Selasa, 11 Agustus 2020 | 01:19 WIB

Provinsi Jawa Barat Juara 2 Kasus Penyelewengan Dana Bansos Covid-19

foto

 

Provinsi Jawa Barat Juara 2 Kasus Penyelewengan Dana Bansos Covid-19.

www.transaktual.com

Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi daerah kedua terbanyak dugaan penyalahgunaan wewenang dana bantuan sosial (bansos) kepada warga yang terdampak Covid-19, demikian pemaparan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, dilansir dari indozone.id (28/07/2020).

Berdasarkan data kepolisian, Sumatera Utara menjadi daerah terbanyak dengan 38 kasus. Diikuti oleh Jawa Barat dengan 18 kasus. Menurut penuturan Karo Penmas Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono, pihaknya menghimpun total 102 kasus dugaan penyelewengan dana bansos Covid-19 dari 20 daerah.

“Data yang diterima, terdapat 102 kasus penyelewengan bantuan sosial. Kasus-kasus tersebut ditangani Satgassus di 20 Polda,” kata Awi. “Polda Sumatera Utara sebanyak 38 kasus. Kedua, Polda Jawa Barat sebanyak 18 kasus. Polda NTB sebanyak 9 kasus,” sambungnya.

Awi mengatakan, Polri tidak akan mentoleransi bentuk penyelewengan dana bansos Covid-19 dalam bentuk apapun. “Penyelewengan dana bansos apapun bentuk penyelewengannya walaupun sudah ada kesepakatan untuk pemerataan, tetap saja hal tersebut tidaklah benar,” ujar Awi.

Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui sejumlah alasan penyalahgunaan bantuan sosial itu adalah pemotongan dana dan pembagian tidak merata, pemotongan dana sengaja dilakukan perangkat desa dengan maksud asas keadilan bagi mereka yang tidak menerima.

Motif lainnya pemotongan dana untuk uang lelah, pengurangan timbangan paket sembako dan terakhir adalah tidak ada transparansi kepada masyarakat terkait sistem pembagian dan dana yang diterima.

Wali Kota sampai Ketua RT Terduga Penyelewengan Dana Bansos Covid-19, Polri: Ada 102 Kasus Dana Covid-19 di 20 Polda.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono menyatakan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 diduga dilakukan oleh kepala daerah sampai ketua RT, dilansir dari kompas.com (30/7/2020).

“Ada (terduga) pelaku seorang wali kota, kepala dinas sosial bekerja sama dengan penyedia, kepala seksi kesra, pejabat Bulog, camat, kepala desa atau perangkat desa, dan ada juga (terduga) pelaku dari Ketua RT,” ungkap Awi.

Awi membeberkan prosedur penanganan dugaan penyimpangan dana bansos mengacu pada Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 385 ayat (1) disebutkan bahwa masyarakat dapat mengadukan dugaan penyimpangan oleh aparatur sipil negara (ASN) di daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan/atau aparat penegak hukum.

Lalu, APIP wajib melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan tersebut. Sementara, aparat penegak hukum memeriksa pengaduan setelah berkoordinasi dengan APIP atau lembaga non-kementerian lainnya di bidang pengawasan.

Pasal 385 ayat (4) menyebutkan, apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran yang bersifat adiministratif, penanganannya diserahkan kepada APIP.

Aparat penegak hukum akan turun tangan apabila ditemukan bukti pelanggaran pidana. Selain itu, Awi menambahkan, kasus dengan nominal kerugian yang kecil diserahkan kepada APIP.

“Namun, apabila kerugian negara cukup besar, penyidikannya dilakukan secara profesional dan proposional oleh penyidik sesuai peraturan perundang-undangan,” ucap dia.

Mereka yang diduga melakukan tindak pidana dapat dijerat dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari hasil penyelidikan sementara, Awi membeberkan lima modus penyelewengan dana bansos yang diduga terjadi. Misalnya, pemotongan dana bansos dan pembagian yang tidak merata. Ada pula pemotongan yang dilakukan secara sengaja.

“Pemotongan dana bansos sengaja dilakukan aparat desa untuk pemerataan dengan asas keadilan untuk yang tidak menerima bansos, dan telah disetujui oleh penerima bansos,” ungkap Awi.

Lalu, pemotongan dana bansos oleh aparat desa dengan dalih uang lelah, pengurangan timbangan paket sembako, serta tidak transparan dalam pembagian dana bansos.

Sejauh ini, Polri tengah menangani 102 kasus dugaan penyelewengan dana bansos Covid-19 yang tersebar di 20 polda.

 

(kompas.com/transakt)