Kamis, 13 Agustus 2020 | 00:49 WIB

Lanjutan Sidang Korupsi Sarana RTH Kota Bandung, Dedi Sopandi (Kadisdik Jabar) Tidak Terima Dana (?)

foto

 

Mantan Wali Kota Bandung Tidak Tahu Ada Tambahan Anggaran RTH, Dedi Sopandi (Kadisdik Jabar) Tidak Terima Uang (?).

Bandung – www.transaktual.com

Selain banyak lupa, dalam keterangan Mantan Walikota Bandung, Dada Rosada juga tidak mengetahui adanya penambahan jumlah anggaran Pengadaan Tanah Untuk Sarana RTH (Ruang Terbuka Hijau).

Dalam sidang lanjutan perkara korupsi Pengadaan Tanah Untuk Sarana RTH di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus (29/7/2020), Penuntut Umum KPK menghadirkan 3 (tiga) terdakwa sekaligus yaitu : Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet (dalam 1 berkas perkara) serta Herry Nurhayat dengan berkas terpisah. Untuk perkara Tomtom dan Kadar, saksi yang didengar keterangannya adalah mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada, Hafid Kurnia, Henrico Ari Sapiie dan saksi Edi Siswadi, Yuniarso Ridwan, Aat Syafaat Kodijat untuk konfrontir dengan Dada Rosada dalam perkara atas nama Herry  Nurhayat.

Sidang yang dibuka oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh T. Benny Eko Supriadi, SH. MH jam 16.03 dan baru berakhir sekitar jam 22.25 itu diawali dengan mendengarkan keterangan Dada Rosada. Proses pembebasan tanah untuk RTH adalah sesuai Undang-Undang Tata Ruang, dimana harus ada 30% Ruang Terbuka Hijau dan dilakukan berdasarkan usulan dari bawah/camat. Adanya tanah yang tidak diusulkan tidak diketahuinya. Pembebasan tanah untuk RTH berlokasi  di Bandung Timur.

Menurut Dada, adanya penambahan jumlah Penlok (Penetapan Lokasi) yang diajukan oleh Agus Slamet Firdaus dalam kapasitasnya sebagai KPA (bukan diajukan PA) baru diketahui Dada Rosada dan baru tahu di persidangan. "Baru tahu di sini," katanya kepada Budi Nugraha. Diakui oleh Dada bahwa kedudukan PA tidak boleh diambil alih oleh KPA. "Itu inisiatif sendiri dari Agus (Slamet Firdaus). KPA tidak bisa mengambil alih tugas pengusulan Penlok," jawab Dada. Terjadinya tumpang tindih dalam 2 (dua) Penlok yaitu ada 2 (dua) surat yang sama tapi Penloknya berbeda dijawab Dada, "Saya hanya tanda tangan surat." Demikian juga adanya penambahan/perubahan/pergeseran jumlah anggaran tidak diketahui, dan baru terima laporan diakhir kegiatan. Terkait semua kegiatan, Dada Rosada mengatakan hanya diketahui secara global dan tidak mengetahui urusan secara teknis dan detail.

Dalam kegiatan pembebasan tanah dikatakan Dada tidak untuk mencari keuntungan. Adapun pertemuannya dengan Dadang Suganda (Demang) antara tahun 2011/2012 hanya 1 (satu) kali, diantar oleh Sekda  Edi Siswadi ke ruang kerja Walikota. Dadang yang diketahuinya sebagai pengusaha dan calo tanah mengutarakan keinginannya membantu Pemkot Bandung dalam Pengadaan tanah untuk RTH. "Membantu Pemda untuk menjual tanah masyarakat, silakan sesuai prosedur," terangnya. Menurut Dada, Dadang Suganda sering datang ke Pemkot Bandung dan sering ketemu dengan Edi Siswadi.

Tentang program pembebasan tanah untuk RTH tidak dibahas Dada Rosada dengan DPRD Kota Bandung. Dirinya percaya kepada stafnya dan berjalan begitu saja karena ada Sekda, DPKAD dan SKPD lainnya. Diakui oleh Dada bahwa dari tahun 2011 sampai tahun 2013 ada peningkatan jumlah  anggaran. Perubahan DPA murni dapat dilakukan seijin Walikota. Dalam hal jumlah anggaran yang sudah digunakan/pencairan dana untuk RTH,  Herry Nurhayat selaku PA tidak pernah melaporkan.

Dalam hal digunakannya dana RTH untuk menutup Kerugian Negara yang harus dibayar dalam perkara korupsi dana Bansos semula ditampik oleh Dada Rosada. "Ada iuran dari Kadis dan Camat," katanya. Saat dicecar, Kadis dan Camat sumbernya darimana, berapa gajinya, Dada terlihat bengong. Lalu ketika ditanya, apakah  kalau ada kerugian negara, Pemkot yang harus mengganti ? Kan Pemkot yang dirugikan kenapa Pemkot yang bayar. Kenapa bukan terdakwa yang bayar ? Apakah karena ada ketakutan yaitu bisa merembet ke pimpinan ?, sergah Budi Nugraha yang dijawab Dada karena  bersimpati menolong staf.  Jawaban Dada dikonfrontir kepada Edi Siswadi yang mengatakan karena adanya ketakutan. "Formalnya saya yang bertanggung jawab dan Walikota sudah tahu," kata mantan Sekda Kota Bandung itu. Edi Siswadi menambahkan bahwa perintah Dada Rosada kepadanya sama dengan perintah ke Herry Nurhayat. Perintah ke Edi sama dengan ke Heri dalam waktu yang berbeda.

Dada menjanjikan mendukung Edi Siswadi menjadi Calon Walikota Bandung dan Herry akan menduduki jabatan Kadipenda. (Dukungan ke Edi Siswadi lalu dicabut Dada setelah diketahuinya Edi Siswadi ada kasus.) Keduanya lalu semangat membantu Dada untuk membereskan kasus korupsi Bansos. Melaporkan ke Dada kalau sudah beres. Dada tidak pernah menanyakan darimana sumber uang yang penting berupaya meringankan hukuman para terdakwa Bansos.

Penuntut Umum KPK menuding Dada Rosada yang sudah berusia 74 tahun itu selalu mengatakan lupa untuk menutupi kebohongan. Berkali-kali ditegur tentang kata lupa tapi tetap mengatakan lupa.

Hafid Kurnia, selaku Kabid Anggaran DPKAD pada tahun 2010 akhir - 2011 akhir semasa Dadang Supriatna sebagai Kadis DPKAD mengetahui adanya usulan jumlah anggaran dari Rp 15 miliar menjadi 15 miliar meski tidak menangani sampai selesai karena menjadi salah satu tersangka lalu terdakwa korupsi dana Bansos dan menjalani penahanan. Perubahan terjadi saat dibahas di Bangar DPRD Kota Bandung.

Saksi Henrico Ari Sapiie, semula menjabat Kasi Anggaran Belanja DPKAD, Plt. Kabid Anggaran lalu jadi Kabid Anggaran menerangkan bahwa dirinya tidak punya kewenangan untuk merubah anggaran 1 rupiah pun. Sebagai anggota TAPD, Henrico  mengenal Tomtom dan Kadar di Bangar. Terjadinya pergeseran anggaran untuk RTH diketahuinya dari Agus Slamet Firdaus. Pergeseran alokasi anggaran dibolehkan sesuai Permendagri No.13 Tahun 2006. Dalam Permendagri menurutnya tidak menyebut nominal dan mendengar adanya titipan Dewan dalam pembebasan tanah RTH dari Agus.

Menanggapi keterangan para saksi, Tomtom mengatakan, keterangannya kebanyakan ngarang. Dirinya tidak pernah mengusir Hafid Kurnia. Dalam BAP nya Hafid mengatakan diminta keluar yang disampaikan oleh Agus Slamet tapi di ruang sidang Hafid mengatakan diusir Tomtom." Nggak level saya mengusir Hafid, terlalu banyak fitnahnya perkara ini, " pungkas Tomtom.

Dedi Sopandi (Sekarang Kadisdik Jabar...red), Bantah Terima Dana Korupsi RTH Kota Bandung.

Pada sidang yang digelar Senin kemarin (27/07/2020), sebanyak empat orang saksi dihadirkan. Masing-masing, mantan Sekdakot Edi Siswadi, mantan anggota DPRD Kota Bandung Aat Safaat, Imam Bukhori dari pihak swasta, dan Kadisdik Jabar Dedi Sopandi.

Edi Siswadi dalam kesaksiaannya mengaku ditemui Dadang Suganda, namun tidak pernah menginstruksikan agar tanah milik Dadang dimasukan dalam Penetapan Lokasi (Penlok) untuk lahan RTH.

Tak urung, Edi mengaku menerima uang Rp10 miliar dari Dadang Suganda alias Demang sebagai imbalan memuluskan proyek pengadaan lahan untuk RTH tersebut.

“Seingat saya (menerima dana korupsi RTH-red) dalam bentuk cek sekitar Rp10 miliar dari Dadang secara bertahap dari Agustus 2012 hingga Maret 2013,” ujarnya.

Edi juga mengaku mengenal Agus Slamet Firdaus dan Hermawan sejak DPKAD dipimpin oleh Dadang Supriatna yang kemudian beralih ke Herry Nurhayat. Dijelaskan, pihaknya mengalami keterbatasan informasi tentang sejumlah aturan mengenai pengadaan lahan untuk RTH.

“Yang punya program itu harusnya aktif, saya tidak pernah menerima laporan dari DPKAD tentang pelaksanaan RTH,” ucap Edi. Sementara menurut saksi Imam Buchori, dirinya hanya disuruh Dadang Suganda untuk mengikuti sosialisasi, musyawarah dan menandatangani kuitansi penerimaan uang dari DPKAD Kota Bandung. Imam mengaku lupa berapa jumlah kuitansi yang sudah ditandatangani.

“Mungkin lebih dari lima. Kalau saat pembayaran ke pemilik tanah saya tidak dilibatkan. Saya mendapat uang sebesar Rp 20 juta dari Pak Dadang Suganda,” ungkap Imam.

Aat dan Dedi Saling Bantah Duit Rp 250 Juta.

Sementara itu, mantan anggota DPRD Kota Bandung 2009-2014 dari  Fraksi Partai Golkar, Aat Safaat Hodijat, mengaku menerima titipan uang sebesar Rp 1 miliar dari terdakwa Herry Nurhayat sekitar bulan Desember 2012.

Aat membantah uang yang diterimanya tersebut terkait dengan upaya ‘memuluskan’ perkara kasus bantuan sosial (bansos) yang tengah disidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat kala itu.

Dipaparkan, saat pertemuan dengan Dada dan Herry Nurhayat tersebut, terdakwa Herry Nurhayat mengungkap rasa kuatirnya jika membawa uang cash sebanyak itu. “Karena Pak Herry kuatir di perjalanan terjadi hal yang tidak diinginkan, uang Rp 1 miliar tersebut akhirnya dititipkan dan saya bawa pulang,” ujarnya.

Terungkap fakta persidangan, keesokan harinya terdakwa Herry menghubungi dirinya untuk mengambil uang Rp 500 juta. Uang tersebut menurut keterangan Herry, diberikan kepada Dedi Sopandi yang saat itu menjadi Ketua Paguyuban Camat Kota Bandung. Diungkap Herry, uang Rp 500 juta tersebut diberikan kepada Dedi Sopandi terkait penyelesaian kasus bansos di Kejati Jawa Barat.

Namun keterangan Herry dibantah keras Dedi Sopandi. Dia mengaku tidak pernah mengetahui dan tidak punya kapasitas menerima uang Rp 500 juta tersebut. Pada persidangan sebelumnya (20/07/2020) Dedi Sopandi juga membantah turut terlibat dalam pusaran kasus korupsi pengadaan lahan RTH pada tahun 2012-2013 tersebut.

Kembali kepada keterangan Aat, setelah memberikan uang Rp 500 juta kepada Herry Nurhayat, Aat mengaku dihubungi Dada Rosada untuk datang ke kediamannya di Jalan Tirtasari Kota Bandung. Saat itu Dada mempertanyakan seputar uang titipan Rp 1 miliar yang ada pada Aat.

“Saya menjelaskan bahwa uang tersebut telah diambil oleh Pak Herry Rp 500 juta. Sisanya Rp 500 juta masih utuh,” beber Aat. Atas perintah Dada Rosada, Aat lalu memberikan uang Rp 250 juta kepada Dedi Sopandi yang kala itu turut hadir di kediaman Dada. “Saya berikan uang Rp 250 juta kala itu kepada Pak Dedi Sopandi,” ujar Aat. Sisanya Rp 250 juta menurut Aat, telah dikembalikan kepada seorang utusan Herry Nurhayat yang bernama Heri Wilfirofik.

“Saya kembalikan dalam dua tahap uang tersebut kepada Heri Wilfirofik. Saya percaya kepada dia sebagai utusan Herry Nurhayat karena selain saya, Pak Dada dan Pak Herry, tidak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaan uang Rp 1 miliar itu,” ujar Aat.

Saat dimintai tanggapannya oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh T. Benny Eko Supriadi, SH., MH, Dedi Sopandi membantah keras keterangan Aat seputar uang Rp 250 juta yang diterimanya.

Saya tidak pernah sekalipun bertemu Pak Aat di kediaman Pak Dada, soal uang itu saya sama sekali tidak tahu,” bantah Dedi. Diakui Dedi, dirinya pernah satu kali bertemu Aat di sebuah event olahraga yang digelar pihaknya. “Itu pun sama sekali tidak membahas apalagi menerima uang yang dimaksud,” ujarnya.

Dedi pun sempat memperlihatkan salinan percakapan whatsapp antara Aat dengan Ketua PMI Ade Koesjanto kepada JPU dan Majelis Hakim. Di percakapan tersebut Aat menulis seputar uang yang dimaksud Rp 550 juta.

“Keterangan saksi ini tidak konsisten. Mana yang benar Rp 550 juta atau Rp 250 juta? Saya tidak pernah mengetahui apalagi menerima uang yang dimaksud,” sergah Dedi.

Aat mengakui adanya percakapan via whatsapp dengan Ade Koesjanto tersebut. “Salah ketik, yang saya maksud Rp 250 juta,” ujarnya. Pada sidang yang digelar pada Senin kemarin (27/07/2020), sebanyak empat orang saksi dihadirkan. Masing-masing, mantan Sekdakot Edi Siswadi, mantan anggota DPRD Kota Bandung Aat Safaat, Imam Bukhori dari pihak swasta, dan Kadisdik Jabar Dedi Sopandi.

Edi Siswadi dalam kesaksiaannya mengaku ditemui Dadang Suganda, namun tidak pernah menginstruksikan agar tanah milik Dadang dimasukan dalam Penetapan Lokasi (Penlok) untuk lahan RTH.

Sementara itu, mantan anggota DPRD Kota Bandung 2009-2014 dari  Fraksi Partai Golkar, Aat Safaat Hodijat, mengaku menerima titipan uang sebesar Rp 1 miliar dari terdakwa Herry Nurhayat sekitar bulan Desember 2012.

Aat membantah uang yang diterimanya tersebut terkait dengan upaya ‘memuluskan’ perkara kasus bantuan sosial (bansos) yang tengah disidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat kala itu.

Dipaparkan, saat pertemuan dengan Dada dan Herry Nurhayat tersebut, terdakwa Herry Nurhayat mengungkap rasa kuatirnya jika membawa uang cash sebanyak itu.

“Karena Pak Herry kuatir di perjalanan terjadi hal yang tidak diinginkan, uang Rp 1 miliar tersebut akhirnya dititipkan dan saya bawa pulang,” ujarnya.

Terungkap difakta sidang, keesokan harinya terdakwa Herry menghubungi dirinya untuk mengambil uang Rp 500 juta. Uang tersebut menurut keterangan Herry, diberikan kepada Dedi Sopandi yang saat itu menjadi Ketua Paguyuban Camat Kota Bandung. Diungkap Herry, uang Rp 500 juta tersebut diberikan kepada Dedi Sopandi terkait penyelesaian kasus bansos di Kejati Jawa Barat.

Namun keterangan Herry dibantah keras Dedi Sopandi. Dia mengaku tidak pernah mengetahui dan tidak punya kapasitas menerima uang Rp 500 juta tersebut.

Pada persidangan sebelumnya (20/07/2020) Dedi Sopandi juga membantah turut terlibat dalam pusaran kasus korupsi pengadaan lahan RTH pada tahun 2012-2013 tersebut.

Kembali kepada keterangan Aat, setelah memberikan uang Rp 500 juta kepada Herry Nurhayat, Aat mengaku dihubungi Dada Rosada untuk datang ke kediamannya di Jalan Tirtasari Kota Bandung. Saat itu Dada mempertanyakan seputar uang titipan Rp 1 miliar yang ada pada Aat.

“Saya menjelaskan bahwa uang tersebut telah diambil oleh Pak Herry Rp 500 juta. Sisanya Rp 500 juta masih utuh,” beber Aat. Atas perintah Dada Rosada, Aat lalu memberikan uang Rp 250 juta kepada Dedi Sopandi yang kala itu turut hadir di kediaman Dada.

“Saya berikan uang Rp 250 juta kala itu kepada Pak Dedi Sopandi,” ujarnya. Sisanya Rp 250 juta menurut Aat, telah dikembalikan kepada seorang utusan Herry Nurhayat yang bernama Heri Wilfirofik.

“Saya kembalikan dalam dua tahap uang tersebut kepada Heri Wilfirofik. Saya percaya kepada dia sebagai utusan Herry Nurhayat karena selain saya, Pak Dada dan Pak Herry, tidak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaan uang Rp 1 miliar itu,” ujar Aat.

Saat dimintai tanggapannya oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh T. Benny Eko Supriadi, SH., MH, Dedi Sopandi membantah keras keterangan Aat seputar uang Rp 250 juta yang diterimanya.

“Saya tidak pernah sekalipun bertemu Pak Aat di kediaman Pak Dada, soal uang itu saya sama sekali tidak tahu,” bantah Dedi. Diakui Dedi, dirinya pernah satu kali bertemu Aat di sebuah event olahraga yang digelar pihaknya. “Itu pun sama sekali tidak membahas apalagi menerima uang yang dimaksud,” ujarnya.

Sidang perkara korupsi pengadaan tanah untuk RTH yang diduga merugikan negara Rp 69,6 tersebut, akan kembali digelar pada setiap Senin dan Rabu. 

 

( Transaktual)