Senin, 25 Mei 2020 | 22:29 WIB

Lsm Penjara PN : “Pihak ULP dan Pokja ULP agar Lakukan paparan Pada Dewan Untuk Proyek Besar di KBB"

foto

 

Tb. Koko Asmara, Lsm Penjara PN : “Pihak ULP dan Pokja ULP agar Lakukan pemaparan didepan Anggota Dewan Untuk Proyek Berskala Besar”

www.transaktual.com

Pada pertengahan bulan Maret tahun 2019, setelah sekian lama akhirnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) No. 07/PRT/M/2019 yang menggantikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) No. 7 2011 dan 31 Tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Peraturan Menteri tersebut sebenarnya sangat ditunggu-tunggu terutama oleh pelaku pengadaan, karena hal tersebut sebagai dasar pelaksanaan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi.

Peraturan Menteri yang telah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 itu, ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2019 dan diundangkan pada tanggal 25 Maret 2019.

Dalam Permen tersebut diantaranya adalah Pekerjaan Konstruksi senilai diatas 100 Milyar ditentukan hanya untuk pelaksana konstruksi dengan kualifikasi USAHA BESAR dengan Kemampuan Dasar yang memenuhi syarat.

Mengingat sedang  dilaksanakan nya proses lelang pembangunan jalan di wilayah Kabupaten Bandung barat yang angka nya begitu besar yakni ratusan miliyar diantaranya:

1.         Peningkatan Jalan Purbaya – Jati Saguling

2.         Peningkatan Jalan selacau – cililin , cililin – sindangkerta, sindangkerta – bunijaya cilangari, cilangari – cisokan, dan pembangunan jembatan.

3.         Peningkatan Jalan Ranca panggung – cijenuk, cijenuk branangsiang.

“Sudah seharusnya pimpinan DPRD Kabupaten Bandung Barat atau komisi yang membidangi pembangunan tersebut untuk lebih meningkatkan pengawasannya bukan hanya dalam proses pengerjaan namun juga harus dimulai dari proses lelang, karena dalam proses tersebut sering kali terindikasi ada permainan (pengkondisian), ini sangat bertentangan dengan  UU No. 5 Tahun 1999 yaitu Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” Ujar Tubagus Koko Asmara, sebagai Pemerhati Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dari DPP Lsm Penjara PN beberapa waktu lalu di Bandung.

Kebanyakan pada lelang lelang dengan skala besar, para Pengusaha sebagai calon pemenang lelang ini sudah di tentukan oleh pihak pihak terkait, Untuk hal tersebut pimpinan DPRD atau komisi yang membidangi untuk melakukan  pengawasan dan pemanggilan kepada pihak ULP dan Pokja ULP agar melakukan pemaparan didepan Anggota Dewan Yang Terhormat dengan menghadirkan  peserta lelang yang memenuhi persyaratan kualifikasi calon pemenang baik teknis maupun keabsahan semua dukungan dan tenaga teknis (Surat Keterangan Ahli, Surat Keterangan Tehnik maupun dukungan alat kerja) termasuk personil intinya yang akan bertanggung jawab dilapangan pada saat pelaksanaannya nanti, sambungnya.

Mengingat besarnya anggaran kegiatan tersebut demi terwujudnya proses lelang yang bersih jauh dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sebagai mana yang diamanatkan kan dalam Kepres No . 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah dan Perubahan Kepres No. 61 Th. 2004 dan Perubahan kedua Kepres No. 32 tahun 2005 dan perubahan ketiga Perpres No. 70 th 2005 dan perubahan lainnya, serta Permen dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) No. 07/PRT/M/2019 yang menggantikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) No. 7 2011 dan 31 Tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. ujar Pengawas DPP Lsm Penjara PN tersebut pada wartawan.

(transakt).