Senin, 25 Mei 2020 | 21:41 WIB

DPRD Jabar (PDI-P), Rafael Situmorang, SH “Karena Saya Tau Pake APBD Maka Saya Kritik Ridwan Kamil"

foto

 

Anggota Dewan (PDI-P), Rafael Situmorang, SH “Karena Saya Tau Itu Pake APBD Maka Saya Kritik Ridwal Kamil”.

www.transaktual.com

Menghabiskan waktu pada suasana PSBB dan sekaligus Bincang bincang melalui Sosial Media dengan Rafael Situmorang SH (PDI-Perjuangan) Komisi 1, Anggota DPRD Jawa Barat, memang cukup bermanfaat, ada beberapa informasi yang dapat diserap masyarakat tentang penggunaan nama RK dalam label penyaluran sembako.

Bantuan dari pemprov Jabar yg dibiayai APBD hendaknya tdk ada embel embel " Ridwan Kamil “ karena ini memakai Uang Rakyat bukan uang pribadi..cukup di labeli " bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat".Ujar Anggota Deawan tersebut.

“karena saya tau itu Pake APBD maka saya kritik ridwal kamil” ujar Rafael memberi penjelasan. “Bisa jadi sekalian penguatan label RK , hahahaha, ujar Irwan Muchtar.

“Bahwa Kepala Pemerintahan Propinsi Jawa Barat itu adalah Gubernur, dan Gubernur nya Ridwan Kamil... kemungkinan ada yg belum tau bahwa Gubernur Jawa Barat itu Ridwan Kamil, jadi ngasih tau aja mungkin....he....he....selamat menjalankan ibadah puasa” ujar Ermanto, salah seorang warga Net yang peduli sembako.

"Dia jago dalam pencitraan, coba tegur dong sama dewan,agar tidak mengatasnamakan pribadi, kita sepakat kalo tulisan bantuan dari provinsi, dan RK harus bertanggung jawab karena pendistribusian dan pendataan belum secara sistimatis..oh ya di video yang saya upload RK mengatakan bantuan itu 600 rb apa bener atau salah saya” ujra Hendra Krisdiana warga Net, lain yang ikut prihatin.

“Kalau uang partai ya silahkan, tapi kalo uang APBD ya jangan, karena itu uang rakyat” Sambung Rafael Situmorang.

Memang harus kritis harus edukasi terus ke masyarakat dan para pejabat agar berpolitik lah dengan menjaga etika politik, yang baik dan benar.

“ Seharusnya panggil dan minta klarifikasi kepada yang bersangkutan, Bang Rafael Situmorang, sebagai Anggota Legislatif di Jawa Barat,” ujar Muhammad Bastari.

“ Memang sedang dipertimbangkan untuk memanggil RK tentang penggunaan Label namanya, pada kardus sembako” ujar Rafael Situmorang serius.

“ Ditunggu bantuan dari para Bapak/ibu Dewan biar nggak gigit jari, nanti disitu biar untuk dan atas nama rakyat dari rakyat untuk rakyat”. Sambung Joko Purboyo.

“Sudah sekitar satu Minggu pelaksanaan PSBB tidak ada realisasinya, berarti ada yang kurang bener dalam pengelolaan bantuan sembako untuk masyarakat “ ujar Agus Hidayat.

“ Ito (abang...bhs batak...red), tolong kasih masukan apabila memberikan bantuan baik dari propinsi ataupun dari instansi yg lain harus nya jangan jomplang, saya sebagai ketua RT jadi bingung untuk membagikan ke warga di kampung kami Cimahi.” Sambung Tiominar Br Situmorang pada Anggota Dewan tersebut.

“ Setahu saya Pak Ajay (walikota Cimahi...red), bagi2 sembako pake uang pribadi kalo bantuan Kota Cimahi belum turun karena nunggu yang Provinsi dapet kuota berapa baru kemudian di handel Cimahi.” Kata Bapak Anggota Dewan tersebut.

Kemudian adanya ketidak harmonisan masalah pembagian sembako ke desa desa, yang menurut informasi yang diperoleh, akan dkerjasamakan dengan Ormas, menurut Anggota Dewan dari PDIP jawa Barat ini, bahwa untuk mendata kembali warga yang terkena dampak, nggak perlu disuruh Ormas atau pihak lain, yang tau warganya, kan ada ketua RT, RW, seharusnya pekerjaan ketua RT dan RW tersebut seharusnya didukung oleh Ormas yang ingin membantu akurasi data tersebut.

“Nggak perlu didatangkan Ormas lagi untuk mendata warga, yang jelas Ketua RT dan RW sudah mumpuni, kalaupun ada Ormas yang mau membantu meneliti ulang data di lingkungan warga, cukup bekerja sama dengan Ketua RT dan RW setempat” ujar Rafael Situmorang SH, Anggota Dewan DPD Jawa Barat di Komisi 1, salah seorang yang mewakili PDI-P Jabar menutup obrolan.

Penjelasan Ridwan Kamil, Dinamika Bansos.

Terdapat 1,7 Juta Data kk yang diinput ternyata invalid alias ngaco. Masalah utama tentang bantuan yang belum datang, terdapat di data yang diajukan dari daerah banyak yang bermasalah.

Jadi sebelum ada aparat di daerah yang marah-marah, silakan instrospeksi kenapa semangat mengisi nama warganya namun masih banyak tanpa alamat domisili atau nomor KTP atau NIK nya tidak ada.

Terjadi lompatan luar biasa, warga yang dibantu bansos melompat dari 9 juta jiwa sebelum covid menjadi 38 juta jiwa setelah covid.

63% warga Jawa Barat kelas menengah jatuh pada garis rawan miskin. Terlampir, data terakhir per 28 April 2020 terdapat 9,4 juta KK yang dengan kerumitannya harus dibagi ke dalam 9 pintu bantuan.

Itulah kenapa provinsi Jawa Barat yang bertanggung jawab di 2 pintu dari 9 pintu bantuan, memilih turun duluan dari tanggal 15 April 2020 kepada yang warga datanya sudah bersih dan clear.

7 pintu bantuan lainnya adalah tanggung jawab penerintah pusat dan pemerintah kota/kabupaten. Bantuan kemensos mulai tanggal 20 April. Bantuan Kemen Desa baru mulai tgl 27 April. Semoga ini semua menjadi maklum.

Ridwan Kamil: Bansos Pemda Provinsi Jabar Berdasarkan Usulan RT/RW.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menekankan bantuan sosial (bansos) provinsi yang diberikan di daerah untuk warga terdampak COVID-19 berdasarkan data usulan dari RT/RW di kabupaten/kota. 

Namun, Kang Emil — sapaan akrab Ridwan Kamil — tetap mengingatkan bahwa bansos yang akan diberikan tidak untuk semua warga.

Data yang ada akan kami koreksi. Provinsi Jawa Barat tidak akan pakai kuota-kuotaan. Kami akan menyelesaikan semua kalau dari APBN kurang, kita isi oleh (anggaran) provinsi, dan lain-lainnya,” ujar Kang Emil dalam Rapat Finalisasi Data Penerima Bansos bersama Bupati/Wali Kota melalui telekonferensi dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (20/4/20) sore. 

Menurut Kang Emil, dalam pendataan warga miskin baru kota kabupaten harus mengikuti RT/RW. “Jangan sampai ada gejolak, jangan sampai orang kaya atau orang mampu justru diberikan bantuan,” tegas Kang Emil dalam arahannya kepada bupati/wali kota.

Untuk itu, Kang Emil meminta bupati/wali kota menyempurnakan data di RT/RW tanpa membatasi jumlah. Gubernur berprinsip tidak boleh ada orang miskin dan rawan miskin yang terlewat atau tidak diberi bantuan.

“Kalau dari RW misalkan (usulan) yang masuk sepuluh (penerima bantuan), maka kita akan penuhi sepuluh juga. Dengan syarat semua harus menandatangani surat tanggung jawab mutlak oleh kepala dinas sosial kabupaten/kota, sehingga data bisa dipertanggungjawabkan by name by address,” jelas Kang Emil.

Gubernur memberi tenggat waktu kepada bupati/wali kota agar menyetorkan data ke provinsi paling lambat 25 April 2020. “Surat revisi data-data penerima (bantuan) dari kabupaten/kota itu harus kami terima sebagai usulan final,” sebut Kang Emil.

Sembilan Pintu Bantuan

Kang Emil kembali menjelaskan ada sembilan pintu bantuan pemerintah untuk warga terdampak COVID-19. Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kelompok warga miskin lama. Kedua, program Kartu Sembako yang akan diberikan kepada kelompok miskin lama.

“Dalam pandemi COVID-19 ini jumlah penerima Kartu Sembako diputuskan oleh Pemerintah Pusat diperluas dari 2,6 juta penerima menjadi tambahan 1 juta penerima,” ujar Kang Emil.

Pintu bantuan ketiga Sembako Presiden. Bantuan ini khusus diberikan kepada warga terdampak COVID-19 di Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi yang sedang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Untuk bantuan ini Jabar mendapat jatah sekitar 450 ribu kepala rumah tangga. 

“Jadi, Kota Bogor mohon izin – karena ini di luar kewenangan saya – memang tidak masuk daftar penerima bantuan Sembako Presiden. Alasannya hanya untuk yang menempel kepada Jakarta. Mohon maaf di luar kendali saya,” tuturnya.

Pintu keempat bantuan dari Kementerian Sosial berupa uang tunai. Untuk bantuan ini, Provinsi Jabar mendapat jatah 1 juta kepala rumah tangga penerima. Sedangkan bantuan pintu kelima adalah Dana Desa.

“Sudah diputuskan jatah warga desa yang dibantu oleh dana desa setara Rp600 ribu kali tiga bulan sejumlah ada 1.046.000 penerima,” jelas Kang Emil.

Pintu bantuan keenam adalah kepada pengangguran dan yang kena PHK dengan statusnya adalah kepala keluarga. Jabar diberi jatah 937 ribu kepala keluarga dengan angka Rp.600 ribu dikali tiga bulan. 

Pintu bantuan ketujuh, dari Pemda Prov Jabar bansos Rp500 ribu dengan 1/3 tunasi dan 2/3 sembako. Pintu bantuan kedelapan adalah bantuan dari bupati/wali kota. Menurut data sementara yang sudah masuk ke Pemda Provinsi Jabar, jumlah penerima bantuan yang akan dibantu melalui anggaran pemda kabupaten/kota sebanyak 620 ribu rumah tangga.

“Terakhir bantuan pintu kesembilan adalah gerakan kemanusiaan pembagian makanan atau nasi bungkus untuk mereka yang tidak ber-KTP, ber-KK, gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan lain-lain,” ujarnya.

Kang Emil menambahkan, bantuan dari Pemda Provinsi Jabar dibagi dalam tiga kelompok. Pertama, bantuan provinsi untuk menutupi DTKS yang masih kurang; kedua bantuan provinsi yang mayoritas untuk non-DTKS; dan ketiga bantuan provinsi yang akan dicadangkan untuk warga yang terlewat pendataan.

Pada kesempatan ini, Kang Emil pun meminta agar pemda kabupaten/kota di Jabar merealokasi anggaran untuk pecepatan penanganan dampak sosial pandemi COVID-19 minimal 10 persen dari total APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020. 

Menurut Kang Emil masih banyak pemda kabupaten/kota di Jabar yang merealokasikan anggarannya di bawah 10 persen. Gubernur menggarisbawahi bahwa Menteri Dalam Negeri menginginkan bupati/wali kota merealokasi di atas atau minimal 10 persen. 

“Kita harus berpartsipasi minimal untuk kebutuhan darurat ini tolong geser lagi, karena diyakini proyek-proyek konstruksi pun tidak akan berlangsung dan tidak akan bisa dilelang dengan situasi COVID-19 ini,” jelasnya.

HUMAS JABAR/Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Sekretariat Daerah Jabar

Hermansyah/transaktual.