Senin, 25 Mei 2020 | 20:38 WIB

Lelang Proyek Ratusan Milyar di KBB Rawan Gratifikasi dan Praktik Monopoli, Dewan Segera Panggil ULP

foto

 

Lelang Proyek Ratusan Milyar di KBB Rawan Gratifikasi dan Praktik Monopoli, Dewan Segera Panggil ULP.

www.transaktual.com

Seperti diketahui, akhir Februari lalu Pemkab Bandung Barat menandatangani perjanjian pinjaman daerah dengan PT SMI, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan. Pinjaman dana sebesar Rp285,5 miliar tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan jalan sepanjang 71 kilometer di wilayah selatan Bandung Barat. Pemkab berkewajiban mengangsur pinjaman selama tiga tahun dengan bunga 6,26% atau sekitar Rp98 miliar/tahun.

Proses lelang pekerjaan fisik di Bandung Barat saat ini tengah dipercepat, seperti tertuang dalam Instruksi Bupati Nomor 027/3142/bang peng pada 9 Desember 2019 agar proses lelang fisik selesai akhir April 2020.

Sejumlah jalan yang tengah dilelang di antaranya, peningkatan Jalan Purbaya–Jati Saguling, Selacau–Cililin–Sindangkerta, Sindangkerta-Bunijaya–Cilangari, Cilangari–Cisokan, dan pembangunan jembatan serta peningkatan Jalan Ranca Panggung – Cijenuk, Cijenuk Branangsiang.

Proyek itu akan menelan anggaran pinjaman PT SMI dan Bantuan Gubernur totalnya ratusan miliar rupiah.

Saguling Rp 105 miliar, Selacau, Cililin dan seterusnya Rp 197 miliar dan Rancapanggung Rp 88 miliar pinjaman PT SMI. Sedangkan bangub Rp 105 miliar.

Lelang Proyek yang diselenggarakan dengan cara tergesa gesa, sering kali terindikasi ada permainan (pengkondisian), ini sangat bertentangan dengan  UU No. 5 Tahun 1999 yaitu Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Gratifikasi.

Diduga para Pengusaha yang ingin mengikuti lelang, dan sebagai calon pemenang lelang, sudah ditentukan pihak terkait, dengan agenda tertentu.

Sudah sepantasnya, pihak ULP melakukan pemaparan di depan anggota dewan dengan menghadirkan  peserta lelang yang memenuhi persyaratan kualifikasi calon pemenang.

Syarat itu, baik teknis maupun keabsahan semua dukungan dan tenaga teknis, surat keterangan ahli, surat keterangan tenik maupun dukungan alat kerja termasuk personil. Jangan sampai Pemenang lelang kurang bertanggung jawab dengan pekerjaannya, apalagi jika sudah ada pengkondisian untuk menjadi pemenang.

Dalam Kepres No . 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahan Kepres No. 61 Th. 2004 dan Perubahan kedua Kepres No. 32 tahun 2005 dan perubahan ketiga Perpres No. 70 th 2005 dan perubahan lainnya, juga yang  tertuang dalam Permen dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) No. 07/PRT/M/2019 yang menggantikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) No. 7 2011 dan 31 Tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Menurut Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa KBB Anni Roslianti mengatakan, sesuai Instruksi Bupati Nomor 027/3142/bang.peng pada 9 Desember 2019 agar proses lelang fisik selesai akhir April 2020, pihaknya melakukan strategi implementasi agar pengerjaan fisik sesuai perencanaan.

“Salah satunya percepatan penerbitan SK PPK, Tim Teknis, dan Tim pendukung. Kemudian percepatan penginputan SiRUP dan percepatan proses perencanaan sampai dengan pemilihan barang dan jasa,” sambung Anni.

Selain itu, untuk mencapai 100% pada April 2020 pihaknya juga gencar melakukan sosialisasi pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal itu dilakukan agar tidak terjadi keterlambatan setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa.

“Sepekan 2 kali kita lakukan sosialisasi dan bimbingan kepada Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sering kali mereka yang memiliki peran ini tidak faham apa yang harus dikerjakan,”katanya.

Sesuai Pasal 9 Perpres 16/2018, lanjut Anni, PA memiliki kewajiban dan wewenang untuk menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan RUP.

Selain itu, untuk mencapai 100% pada April 2020 pihaknya juga gencar melakukan sosialisasi pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal itu dilakukan agar tidak terjadi keterlambatan setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa.

“Sepekan 2 kali kita lakukan sosialisasi dan bimbingan kepada Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sering kali mereka yang memiliki peran ini tidak faham apa yang harus dikerjakan,” katanya.

Sesuai Pasal 9 Perpres 16/2018, lanjut Anni, PA memiliki kewajiban dan wewenang untuk menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan RUP.

“Kemudian melaksanakan konsolidasi barang dan jasa, menetapkan PPK, menetapkan pejabat pengadaan, menetapkan PjPHP/PPHP juga menetapkan tim teknis,” ujarnya.

Sementara itu, bagi KPA merujuk pasal 11 Perpres 16/2018 mereka bertugas menyusun perencanaan pengadaan (menyusun spesifikasi, HPS dan rancangan kontrak), menetapkan tim pendukung seperti tenaga administrasi, direksi lapangan, direksi teknis.

“Juga menetapkan tim atau tenaga ahli yaitu tim atau orang yang kompeten melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA,” sebutnya.

Yang paling krusial dan perlu dipahami adalah PPK. Anni mengatakan proses pengadaan barang dan jasa biasanya tersendat karena PPK tak memahami langkah yang menjadi kewenangannya. Padahal mereka memiliki kewenangan menandatangani kontrak sebagai pelimpahan kewenangan dari PA/KPA.

“Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk, KPA dapat merangkap sebagai PPK, PPK dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa,” ungkapnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD KBB, Rahmat Mulyana setuju, agar proses lelang di KBB untuk diawasi supaya terhidar dari praktif Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). “Memang harus diawasi jangan sampai kekuar dari aturan agar KBB bersih dari KKN,” tandasnya.

(wie/transakt)