Praktik kartel di Indonesia adalah suatu bentuk perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum, karena akan membentuk suatu perilaku monopoli ataupun bentuk perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan melalui proses tender” ujar Bang Ipul.

Yang diduga adanya praktek KKN adalah :

  • Lima Kegiatan Lelang di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, 4 Paket lelang ternyata dimenangkan oleh Perusahaan (PT) yang sama, dan satu paket oleh Perusahaan (PT) lain.
  • Kemudian pada Pekerjaan yang dikelola Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun Angaran 2020, 2 Paket lelang dengan nilai Puluhan Milyar dimenangkan oleh Perusahaan yang sama, dan memenangkan pekerjaan di Instansi yang sama di Kabupaten pangandaran.
  • Menyusul pada Pekerjaan Lelang yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon.Tahun Anggaran 2020, tidak jauh beda yaitu salah satu Pemenang Lelang  4 proyek di Kabupaten Pangandaran, juga menjadi Pemenang lelang di Instansi yang sama di Kabupaten Cirebon.

“Yang lebih parah lagi, bahwa Perusahaan yang memenangkan Lelang di Cianjur dan Pangandaran tersebut kini diduga sedang dalam sorotan KPK, sungguh luar biasa” sambung Ketum Lsm penjara PN pada Wartawan.

“Sebagai bukti Tim kami melaksanakan Investigasi dan menemukan dugaan pelaksanaan lelang yang dianggap belum sesuai, belum bersih dan belum transparan, DPP Lsm Penjara PN telah menyampaikan temuan tersebut yang ditujukan pada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Bapak Ade Eddy Adhyaksa, SH, Jln. LLRE Martadinata No. 54 atau Jalan Naripan No. 25 Di – Bandung, untuk ditindaklanjuti, kami percaya Staff beliau pasti mampu membongkar kejanggalan itu” Kata Ketum DPP Lsm Penjara PN.

Bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara Pembaharuan Nasional (LSM PENJARA PN) adalah merupakan kelompok  masyarakat yang eksis berpartisipasi mendukung penuh program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari segala penyimpangan Hukum dan KKN.

Program utama dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara Pembaharuan Nasional (LSM PENJARA PN) adalah membangun kepercayaan pada lapisan masyarakat, Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif, serta mengkritisi serta mengawasi kinerja Aparatur Pemerintahan, baik mengenai aktifitas, kebijakan maupun pelaksanaan anggaran perbelanjaan Daerah dan Nasional (APBD & APBN), yang terindikasi tidak sesuai aturan yang berlaku.

Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara Pembaharuan Nasional (LSM PENJARA PN) berfungsi pula sebagai control dan menyalurkan aspirasi masyarakat melakukan kinerja secara proporsional dengan mengedepankan kepentingan masyarakat secara bermartabat, agar tercipta kehidupan yang taat dan patuh terhadap semua aturan yang telah ditetapkan melalui Undang – Undang, Peraturan – Peraturan, Ketetapan – Ketetapan, Ketentuan – Ketentuan, Kebijakan – Kebijakan.

Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat perlu dimaknai sebagai Mitra Pemerintah, sehingga rasa memiliki baik dalam pelaksanaan, tujuan dan hasil pembangunan adalah milik seluruh masyarakat Indonesia, serta ikut memelihara ketertiban umum yang menjadi tanggung jawab bersama, karenanya diharapkan semua pihak tanpa terkecuali wajib tunduk terhadap hukum dan peraturan.

Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan, bahwa kedaulatan berada ditangan rakvat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang, artinya setiap Penyelenggara Negara wajib menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan “ Aspirasi Rakyat “.

Mengacu Pada Dasar Hukum :

  1. Undang Undang Dasar Tahun 1945.
  2. UU No. 19 Tahun 2019, Ttg Perubahan UU 31 Thn 1999. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  3. PP No. 43 Tahun 2018, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara.
  4. PP No.20 Tahun 2001, Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
  5. PerPres RI Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
  6. KePres RI No. 71 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 9 (1), Masyarakat Dapat Melakukan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Proinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (2), Pengawasan Sebagaimana Yang Dimaksud Pada Ayat (1), Dilakukan Secara Perorangan, Kelompok, Maupun Organisasi Masyarakat.
  7. Undang – Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  8. Undang – Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN.
  9. Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

“Atas dasar landasan hukum dan norma norma tersebut, kami DPP Lsm Penjara PN melalui Kejati Jabar, akan menindaklanjuti Laporan pengaduan yang kami sampaikan, sehingga tidak menimbulkan prasangka /spekulasi negative tentang permasalahan yang akan muncul. Dugaan kuat ada Indikasi Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada Lelang Pekerjaan di tiga Kabupaten tersebut” ujar bang Ipul.

“DPP Lsm penjara PN juga, menjunjung tinggi dan menghormati azas praduga tak bersalah, tanpa berniat mencemarkan nama baik seseorang / instansi serta berdasarkan hasil investigasi serta data / bukti pendukung awal yang kami peroleh (investigasi),  dengan harapan surat kami dapat ditindak lanjuti secara positif dan LAPORAN PENGADUAN yang kami sampaikan ini merupakan awal dari Investigasi yang dilakukan sesegera mungkin, dan segera disampaikan secara berkala kepada Pihak Kejati Jawa Barat, dan Di sisi lain, hal mendapatkan informasi yang selama ini kami lakukan, masih dalam koridor TUPOKSI kami dalam melakukan Pengamatan dan Pemantauan selaku sosial kontrol masyarakat, disamping memberikan saran dan pendapat serta melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam penegakan hukum, jika diduga terjadi penyimpangan yang dilakukan.” Sambungnya.

“Kami LSM Penjara PN turut berkepentingan untuk membantu memberi data data lanjutan yang mungkin  diperlukan oleh pihak penyidik Kejati Jabar, Semoga partisipasi kami dalam mendukung tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih mendapat perhatian serta dukungan dari seluruh elemen anak bangsa” ujar Ketum Lsm Penjara PN menutup pembicaraan dengan wartawan.

 

Tim Investigasi Transaktual.