Kamis, 13 Agustus 2020 | 02:02 WIB

Dari Sidang di PN Bandung, JPU Akan Hadirkan 70 Saksi Dalam Sidang TIPIKOR Pengadaan Lahan KBB

foto

 

PU Akan Hadirkan 70 Saksi Dalam Sidang TIPIKOR Pengadaan Lahan KBB.

Bandung – www.transaktual.com

Surat dakwaan dibuat secara benar cermat jelas,sebagaimana tertuang dalam pasal 143 huruf a dan b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan hal penting untuk mengadili terdakwa.

Hal itu disampaikan Ketua majelis Hakim Asep Sumirat,dalam sidang dengan agenda putusan sela,digelar di ruang 2 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung Jl.RE Martadinata Senin (20/7/2020)

Pertimbangan lainnya dalam putusan sela tersebut,berkaitan dengan keberatan Penasehat Hukum (PH) yang sudah memasuki pokok perkara,menurut Hakim hal itu harus dibuktikan dalam persidangan,sedangkan keberatan tentang penangkapan oleh penyidik tidak sah, merupakan ranah Praperadilan.

Sidang dengan agenda putusan sela menolak keberatan para terdakwa melalui PH atas nama 
Dua terdakwa masing-masing Mantan Kabag Umum Setda Kabuapaten Bandung Barat (KBB) Endang Rahmat dan ASN BPN KBB Asep Wahyu keduanya kendati menghadapi proses hukum yang sedang memasuki proses persidangan masih tetap dapat menghirup udara segar lantaran majelis hakim telah mengalihkan status penahanan,semula menjadi tahanan rumah negara,kini menjadi tahanan kota.

Pada dakwaan JPU sebelumnya disebutkan kedua terdakwa bersama-sama dengan tersangka Tati Mukhtati dan Salman Bunasti dalam berkas terpisah) secara melawan hukum  melakukan, turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau koorporasi, mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian negara sekitar Rp 2,1 miliar,sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jabar.

Perbuatan dugaan korupsi pengadaan lahan dilakukan terdakwa  pada November 2009, saat Pemkab Bandung Barat menggelontorkan anggaran untuk pengadaan lahan perkantoran Pemkab Bandung Barat seluas 19,53 hektare yang bersumber dari APBD TA 2009 senilai Rp Rp 13.671.000.000.

Ternyata dalam pelaksanaannya, terdakwa 1, Endang Rachmat sebagai kuasa pengguna anggaran tidak melaksanakan penganggaran di SKPD yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan,selain itu
tidak melakukan kajian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dalam pelaksanaan perubahan anggaran untuk program pengadaan lahan pembangunan perkantoran di Pekab KBB.

Sedangkan terdakwa II, Asep Wahyu sebagai Koordinator Satgas Yuridis BPN tidak melaksanakan sesuai kewenangannya untuk pemeriksaan data kepemilikan tahan dalam pengadaan lahan tersebut,sehingga ada selisih pembayaran yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 2,1 miliar.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya para terdakwa diancam pasal 2 ayat (1) sebagaimana dakwaan primair, dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara.

Sidang akan kembali digelar sepekan mendatang,dengan agenda mendengarkan saksi dan pembuktian.Dalam perkara ini JPU akan menghdirkan 70 orang saksi,namun majelis Hakim mengatakan apabila keterangan sama,tidak perlu dijadikan semua,hal itu karena sidang Tipikor sidang lain bisa terabaikan,"untuk sementara kita lihat sidang berjalan 4 jam,jadi JPU bisa memperkirakan berapa saksi dihadirkan", jelas hakim Asep sambil mengetuk palu, sidang ditutup.

(pri/mph/transakt)