Selasa, 11 Agustus 2020 | 01:20 WIB

Kajari Majalengka Benarkan Tangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Kesehatan Majalengka TA 20

foto

 

Kajari Majalengka Benarkan Tangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Kesehatan Majalengka TA 2017.

Bandung – www.transaktual.com

Kejaksaan Negeri Kabupaten Majalengka saat ini sedang menangani dugaan tindak pidana korupsi beberapa kegiatan belanja antara lain, alat tulis kantor, belanja photo copy, belanja cetak dan penggandaan belanja makanan dan minuman Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.

Penanganan kasus yang diduga merugikan negara ratusan juta rupiah itu dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Majalengka, Dede Sutisna, SH.,MH. Saat dikonfirmasi  (15/7/2020) melalui pesan pendek Whatsapp, Dede mengatakan, " benar limpahan dari Kejati," ujarnya. Dan pihaknya sudah memeriksa 2 (dua) orang yaitu Kasub Bag Keuangan, H. Iwan Candra Setiawan dan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka. "Yg sdh diundang 2 orang, hari ini gak ada yg di undang, senin baru ada," tambahnya.

Tersiarnya kabar bahwa penanganan kasus korupsi sulit terungkap di Kabupaten Majalengka, hal itu ditampik oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka dan mendukung penegakan hukum Jaksa Agung. Saat  mohon Konfirmasi melalui Whatsapp tentang hal tersebut, H. Eman Suherman menyatakan, "Statement Jaksa Agung sudah jelas, beliau ingin menegakan hukum dengan selurus2nya, tanpa pandang bulu. Itu harus di catat dan di apresiasi nhn (nuhun/terima kasih) kang," tulisnya.

Terkait adanya pemeriksaan Kejari Kabupaten Majalengka atas kasus tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Alimudin, hingga berita ini ditayangkan belum merespon mohon Konfirmasi dari media yang disampaikan.

Sebagaimana diketahui, bahwa pada tanggal 23 Juni 2020 lalu, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat segera serahkan penanganan Laporan Pengaduan Pemborosan Dinas Kesehatan Majalengka ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Majalengka. Akibat pemborosan tersebut, negara dirugikan sekitar Rp787.000.000,00

Hal tersebut disampaikan Kasi Penkum Kejati Jabar, Abdul Muis Ali, SH.,MH. saat dikonfirmasi indofakta hari ini (23/6/2020), Muis melalui pesan pendek Whatsapp menyebutkan, "Surat masuk dan akan diteruskan ke Kejari (Kabupaten) Majalengka.
kita proses dulu administrasinya,"
tulis Muis. Saat ditanya, kapan diteruskan ke Kejari (Kabupaten) Majalengka, "segera," jawabnya. Mengenai kenapa sudah begitu lama lapdu belum ditangani, "Jawaban sy akan kita teruskan ke Kejari (Kabupaten) Majalengka, demikian bang," sebutnya.

Kasus adanya pemborosan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka sudah terjadi tahun 2017. Kasus tersebut terungkap berkat adanya Laporan Pengaduan yang dibuat oleh lembaga MATA (Majalengka Transparansi).  Laporan ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, tertanggal, 27 Mei 2019 dan Tanda Terima Surat tertanggal 31 Mei 2019.

Menurut Direktur Eksekutif MATA, Deni Gunawan, pihaknya, "berdasarkan kajian yang kami lakukan Dinas Kesehatan Majalengka diduga telah melakukan pemborosan anggaran yang berdampak pada adanya kerugian negara berkisar Rp787.000.000,00.

Dalam Laporan Pengaduan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tersebut, MATA mendeskripsikan ;

1. Anggaran Kegiatan belanja alat tulis kantor secara keseluruhan berjumlah Rp179.871.100,00;

2. Anggaran Kegiatan belanja photo copy secara keseluruhan berjumlah Rp173.127.400,00;

3. Anggaran Kegiatan belanja cetak dan penggandaan secara keseluruhan jumlah nya, Rp1.000.994.000,00;

4. Anggaran belanja makanan dan minuman secara keseluruhan berjumlah Rp807.586.250,00

Atas hal tersebut, dan setelah melakukan serangkaian Analisa dan Dugaan Masalah, maka terdapat "dugaan pemborosan Anggaran akibat pengelolaan anggaran yang tidak efisien”, 

Berdasarkan asumsi efisiensi berkisar sebesar 20%, maka besaran anggaran yang diduga sebagai pemborosan anggaran secara keseluruhan adalah sebesar Rp430.000.000,00. -Namun demikian dalam praktik di lapangan sesungguhnya efisiensi anggaran dapat dilakukan hingga berkisar 37%.

“Dengan demikian potensi pemborosan yang berdampak pada kerugian negara yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Majalengka berkesan rasional, maka patut diduga semua Kegiatan Dinas Kesehatan tersebut terdapat pembuatan SPJ (nota-nota dan kwitansi) fiktif," papar Direktur Eksekutif MATA.

 

(Y CHS/transaktual.).