Sabtu, 25 Mei 2019 | 12:09 WIB

Polri dan TNI Akan Tindak Aksi Inkonstitusional Usai Pemilu

foto

 

Menko Polhukam Wiranto bersama Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat konferensi pers di Kemenko Polhukam jelang Pemilu 2019. (CNN Indonesia/Andry Novelino) - Mantan Panglima TNI Moeldoko kini mengabdi di Istana Kepresidenan sebagai KSP. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).

Jakarta, www.transaktual.com

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan upaya mobilisasi setelah ada hasil resmi penghitungan suara Pemilu 2019. Dia menyatakan akan menindak tegas setiap aksi yang dianggap inkonstitusional.

Tito menyatakan Polri bekerja sama dengan TNI untuk mengatasi segala upaya yang bertentangan dengan aturan hukum atau inkonstitusional.

"Polri dan TNI kami sudah sepakat tadi ada Panglima, rekan-rekan dari KSAD, KSAL dan KSAU. Kami sepakat untuk menindak tegas dan tidak mentolerir," kata Tito saat konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (18/4).

Dia mengatakan mobilisasi massa karena ketidakpuasan terhadap hasil pemilu merupakan salah satu langkah inkonstitusional. Menurut dia, hal itu bisa mengganggu stabilitas keamanan.

"Saya mengimbau kepada pihak manapun untuk tidak melakukan mobilisasi baik mobilisasi merayakan kemenangan misalnya, atau mobilisasi tentang ketidakpuasan," ujar Tito.

Ia mengatakan Polri pernah membubarkan langkah mobilisasi yang dikerahkan oleh pendukung kedua paslon. Tito mengatakan pihaknya telah memerintahkan kepada seluruh Kapolda untuk ikut mengamankan situasi jika terjadi langkah inkonstitusional.

Lebih lanjut, ia mengingatkan masyarakat harus menerima keputusan resmi dari KPU terkait hasil penghitungan surat suara. Menurut dia, jika ada yang melakukan kecurangan, maka harus dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, bukan malah menggerakkan massa atau langkah yang tidak sesuai dengan aturan lainnya.

"Kami dari Polri, TNI mengimbau gunakan mekanisme konstitusional yaitu aturan hukum yang berlaku," ujarnya. Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang juga hadir pada acara konferensi pers yang sama menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah menjaga pelaksanaan pemilu kali ini.

Ia menegaskan TNI tidak akan mentoleransi terhadap aksi atau upaya yang akan mengganggu stabilitas keamanan. "Kami, tidak akan mentolerir dan menindak tegas semua upaya yang akan mengganggu ketertiban masyarakat serta aksi-aksi inskonstitusional yang merusak proses demokrasi. NKRI harga mati," ujar Hadi.

Sebelumnya anggota politikus PAN Eggy Sudjana menyebut akan mengerakkan massa atau people power jika terjadi kecurangan pada proses pemilu kali ini. Ia pun sempat menyebut people power tidak membutuhkan izin dari aparat.

Pernyataan serupa juga pernah disampaikan oleh Amien Rais yang menjabat Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dia menyatakan akan menggerakkan people power jika menemukan kecurangan pada Pemilu 2019.

Amien enggan menyelesaikan sengketa pemilu kepada lembaga yang berwenang, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). "Kami enggak akan ke MK lagi, kami langsung people power," kata Amien Rais di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Minggu (31/3).

Moeldoko Ungkap Ancaman Bui Bagi Penghasut People Power.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengingatkan agar menyikapi proses pemilu dengan bijak, atau diancam kurungan penjara jika terus menghasut.

Hal itu diutarakan Moeldoko menyikapi ada kelompok yang ingin memanaskan suasana pasca pemungutan suara Pemilu 2019 dengan mengancam melakukan gerakan massa atau people power. "Mau pamer sejuta atau dua juta orang, itu tidak mewakili 192 juta orang yang punya hak pilih," kata Moeldoko seperti dikutip dari siaran pers Sabtu (20/4).

Moeldoko menegaskan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berjumlah sekitar 192 juta orang adalah pemilik suara yang memercayakan hak pilihnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diakui secara konstitusi.

Dalam Kitab UU Hukum Pidana Pasal 160 dijelaskan jika ada yang berusaha menghasut di muka umum dengan lisan maupun tulisan untuk tidak menuruti ketentuan undang-undang, diancam pidana hingga enam tahun penjara. Hasutan itu termasuk ajakan kepada orang lain untuk melawan peraturan perundang-undangan," kata Moeldoko.

Atas dasar itu, sambung Moeldoko, aparat hukum akan bertindak tegas terhadap siapapun yang melanggar. Termasuk, mereka yang melawan hasil pemilu yang sah dan diakui undang-undang.

"Saya ulang ya, tindakan tegas kepada siapapun!" kata Panglima TNI periode 2013 - 2015 ini. Proses pemungutan suara telah dilaksanakan hampir di seluruh wilayah Indonesia pada 17 April 2019, meskipun ada beberapa titik yang masih melakukan pemungutan suara ulang dan susulan.

Moeldoko menerangkan tingkat partisipasi warga negara Indonesia dalam pemilu 2019 cukup baik yakni kisaran 80 persen dari sekitar 192 juta pemilik hak suara dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jumlah [partisipasi pemilu] yang begitu masif, tapi berlangsung lancar," kata Moeldoko.

Moeldoko mengaku mendapat laporan ada beberapa persoalan yang muncul selama pemilu. Seperti keterlambatan kertas suara, kurangnya kertas suara, hingga beberapa insiden di lokasi pemungutan suara. Namun melihat jumlah kasus jika dibandingkan dengan jumlah pemilih dan total Tempat Pemungutan Suara (TPS), sangatlah kecil.

"Saya juga melihat KPU sedang berusaha keras segera menyelesaikan," lanjut Moeldoko.

Ia mengingatkan semua pihak yang ikut dalam kontestasi pemilu untuk menahan diri dan memberi waktu kepada KPU menyelesaikan pekerjaannya.

"Masing-masing pihak boleh merasa berhak atas kemenangannya, tetapi itu belumlah resmi sehingga belum mempunyai kekuatan hukum tetap," tegasnya.

KPU dijadwalkan baru akan menyelesaikan perhitungan dan mengumumkan hasil pemilu secara final pada 22 Mei 2019 mendatang. Moeldoko meminta semua pihak nantinya harus bisa menerima keputusan KPU. Atau, jika ada keberatan maka sengketa hasil pemilu itu harus diselesaikan lewat sarana yang telah disediakan UUD 1945 yakni Mahkamah Konstitusi (MK).

Moeldoko menegaskan bahwa KPU bekerja secara mandiri. Dia menyayangkan orang-orang yang menuding KPU mewakili kepentingan pemerintah. Apalagi, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) diketahui menjadi salah satu kontestan Pilpres 2019 sebagai capres nomor urut 01.

Moeldoko menekankan bahwa KPU bekerja berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, di mana dalam pasal itu disebutkan Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Tak hanya itu, sambung Moeldoko, para anggota KPU pun bukanlah pilihan pemerintah semata karena melibatkan masyarakat dan DPR lewat proses fit and proper test.

"Semua ada aturan mainnya," kata Moeldoko. Soal people power menyikapi hasil pemilu 2019 yang dituding ada kecurangan muncul kali pertama dari mulut Amien Rais.

Amin yang merupakan Ketua Dewan Kehormatan PAN dan juga Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPD) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyatakan people power akan digerakkan ketika mereka merasakan ada kecurangan yang terstruktur, masif, dan sistematis atas Pemilu 2019.

(cnn/kid/kid/antara/transact)