Rabu, 2 Desember 2020 | 16:54 WIB

Mantan Wali Kota Bandung, Dada Rosada, Banyak Lupa : "Masalah RTH Urusan Sekda"

foto

 

Mantan Wali Kota Bandung, Dada Rosada, Banyak Lupa : "Masalah RTH Urusan Sekda".

www.transaktual.com

Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Bandung di Ruang Sidang I Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Senin (20/7/2020).

Dada dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa bekas Kepala DPKAD Pemkot Bandung, Herry Nurhayat. Dalam kasus ini, dalam dakwaan jaksa, Dada disebut menerima uang Rp 2 miliar melalui Herry Nurhayat berupa cek‎ yang diserahkan dari Dadang Suganda. Dalam kasus ini, Dadang turut terjerat dan sudah ditetapkan tersangka.

Uang Rp 2 miliar yang diterima Dada secara tidak langsung itu digunakan untuk pembayaran uang pengganti kerugian negara dalam perkara korupsi Bansos Kota Bandung.

Persidangan kali ini, Dada ditanya soal uang Rp ‎2 miliar tersebut. Dada mengakui, dia kenal dengan Dadang Suganda sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Pasar. Dia ditanya jaksa KPK, Chaerudin soal penerimaan Rp 2 miliar itu. ‎Dalam dakwaan, uang Rp 2 miliar itu bersumber dari korupsi RTH.

"(Soal uang) saya enggak tahu. Tapi saya kenal dengan Dadang, dia Ketua Asosiasi Pedagang Pasar," ujar Dada, yang kini terpidana suap hakim PN Bandung Setiabudi Tejo Cahyono yang mengadili perkara suap bansos. Dalam suap hakim, Dada dihukum 10 tahun penjara. Sedangkan hakim Tejo dihukum 12 tahun penjara.

Dadang Suganda masuk pusaran kasus ini dan turut menikmati uang korupsi RTH Kota Bandung mencapai Rp 19 miliar, berkat kedekatannya dengan Edi Siswadi, Sekda Kota Bandung saat itu. Edi juga dihukum 8 tahun penjara karena suap hakim Setiabudi Tejo Cahyono.

Dada menerangkan, ia ditemui Edi Siswadi membahas soal keharusan membayar uang pengganti korupsi Rp 2 miliar untuk perkara bansos yang melibatkan tujuh anak buah Dada Rosada di Pemkot Bandung.

"Sekda minta pendapat ke saya (soal uang pengganti bansos). Saya bilang urunan ke SKPD dan Camat. Tapi saya mengarahkan (uangnya) jangan dari APBD, ataupun dari RTH," katanya.

Semua yang terkait dengan Pengadaan Tanah Untuk Sarana RTH (Ruang Terbuka Hijau) tahun 2011- 2013 menjadi urusan mantan Sekda Kota Bandung, Dr. H. Edi Siswadi, MSi. "Saat ditanya selalu lupa giliran tentang Edi Siswadi selalu ingat," ujar Titto Jaelani, Penuntut Umum KPK.

Di hadapan Majelis Hakim yang diketuai T. Benny Eko Supriadi, SH., MH, keterangan-Keterangan yang disampaikan oleh Dada Rosada, bersifat normatif dan banyak lupa.

Dalam sidang perkara korupsi Pengadaan Tanah Untuk Sarana RTH baru dimulai tepat jam 11 hari Senin (20/7/2020) di Pengadilan Tipikor Bandung dengan terdakwa Herry Nurhayat itu, Dada Rosada menerangkan bahwa untuk kegiatan pembebasan tanah untuk RTH dimulai dengan adanya anggaran lebih dulu baru ada Penlok (Penetapan Lokasi). Keterangan tersebut langsung dibantah oleh Penuntut Umum KPK, sesuai dengan bukti yang ada bahwa Penlok sudah ada sebelum tersedianya anggaran.

Menurut Dada Rosada yang masih berstatus Narapidana itu, dirinya menerima usulan dari DPKAD untuk pengadaan tanah RTH sesudah di paraf Sekda Kota Bandung. Diakui Dada bahwa dirinya tidak mengikuti proses-proses, tidak ikut musyawarah, tidak survey, tidak mengecek lokasi, tidak tahu adanya lokasi yang tumpang tindih pada Penlok yang berbeda. Semua diurus oleh Sekda. "Saya menandatangani semua urusan RTH atas usulan dari Sekda," ujarnya.

Selain itu, sebagai Wali Kota pada tahun 2003 - 2013, Dada Rosada tidak pernah memperpanjang Penlok.

Dada Rosada, Rosada selaku Walikota Bandung Anggaran dulu, baru Penlok. Tentang adanya posisi lahan yang tumpang tindih, Dada Rosada tidak tahu.

Mengenai adanya lokasi yang dibebaskan tidak sesuai Penlok, Dada Rosada tidak tahu padahal pada 85 lokasi yang dibebaskan terdapat 62 lokasi yang tidak sesuai di Palasari. Menurutnya, "kalau (lokasi) tidak sesuai, harus diperbaiki." Adanya perubahan anggaran dalam pembebasan tanah RTH, perubahan lokasi dirinya tidak pernah di bawa-bawa.

Dada Rosada membantah dihubungi oleh Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet secara khusus dalam kaitannya dengan RTH, dan tidak mengeluhkan seperti yang diterangkan oleh Yuniarso Ridwan di persidangan. " Mereka rapat juga saya tidak tahu," paparnya.

Melalui Penasehat Hukumnya, terdakwa mengatakan bahwa kinerja Herry Nurhayat adalah  loyal kepada atasan. Perintah Wali Kota agar menanggulangi biaya Kerugian Negara untuk 7 terdakwa Bansos dari para Camat dan Kepala Dinas tapi Herry yang mengambil alih tanggung jawab dimana Kerugian Negara sebesar Rp 9 miliar ditanggung oleh Pemkot. "Baru terjadi kali ini, ini hasil urun rembug," kata Dada Rosada.  Tentang siapa saja yang ikut urun rembug, "Sekda yang tahu," ujarnya.

Adanya uang yang diberikan oleh Dadang Suganda sebesar Rp 2 miliar melalui Kadar Slamet  dalam bentuk cek, Dada Rosada tidak mengetahuinya. Dada yang mengenal Dadang Suganda sebagai Ketua Asosiasi Pasar dan sebagai Calo tanah, disebut nya orang yang dekat dengan Edi Siswadi. Beberapa kali ketemu, Dadang mengatakan akan ikut pembebasan tanah untuk RTH, Dada mengatakan harus sesuai prosedur.

Melonjaknya jumlah uang pembebasan tanah untuk RTH dari Rp 57 miliar menjadi  Rp 121 miliar tidak diketahui Dada Rosada. "Laporan ke saya bentuknya global." Dada juga membantah tanggapan Herry Nurhayat yang memerintahkan Herry untuk menanggulangi Kerugian Negara di rumah pribadi Dada Rosada Jl. Tirtasari Bandung. "Urusan dengan Herry adalah dengan Sekda."

Menanggapi keterangan Dada Rosada, Herry Nurhayat memohon kejujurannya. Terdakwa meminta agar mengembalikan uang yang sudah dikeluarkannya. "Semua sudah dialirkan, sesuai perintah Dada Rosada, jangan semua ditumpukan kepada saya, saya sudah dipenjara, rumah saya sudah digadaikan, saya masih punya hutang Rp 500 juta,

Selain Dada Rosada, Penuntut Umum KPK menghadirkan Edi Saiful, adik Ipar Herry Nurhayat, Dedi Sopandi, mantan Camat Bojongloa Kaler dan Wienarno, SH/mantan Penasehat Hukum 6 terdakwa korupsi Bansos.

Saksi Edi Saiful diminta mencairkan cek senilai Rp 2 miliar. Setelahnya, uang diserahkan kepada Herry  Nurhayat semuanya yang dilakukan secara bertahap pada tahun 2012.

Dedi Sopandi, (46) dalam keterangan nya antara lain mengatakan, bahwa dirinya Selaku Ketua Paguyuban Camat, sewaktu menjadi Camat di Bojongloa Kaler, diminta Herry Nurhayat mengumpulkan uang dari para Camat untuk menutup Kerugian Negara dalam perkara korupsi Bansos, namun Dedi mengatakan tidak sanggup. Dedi menawarkan agar mengumpulkan para Camat, dan Herry menyampaikan secara langsung tapi Herry menolaknya. Dedi juga membantah menerima uang Rp 250 juta dari Herry dan Rp 260 juta dari Aat Syafaat, "tidak benar terima uang," tegasnya.

Wienarno Djati, SH dalam kesaksiannya menerangkan, sering memberi advis ke Herry Nurhayat. Dirinya adalah Penasehat Hukum 6 terdakwa Bansos yang diminta untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 2,4 miliar. Dirinya bertemu Herry Nurhayat bersama stafnya di Bank BRI Tower untuk menitipkan kerugian negara ke rekening Kejati Jabar. Kerugian negara untuk masing-masing terdakwa sebesar Rp 600 juta. Wienarno lalu mengisi 6 aplikasi di bank atas suruhan Herry Nurhayat. Pengembalian  itu merupakan bagian kerugian negara uang seluruhnya berjumlah Rp9,4 miliar. Sebelumnya pihak Pemkot melalui Benny Jusuf, SH sudah dikembalikan sebesar Rp 5 miliar dan US$ 25 saat Dada Rosada diperiksa di Kejati Jabar sebagai saksi perkara korupsi Bansos. Uang Kerugian negara bukan berasal dari para terdakwa tapi dari Herry Nurhayat, kata Wienarno Djati, SH.

Sebagai informasi, Wali Kota Bandung menerbitkan 3 (tiga) Surat Keputusan Tentang Penlok  (Penetapan Lokasi) pengadaan tanah untuk Pembangunan RTH (Ruang Terbuka Hijau) yaitu :

1. Nomor : 593/Kep.206-DISTARCIP/2011 tanggal 29-03-2011 untuk Lokasi Palasari Kecamatan Cibiru seluas 100.000 m2 ;

2. Nomor 596/Kep.913-DISTARCIP/2011 tanggal 21-11-2011 untuk Lokasi Kelurahan Palasari & Kelurahan Cisurupan  Kecamatan Cibiru seluas 200.000 m2 dan

3. Nomor : 593/Kep.960-DISTARCIP/2011 tanggal 07-12-2011 untuk Lokasi Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindanglaya Kecamatan Mandalajati seluas 80.000 m2.

Berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : 39/TUT.01.04/24/6/2020 tanggal 04 Juni 2020 atas nama terdakwa Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet serta Nomor : 40/6/2020 tanggal 04 Juni 2020 atas nama terdakwa Herry Nurhayat khusus Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup-RTH sesuai APBD Murni pada tahun 2012 berjumlah 211 bidang tanah  seluas 428.128 m2 (empat ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan meter persegi) dan 1 (satu) unit bangunan seluruhnya senilai Rp121.800.420.900,00 (seratus dua puluh satu miliar delapan ratus juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah). Sidang akan dilanjutkan minggu mendatang.

 

(Y CHS/transakt).