Kamis, 13 Agustus 2020 | 00:47 WIB

Mantan Sekda Kota Bandung Edi Siswadi, Jadi Saksi di Sidang Kasus Korupsi RTH Kota Bandung

foto

 

Mantan Sekda Kota Bandung Edi Siswadi, Jadi Saksi di Sidang Kasus Korupsi RTH Kota Bandung.

www.transaktual.com

Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Edi Siswadi dihadirkan di persidangan kasus dugaan korupsi dana pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung. Persidangan digelar di ruang 1 Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E Martadinata, Senin, 27 Juli 2020. Selain Edi, Penuntut Umum KPK juga menghadirkan juga mantan anggota DPRD Kota Bandung Aat Syafaat.

Seperti diketahui, dalam perkara ini KPK menjerat empat orang terdakwa, yakni Herry Nurhayat, Tomtom Dabbul Qomar, Kadar Slamet dan Dadang Suganda. Tiga nama pertama sudah disidang dan didakwa telah melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum.

Mereka telah melakukan pengaturan dalam penganggaran pelaksanaan dan pembayaran ganti rugi, atas kegiatan pengadaan tanah sarana lingkungan hidup RTH Tahun Anggaran 2012. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara memerintah secara tertulis kepada DPKAD Kota Bandung untuk menambah nilai alokasi anggaran dalam APBD Kota Bandung TA 2012.

Permintaan penambahan tanpa didukung dengan hasil survei atas rencana besar luasan dan nilai lahan yang akan dibebaskan. Eks Sekda Kota Bandung Mengaku Terima Rp10 Miliar, Edi : Sebagian Besar Dipakai Ngurus Kasus Bansos.

Edi mengakui ada permintaan jatah pengadaan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari terdakwa Tomtom Dabul Qomar saat menjabat sebagai ketua harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandung. 

Edi mengakui hal tersebut, setelah didesak oleh anggota JPU KPK Budi Nugraha dalam sidang lanjutan kasus dugaan penyelewengan anggaran RTH Kota Bandung TA 2012-2013, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin, 27 Juli 2020. Awalnya  Edi hanya mengakui  ada pertemuan dengan Tomtom, di ruang kerjanya, untuk membicarakan deskripsi postur anggaran untuk APBD murni 2012. Berdasar hasil evaluiasi. 

Namun, setelah Budi membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) No 7 milik Edisis, yang intinya berbunyi, “Ada permintaan pagu anggaran, dan Tomtom meminta jatah lahan pengerjaan RTH. Saat itu saudara (Edi) mengatakan silakan saja mengenai turun-naik anggaran Banggar mempunyai hak. Sedangkan masalah pengerjaan silakan saja atur dengan SKPD,” kata Budi. 

”Kalau begitu saudara dari awal sudah tahu bakal ada kenaikkan anggaran,” kata Budi lagi. Budi pun kemudian memperlihatkan tulisan rincian penganggaran ke infokus di ruang persidaangan.

Dalam tulisan tangan tersebut, tercatat beberapa lokasi yang akan dibebaskan dengan lengkap dengan jumlah nominalnya. Setelah rincian ada keterangan untuk  jatah pekerjaan sesuai proporsi dengan kesepakan Ket ?

”Yang dimaksud dengan proporsi kesepakatan dengan Ket itu adalah ketua TAPD yakni saudara sebagai saksi bukan,” tanya Budi. Edi pun mengaku lupa lagi, begitu juga dengan tulisan mengenai rincian lahan dengan jumlah anggaran yang akan dibebaskan.

Pada bagian lain, Edi mengakui menerima dana segar Rp 10 miliar dari tersangka Dadang Suganda alias Demang. Namun, yang dipakai kepentingan pribadinya hanya Rp 2,8 miliar, dan sisanya dipakai mengurus perkara kasus korupsi Bansos. 

Edi mengaku ada pencairan dari tersangka Dadang Suganda alias Demang (berkas terpisah) bersumber dari RTH saat ditanya oleh Koordinator JPU KPK Haerudin. Dia menyebutkan, saat itu berbarengan dengan tahapan pencalonan dirinya dalam Pilwalkot Bandung. 

”Seingat saya dalam bentuk cek  sekitar Rp 10 miliar dari Dadang, namun tidak sekaligus tapi bertahap,” katanya. Uang diterimanya dari Dadang dari Agustus 2012 hingga Maret 2013. Namun, saat pencairan itu bertepatan dengan kasus Bansos yang menimpa ASN Kota Bandung, sekaligus ajudannya dan ajudan Wali Kota saat itu Dada Rosada. 

Ia mengakui, jika operasional kasus bansos yang saat itu tengah bergulir bersumber dari dana RTH yang diterimanya dari Dadang. Karena saat itu, ada pesan singkat dari Wali Kota jika Toto bisa mengurus dan mengamankan hakim.

”Saat itu ada ketakutan kasus merambat. Karena ada ajudan saya dan Wali Kota. Akhirnya ada beberapa kali pertemuan, bagaimana cara penyelesaiannya jangan sampai para tersangka ‘nyanyi’ sampai level atas. Sebagai bawahan yang loyal, terima SMS (Walkot) walaupun tidak menyuruh, tapi saya memahaminya. Artinya harus nyari, kan,” ujarnya. 

“Jadi sumber keuangan (kasus bansos) dari RTH,” tanya Haerudin. Saya akui seperti itu,” jawab Edi. 

Edi Siswadi yang divonis delapan tahun lantaran suap hakim kasus bansos, mengaku awalnya soal pemberian dari Dadang pernah bersepakat dengannya jika uang yang diberikan olehnya merupakan pinjaman.  Bahkan, kuitansi pelunasannya pun sudah dibuat oleh orang kepercayaan Dadang. 

Ia mengungkapkan, dari total Rp 10 miliar yang diberikan Dadang yang dipakainya untuk kepentingan Pilkada hanya Rp 2,8 miliar, dan sisanya Rp 7,2 miliar dipakai untuk kepengurusan kasus korupsi Bansos. 

Edi pun mengaku untuk mempertanggungjawabkan uang yang telah dipakainya itu, telah menyerahkan tanah dan bangunan ke penyidik KPK. "Itu rumah istri saya warisan keluarga, demi saya sampai merelakan rumahnya untuk disita," kata Edi sambil menangis didepan persidangan.

Edi menyebutkan, cek sebesar Rp 10 miliar yang diterimanya dari Dadang Suganda tidak dilaporkan kepada Wali Kota Dada Rosada, karena saat itu dirinya maju mencai Cawalkot, dan Dada Rosada mencalonkan istrinya. Sehingga komunikasinya dengan Dada  menjadi renggang. 

”Saya tidak beritahu Dada kalau uang itu dari RTH. Tapi saya yakin dia sudah tahu,” ujarnya.

Hakim Tipikor Nilai Uang Hasil RTH Sudah Jadi Bancakan.

Meski Edi Siswadi membantah memberi perlakuan khusus kepada Dadang Suganda agar tanah miliknya dibeli Pemkot Bandung, Hakim tetap menilainya memberi perlakuan khusus. "Memberi disposisi ke anak buah (bawahan) itu maknanya akan lain."

Hal tersebut dikemukakan oleh Hakim Adhoc Basari Budi Pardiyanto, SH.,MH dalam sidang lanjutan perkara korupsi Pengadaan Tanah Untuk Sarana RTH di Pengadilan Tipikor Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus (26/7/2020). Ucapan Basari Budi tersebut disampaikan setelah Edi Siswadi dan 3 saksi lainnya usai memberi  Keterangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai oleh T. Benny Eko Supriadi, SH., MH. Dalam keterangannya, mantan Sekda Kota Bandung mengatakan, bertemu Dadang Suganda alias Demang pada tahun 2011 dan tahun 2012. Dalam pertemuan di kantor Pemkot Bandung itu, Dadang mengatakan akan mengikuti pembebasan tanah sebagian miliknya dan sebagian lagi milik mayarakat.

Atas niatnya itu Edi Siswadi mengatakan boleh dan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Edi Siswadi lalu menyuruh Hermawan, Pptk RTH untuk memanggil Agus Slamet Firdaus selaku PPA agar membantu Dadang Suganda dengan mengatakan,

." Edi Siswadi mengaku membuat disposisi/arahan kepada bawahannya (Agus dan Hermawan. Atas disposisi tersebut Agus lalu mengajukan usulan Surat Permohonan Penlok (Penetapan Lokasi) Nomor : 593/122.1-BPA tanggal 03 Oktober 2011 kepada Walikota Bandung, Dada Rosada yang kemudian mengeluarkan Surat No. 593/Kep.913-DISTARCIP/2011tanggal 21 November 2011 Tentang Persetujuan Penlok Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan RTH yang terletak di Kelurahan Palasari dan Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas 200.000 m2.

Perbuatan Edi Siswadi tersebut lalu dinilai oleh Hakim berakibat bisa menyalahkan si A, si B atau siapa saja. Kenapa hanya Dadang (Suganda) saja yang diberikan disposisi ? Ada perbedaan perlakuan. "Itu karena ada karena ada yang saudara berharap,  saudara sudah terikat disitu, karena ada Pilwalkot. Apakah semata-mata untuk membayar Kerugian Negara yang bukan dibayar oleh (7) terdakwa (korupsi dana) Bansos. Uang Kerugian Negara bukan dibayar oleh terdakwa pada saat Walikota diperiksa di Kejaksaan (Kejati Jabar).  Ini sudah terjadi. RTH dijadikan bancakan," papar Basari.

Menurut Surat Dakwaan atas nama Herry Nurhayat, Sekda Selaku Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), pada tahun 2011 memanggil Agus Slamet Firdaus selaku Kabid Aset/KPA RTH di ruang kerjanya dan menyampaikan, "tolong bantu untuk diproses pengadaan tanah yang punya Pak Demang"

(Dadang Suganda alias Demang). Agus menjawab, "siap". Saat itu Hermawan menyarankan kepada Edi  Siswadi untuk sekalian membuat penetapan lokasi (Penlok) untuk tanah milik Dadang Suganda. Terhadap saran itu, Edi Siswadi memerintahkan kepada Agus Slamet Firdaus agar membuat Surat Permohonan Penlok kepada Distarcip dengan mengatakan, "Kamu selaku Kuasa Pengguna Anggaran DPKAD juga diperbolehkan untuk mengajukan Permohonan penetapan lokasi dan kamu tolong bantu penetapan lokasi  milik Dadang Suganda." Atas perintah tersebut Agus lalu mengajukan Surat Permohonan Penlok. No.593/122.1-BPA tanggal 03 Oktober 2011.

Diakui oleh Edi Siswadi bahwa dirinya mengenal Hermawan dan Agus Slamet Firdaus sebagai orang yang memahami urusan pertanahan di Pemkot Bandung. Edi Siswadi juga mengaku salah secara administratif, yang memaraf Surat usulan Penlok, tidak memeriksa nya terlebih dahulu karena menilai setiap usulan sudah diparaf oleh pihak Dinas yang artinya sudah tepat dan tidak mencampuri urusan teknis. Meski posisinya selaku Ketua TAPD, Edi Siswadi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran yang digunakan untuk pembebasan tanah RTH.

Pembayaran Kerugian Negara dalam perkara Bansos oleh Pemkot Bandung menurut Edi Siswadi agar perkaranya tidak merembet ke mana-mana. Pembayaran ini dilakukan juga merupakan ketakutan pimpinan (Wali Kota Bandung, Dada Rosada).

Saksi lain yang dihadirkan adalah Imam Buchori. Imam hanya disuruh  Dadang Suganda untuk mengikuti sosialisasi, musyawarah dan menandatangani kwitansi penerimaan uang dari DPKAD Kota Bandung. Dirinya sudah lupa berapa jumlah kwitansi yang sudah ditandatangani, lebih dari 5 katanya mencoba mengingat. Saat pembayaran ke pemilik tanah, Imam tidak dilibatkan. Untuk itu Imam mendapat uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Dadang Suganda.

Hadirnya Aat Safaat Kodijat dalam sidang RTH adalah dalam kapasitas telah menerima titipan uang sebesar Rp250.000.000,00 dari Herry Nurhayat. Menurutnya uang tersebut sudah dikembalikan dalam 2 tahap, sebesar Rp150.000.000 pada tahap pertama dan tahap kedua, sisanya. Namun pengembalian itu dibantah oleh Herry Nurhayat. Saling bantah tersebut akan ditentukan keterangan Dada Rosada pada sidang mendatang.

Sementara saksi Dedi Sopandi tetap pada keterangannya pada sidang minggu lalu yang mengatakan tidak menerima uang milik Herry Nurhayat yang diserahkan oleh Aat Syafaat Kodijat.

Majelis Hakim, atas permintaan Penuntut Umum KPK mencoba memeriksa Dadang Suganda melalui video conference, namun keterangannya tidak jelas. Oleh karena itu, Penuntut Umum KPK akan menghadirkan Dadang Suganda pada sidang berikutnya.

 

(Y/ CHS/transaktual)