Selasa, 31 Maret 2020 | 19:22 WIB

Iwa Karniwa Bersalah Divonis 4 Tahun Penjara Korupsi Pada Kasus Pengerjaan Proyek Meikarta

foto

 

Mantan Sekda Jabar ini bersikukuh tidak pernah menerima uang.

www.transaktual.com

Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa divonis hukuman 4 tahun penjara. Iwa dinyatakan bersalah karena terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus pengerjaan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pindana Korupsi (Tipikor) Bandung telah memutuskan mantan Sekda Provinsi Jawa Baat (Jabar) Iwa Karniwa harus mendekam di penjara selama empat tahun. Selain itu, Iwa juga harus membayar denda sebesar Rp200 juta rupiah. Jika tidak maka Iwa harus membayarnya dengan tambahan kurungan selama satu bulan.

"Masa tahanan sejak penetapan dijalankan terdakwa dikurangi masa tahanan yang sudah dilakukan," ujar Ketua Majelis Hakim Daryanto dalam sidang putusan di PN Bandung, Rabu (18/3).

Ketua Majelis Hakim mengatakan, Iwa terbukti bersalah karena telah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus pengerjaan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. dia dianggap telah menerima hadiah dari sejumlah pihak untuk mempermudah pengerjaan proyek Meikarta. Terbukti menerima uang Rp400 juta.

Menurut majelis hakim, Iwa dinilai terbukti telah menerima uang senilai Rp 400 juta untuk kepentingan mempercepat proses persetujuan substansi atas Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Uang yang diterima kemudian digunakan membeli banner dan spanduk untuk kepentingan sosialiasi bakal calon Gubernur Jabar.

Menurut majelis hakim, uang senilai Rp 400 juta diterima secara tidak langsung dari Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupeten Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili dan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Henry Lincoln.

Dalam putusannya, terdapat hal yang meringankan dan memberatkan putusan. Hal yang meringankan yakni Iwa bersikap sopan selama menjalani persidangan dan memiliki tanggungan keluarga. Sementara, hal yang memberatkan, Iwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

"Hal yang memberatkan, satu perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas korupsi kemudian terdakwa tidak merasa bersalah," terang Daryanto.

Putusan lebih ringan dari tuntutan JPU.

Penjara selama empat tahun dan denda Rp200 juta sebenarnya lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, terdakwa Iwa dituntut bersalah atas tindakan pidana korupsi Pasal 12 huruf a, atas tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa, Jaksa menuntut Iwa dengan tuntutan  pidana penjara selama enam tahun, dan pidana denda sebesar Rp400 juta, subsider tiga bulan kurungan. Iwa dianggap melakukan korupsi bersama mantan Dirut Lippo.

Iwa dinilai melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat 1 sebagaimana dalam dakwaan kesatu.

Dalam kasus ini KPK mengumumkan status tersangka Iwa bersamaan dengan status tersangka mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto. Iwa dijerat sebagai pihak yang diduga menerima suap dalam kasus ini. Sementara Toto dijerat sebagai pihak yang diduga memberikan suap.

(transaktual.com)