Rabu, 2 Desember 2020 | 15:43 WIB

Menurut JPU Masih ada Tersangka Lain dalam Kasus Makelar RTH Kota Bandung Rugikan Negara Rp 69, 6 M

foto

 

Menurut JPU Masih ada Tersangka Lain dalam Kasus Makelar RTH Kota Bandung Rugikan Negara Rp 69 M.

www.transaktual.com

Pengadilan Tipikor Bandung menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi makelar Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung pada Senin (15/6).

Duduk sebagai terdakwa yakni 2 anggota DPRD Bandung periode 2009-2014, Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet, serta eks Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Bandung, Herry Nurhayat.

Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum KPK mendakwa ketiganya telah merugikan negara Rp 69, 6 miliar dalam proses penganggaran hingga pembayaran ganti rugi pengadaan tanah untuk RTH tahun 2012 dan 2013.

"Merugikan keuangan negara atau setidak-tidaknya merugikan keuangan Pemkot Bandung sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Auditorat Utama Investigasi BPK Nomor : 47/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yaitu sejumlah Rp 69.631.803.934," ujar jaksa KPK.

Jaksa menyebut kasus ini bermula ketika Pemkot Bandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2009–2013, menetapkan perlunya kawasan lindung berupa RTH untuk menghadapi ancaman masalah ketersediaan air dan penurunan kualitas air tanah di Kota Bandung.

Saat itu, Pemkot Bandung menganggarkan Rp 15 miliar untuk 10 ribu meter persegi tanah. Seiring berjalannya waktu, terdapatpenambahan anggaran yang semula Rp 12 miliar untuk 10 ribu meter persegi menjadi Rp 55 miliar untuk 120 ribu meter persegi. Anggaran kemudian bertambah lagi menjadi Rp 61 miliar dengan tambahan luas 120.500 meter persegi.

Kemudian pada APBD-P 2012, diusulkan lagi perubahan menjadi Rp 74 miliar dan kemudian anggaran berubah lagi menjadi Rp 123,9 miliar untuk lahan seluas 350 ribu meter persegi.

Menurut jaksa, perbuatan 3 terdakwa telah menambah alokasi anggaran dalam APBD tanpa didukung dengan survei atas rencana besar luasan dan nilai lahan yang akan dibebaskan.

Tak hanya itu, mereka diduga sengaja mengambil untung dalam penyediaan tanah yang akan dibeli Pemkot Bandung dengan menetapkan nilai ganti rugi lebih tinggi dari nilai sesungguhnya tanpa musyawarah secara langsung dengan pemilik tanah, melainkan dengan makelar yakni Dadang Suganda.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan dakwaan kasus dugaan korupsi pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemerintah Kota Bandung. Para terdakwa merupakan mantan anggota DPRD Kota Bandung dan mantan pejabat di Pemerintah Kota Bandung.

Dalam kasus ini, tiga terdakwa bernama Herry Nurhayat yang merupakan mantan Kepala DPKAD Kota Bandung, Anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014, Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet.

Dalam dakwaan yang dibacakan, ‎saat proses pengadaan lahan RTH di Kecamatan Mandalajati dan Cibiru Kota Bandung, Herry Nurhayat dinilai memperkaya diri sendiri senilai Rp 8,8 miliar, Tomtom Dabbul Qomar Rp 7,1 miliar, Kadar Slamet Rp 4,7 miliar.

Selain itu, perbuatan ketiga terdakwa dianggap memperkaya orang lain. Yakni memperkaya Edi Siswadi yang merupakan Sekretaris Daerah Kota Bandung sebesar Rp 10‎ miliar.

Lalu, Lia Noer Hambali sebanyak Rp 175 juta, Riantono Rp 175 juta, Joni Hidayat Rp 35 juta, Dedi Setiadi Rp 100 juta, grup Engkus Kusnadi Rp 250 juta, Hadad Iskandar Rp 1,26 miliar, Maryadi Saputra Wijaya Rp 2,2 miliar dan Dadang Suganda Rp 19,1 miliar.

Khusus untuk Dadang Suganda sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi belum masuk proses persidangan. Sisanya, dalam daftar nama yang disebutkan oleh Jaksa tersebut mereka belum ditetapkan atau terjerat hukum. Hal tersebut diungkapkan Jaksa KPK, Chaerudin, Budi Nugraha dan Tito Jaelani dalam sidang dengan jadwal pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LL. RE Martadinata, Kota Bandung, Senin (15/6).

Selain itu, menurut Jaksa KPK, semua terdakwa dan pihak yang ada dalam dakwaan atau penerima aliran dana dalam kasus ini belum mengembalikan kerugian keuangan negara.

"Adapun total kerugian negara dalam kasus ini berdasarkan audit BPK RI mencapai Rp 69, 6 miliar lebih," ucap Chaerudin.

Untuk diketahui, kasus ini berawal dari pengadaan RTH Kota Bandung tahun anggaran 2012-2013. Adapun penetapan lokasi RTH diawali usulan dari camat kepada Walikota Bandung yang saat itu dijabat oleh Dada Rosada.

Anggaran dari APBD Kota Bandung 2012 murni mencapai Rp 15 miliar untuk 10 ribu meter persegi. Namun ada penambahan anggaran setelah Edi Siswadi memimpin rapat anggaran karena ada penitipan anggaran dari Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet.

Penambahan anggaran itu tidak terlepas dari alasan ada lahan yang masih belum dibebaskan di area pengadaan lahan. Anggaran pengadaan pun meningkat jadi Rp 55 miliar untuk 120 ribu meter persegi. Kemudian, dalam prosesnya ada perubahan anggaran lagi menjadi Rp 60 miliar untuk lahan dengan luas yang sama.

Pada APBD perubahan 2012, diusulkan lagi perubahan menjadi Rp 74 miliar lebih. Anggaran yang dibutuhkan pun kemudian berubah lagi menjadi Rp 123,9 miliar untuk lahan seluas 350 ribu meter persegi di RTH Mandalajati, RTH Cibiru, RTH Gedebage, RTH Lengkong, Punclut dan Cibeunying Kidul.

Penambahan anggaran hingga Rp 123 miliar itu dengan mencaplok anggaran pengadaan tanah untuk perluasan RSUD Kota Bandung senilai Rp 55,5 miliar.

Para terdakwa selaku pengguna anggaran menentukan nilai transaksi nilai ganti rugi pengadaan tanah melebihi nilai transaksi tanpa musyawarah secara langsung dengan pemilik tanah. Para terdakwa dijerat Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Kronologi Penanganan Berkas,  3 Tersangka Kasus RTH Bandung Diserahkan ke Pengadilan.

Candra Yuri Nuralam KPK akan menyerahkan penahanan ketiga tersangka itu kepada Pengadilan Negeri Tipikor Bandung. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara tersangka dugaan korupsi pengadaan tanah ruang terbuka hijau (RTH) di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat pada 2012-2013. Anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014, Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet, serta eks Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Herry Nurhayat segera diadili.

"Tim jaksa penuntut umum KPK telah melimpahkan berkas perkaranya pada hari Kamis, 4 Juni 2020," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat, 5 Juni 2020.

Berkas kasus itu diberikan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung. Selanjutnya, KPK menyerahkan penahanan ketiga tersangka itu kepada Pengadilan Negeri Tipikor Bandung.

"Selanjutnya tim JPU KPK akan menunggu jadwal penetapan hari sidang dari majelis hakim," ujar Ali.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga tersangka yakni  Hery Nurhayat, Tomtom Dabul, dan Kadar Slamet. Ketiganya dianggap bersekongkol menaikkan anggaran pengadaan enam RTH di Kota Kembang Bandung.

Ketiga tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"KPK telah memeriksa 287 orang saksi dan 4 orang ahli dalam proses penyidikan tersebut. Menurut rencana, ketiganya akan disidang di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung. "Tim JPU di beri waktu selama 14 hari kerja untuk segera merampungkan surat dakwaan dan melimpahkannya ke PN Tipikor," kata Ali. Dengan pelimpahan ini, penahanan ketiga tersangka beralih kepada jaksa penuntut umum. Ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan mulai Rabu hari ini hingga 8 Juni 20 mendatang. Dalam kasus ini, Tomtom dan Kadar diduga menyalahgunakan kewenangan untuk meminta penambahan anggaran. Keduanya disebut berperan sebagai makelar pembebasan lahan.

Selain itu, dia mengetahui bahwa pembayaran bukan kepada pemilik langsung, melainkan melalui makelar. KPK menaksir kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 69,9 miliar.

"Diduga telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 69,9 Milyar dari realisasi anggaran sekitar Rp 115 Miliar," kata Juru Bicara KPK ketika itu, Febri Diansyah, dalam konferensi pers, Kamis (21/11/2019).

Febri menuturkan, kerugian negara itu disebabkan pengadaan tanah untuk RTH yang memanfaatkan makelar dari unsur anggota DPRD dan pihak swasta. Selisih pembayaran riil daerah ke makelar dengan harga tanah atau uang yang diterima pemilik tanah itu pun diduga dinikmati sejumlah pihak.

 

(transaktual)