Kamis, 13 Agustus 2020 | 02:05 WIB

Sidang di PN Bandung, Kepemilikan Lahan Setiabudi 162 Bandung, Dakwaan JPU Kabur dan Tidak Cermat

foto

 

Sidang di PN Bandung, Kepemilikan Setiabudi 162 Dakwaan JPU Kabur Dan Tidak Cermat.

www.transaktual.com

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dilakukan dengan cara melanggar hukum dan tidak cermat, tidak jelas serta tidak lengkap tidak memenuhi syarat materiil-vide pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, sehingga berdasarkan pasal 143 ayat (3) maka Surat Dakwaan batal demi hukum.

Hal itu disampaikan para Penasehat Hukum (PH) Djohari  Surbakti dan Ramsen Marpaung atas nama terdakwa Muhammad Faizil Akbar dan terdakwa Sugeng AK, dalam sidang dengan agenda keberatan atas dakwaan JPU (eksepsi).

Sidang digelar di ruang 3 secara online Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Bandung.Jl.RE Martadinata, dipimpin majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika didampi hakim anggota Sontan Maraoke Sinaga, dan Sri Kuncoro Rabu (29/7/2020).

Pada eksepsi tersebut PH memohon kepada majelis Hakim memutus ,mengabulkan eksepsi Muhamad Faizal Akbar dan Sugeng  menyatakan dakwaan kabur (obscuur libel),batal demi hukum, atau membatalkan, memerintahkan agar terdakwa segera dikelurkan dari tahanan.

Para terdakwa disidangkan dalam berkas terpisah, diadili diduga melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat palsu berupa kata otentik palsu yang isinya  tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Perbuatan terdakwa berawal Sdri Raminten (meniggal dunia) yang  merupakan Sdr Sugeng KA memberitahukan kepada Sdr Sugeng KA bahwa dirinya memiliki tanah warisan dari orang tuanya, lokasinya di Bandung namun saat ini masih dalam penguasaan TNI AD.Raminten kemudian meminta Sugeng, meminta untuk mencari orang yang dapat menguruskan kepemilikan tanah tersebut.

Sekira tahun 2017 menghubungi Sugeng dan menanyakan kembali perihal kepengurusan tanah. Untuk keperluan Sugeng dan ibunya Raminten datang ke Bandung untuk menemui terdakwa, sekalian membawa surat-surat serta dokumen terkait kepemilikan diakui sebagai warisan, namun merupakan foto copy, sehingga tidak dapat didaptarkan dalam guguatan perdata, akhirnya membuat surat kehilangan atas saran Muhamad FA , selanjutnya suat kehilangan dan dokumen foto copy dibawa ke kantor Notaris di Bandung, isinya Sugeng KA bertindak sebagai atas nama ibu kandungnya Raminten, memberikan kuasa, untuk kepengurusan surat-surat berkaitan dengan verponding Nomor 9271 terletak di Jl.Setiabudi No.262, Bandung.

Setelah itu Sugeng kembali ke Sidoarjo dan menyerahkan segala pengurusan gugatan terdakwa di Pengadilan Negeri Bandung kepada Muhamad lalu menunjuk kuasa hukum Jhoni Y Sudrajat,SH untuk mengajukan gugatan perdata pada PN Bandung atas kepemilikan tanah berlokasi di Jl.Setiabudi No.262, Bandung Jawabarat Raminten sebagai Penggugat dan Tergugat salah satunya Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi sebagai Tergugat III dengan Nomor Perkara:227/PDT.G/2018/PN BDG, tanggal 14 Mei 2018.

Pada sidang Gugatan itu berjalan, surat-surat dan dokumen yang dilaporkan hilang sudah diketemukan di kantor Notaris Alm Adjie Subandi Dharma Kesuma kemudian diserahkan kepada Kuasa Hukum Jhoni Y Sudrajat SH, untuk dijadikan bukti sidang Gugatan Perdata.

Atas perbuatan terdakwa, terancam sebagaimana diatur dalam pasal 264 ayat (2) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

(mph/pri/transakt)