Rabu, 12 Agustus 2020 | 01:42 WIB

Pengusaha Kosmetik Menangkan Gugatan Praperadilan Atas BBPOM di PN Bandung

foto

 

Pengusaha Kosmetik Menangkan Gugatan Praperadilan Atas BBPOM.

www.transaktual.com

Seorang pengusaha kosmetik, Erick L Tobing dinyatakan menang dalam sidang Praperadilan melawan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung, terkait kasus pembuatan kosmetik tanpa izin edar, di PN Bandung, Rabu (13/5). Hakim tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Sri Kuncoro menyatakan penetapan tersangka atas nama Erick L Tobing tidak sah.

Hal itu terungkap dalam sidang putusan Praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (13/5). Sidang putusan dihadiri oleh dua pihak dari Pemohon dihadiri Kuasa Hukum Dr.Yopi Gunawan, SH, MH., MM.,CTL, Edward Edison Gultom, SH. Dan Christine Wibowo, S.H.  Sedangkan dari pihak termohon (BBPOM) dihadiri oleh Edward Siahaan.

Hakim Sri Kuncoro, S.H. dalam amar putusannya menyatakan bahwa permohonan Praperadilan atas penetapan sebagai tersangka Erick L Tobing dalam dugaan perkara tindak pidana dibidang kesehatan dikabulkan sebagian. Hakim dalam putusannya menyebutkan bahwa penetapan tersangka atas perkara Tindak Pidana di Bidang Kesehatan yaitu : Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memiliki izin edar dan/atau tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu tersebut dinyatakan tidak sah.

Atas dasar itulah hakim Sri Kuncoro,S.H., memerintahkan kepada Termohon dalam hal ini BBPOM Bandung untuk menghentikan penyidikan atas nama Erick L Tobing.

Hakim beralasan, Pemohon mengajukan keberatan  salah satu diantaranya terjadi kekeliruan dalam menetapkan tersangka. Menurut hakim, pihak Termohon telah menetapkan tersangka Erick L Tobing sebagai pribadi. Padahal perbuatan Erick (Pemohon) bukan atas nama pribadi  melainkan kapasitasnya sebagai Direktur yang mewakili perusahaan PT Ratu Cantik Emelda.

Usai persidangan, kuasa hukum Pemohon, Dr.Yopi Gunawan  menyatakan puas atas putusan hakim yang sudah sesuai fakta hukum yang terungkap selama proses sidang Praperadilan. 

"Dari awal kami telah menemukan adanya kekeliruan dalam menetapkan tersangka pada klien kami. Dari itulah kami mengajukan Praperadilan ini atas dasar bukti yang kuat," kata Yopi.

Dalam mendukung bukti selama persidangan, ujar Yopi, pihaknya menghadirkan ke persidangan saksi fakta Hilarius Dery Permana dan Danu Jaya. Kemudian diperkuat dengan dua orang saksi ahli yaitu : Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Hj. Dwidja Priyatno, S.H., M.H., Sp.N.

"Dasar kuat kami mengajukan praperadilan karena kami menemukan kekurangcermatan dalam menetapkan tersangka, yakni tidak tercantum waktu terjadinya tindak pidana (tempus delicti) dan tempat tindak pidana dilakukan (locus delicti)," ujar Yopi.

“Kami juga melihat adanya pasal perundang-undangan dibidang kesehatan yaitu : Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dilanggar. Akibatnya penetapan tersangka tidak tidak cermat dan sah dikarenakan melanggar asas Legalitas atau kepastian hukum, dan dikuatkan dengan dua orang saksi ahli tadi," sambung dia.

Dijelaskan Yopi, kliennya ditetapkan sebagai  tersangka setelah pihak BBPOM melakukan penyidikan, penggeledahan, penyitaan atas kasus ini, pada 24 Februari 2020 ke tempat/rumah di Jln. Walet No. 30 Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon. Kemudian pada 25 Februari 2020, melakukan penyegelan terhadap rumah tinggal di Jalan Lapang Bola Ampera, RT. 001, RW 001, Kel/Desa Ciledug Kulon Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon. Lalu tanggal 28 Februari 2020, dilakukan penyitaan terhadap barang bergerak milik PT. Ratu Cantik Emelda  berupa produk kosmetik, kemasan dan alat produksi. (B.114)

(transaktual)