Senin, 25 Mei 2020 | 21:43 WIB

Kuasa Hukum Iwa Karniwa, Tanggapi Pernyataan Banding KPK

foto

 

Kuasa Hukum Iwa Karniwa, Tanggapi Pernyataan Banding KPK.

www.transaktual.com

Saat dikonfirmasi lewat telepon, Fajar Ikhsan, SH,CLA selaku kuasa hukum Iwa Karniwa membenarkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan banding atas putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Bandung yang menjatuhkan vonis empat tahun penjara dan denda Rp.200 juta apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan atas Perkara Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabubaten Bekasi.

“Ya, sudah saya dengar sejak seminggu yang lalu dan saya perkirakan sejak dari putusan”,  katanya.

Menurut Fajar Ikhsan, bahwa KPK sudah mengajukan Nota Banding sejak tanggal 24 Maret 2020 di Kantor Kepaniteraan Tipikor PN Bandung. Hal ini terkait ketidakpuasan  KPK atas putusan majelis hakim yang berkaitan dengan denda dan uang pengganti.

Saat ditanyakan tentang tanggapannya atas pernyataan banding tersebut, Fajar Ikhsan mengatakan, “Jika memang memori banding mereka adalah tentang ketidakpuasan atas putusan tentang uang pengganti, tanggapan  saya sudah sama dengan pertimbangan majelis hakim, KPK tidak ada alas an lagi untuk tidak puas karena dalam perundang-undangan, pidana tambahan atau uang pengganti dijatuhkan adalah untuk mengganti kerugian negara atau perekonomian negara dan satu hal lagi yang paling penting yaitu harus ada instansi dan/atau ahli yang berwenang yang mengeluarkan hitung-hitungan kerugian negara”.

“Sementara dalam persidang KPK tidak menghadirkannya, bahkan datangnya sumber uang yang dituduhkan kepada klien kami kepastiannya masih menunggu persidangan Pak Toto (Bartholomeus Toto) yang masih berjalan”, tambahnya.

Sedangkan ketika ditanya apakah Iwa Karniwa mengajukan banding atau tidaknya, Fajar Ikhsan mengatakan, “Klien kami tetap pada pembelaannya, seperti yang saya utarakan masih ada sesuatu berjalan dan setelah itu kami akan melakukan upaya hukum”.

“Seperti yang saya katakan selama persidangan berjalan, perkara ini terlalu cepat untuk digelar, belum terang benderang semuanya, hukum itu tidak ada yang abu-abu kalau gak hitam pasti putih” tutup Fajar Ikhsan.

(transaktual.com)