Kamis, 27 Februari 2020 | 17:42 WIB

Payung Hukum TAP, Ridwan Kamil Disarankan Konsultasi ke Mendagri, TAP Indikasi Segera Dibubarkan

foto

 

Payung Hukum TAP, Ridwan Kamil Disarankan Konsultasi ke Mendagri, TAP Indikasi Dibubarkan.

www.transaktual.com

Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang dibentuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Gubernur disarankan untuk konsultasi dengan kemendagri untuk kejelasan payung hukum tim tersebut.

Hal itu disampaikan Pengamat Politik Unpad Firman Manan saat dihubungi detikcom, Selasa (22/1/2019). Firman menilai positif keberadaan TAP. Tim ini menurutnya dibentuk untuk memastikan visi misi dan program gubernur baru bisa dijalankan secara baik. 
"Saya pikir tim ini untuk memastikan visi misi gubernur, untuk memastikan bahwa pekerjaan pemerintahan dengan baik. Fungsinya untuk mengasistensi birokrasi, menurut saya tidak masalah," katanya. 

Selain itu tim semacam ini juga bukan sesuatu yang baru. Contohnya saja Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di Jakarta. Tim itu sudah ada sejak 2015 sebelum masa pemerintah Anies Baswedan. Kemudian ada juga tim UKP4 yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

"Jadi ini bukan hal yang baru. TGUPP juga sudah ada sejak 2015," ucapnya. 

Namun, lanjutnya, jangan sampai tim ini bubar karena ada permasalahan aturan yang dijalankan. Bahkan bila perlu menurutnya berkonsultasi ke Kemendagri untuk aturan hukumnya.
"Karena ini pemerintah daerah harus jelas dasar hukumnya. Dulu itu (zaman Ahmad Heryawan) masalahnya dalam hal itu (payung hukum). Sekarang harus dipastikan punya dasar hukum yang kuat, termasuk tugas dan fungsi yang dijalankan. Agar tim ini bekerja tidak keluar dari jalurnya," tandasnya. 

Mengenai adanya eks timses yang ikut terlibat dalam tim tersebut, dia menilai bukan masalah berarti sepanjang memiliki kualitas yang baik.

"Menurut saya kompetensi penting. Sampaikan saja kepada publik tentang kompetnsi yang dimiliki figur-figur ini. Ini juga menjadi tantangan bagi TAP agar bisa menunjukkan kualitas secara baik," ujarnya.

Sementara itu dihubungi terpisah Pengamat politik UPI Karim Suryadi menilai wajar bila pembentukan TAP mendapat sorotan khususnya dari dewan. Pasalnya dia melihat dari sisi kelembagaan, Pemprov Jabar sudah cukup memadai dan lengkap.

Misalnya saja untuk urusan perencanaan pembangunan sudah ada Bappeda, untuk sinkronisasi ada Inspektorat dan lembaga atau dinas lainnya. Seharusnya keberadaan semua lemabaga itu bisa dimaksimalkan untuk menjalankan setiap program pembangunan. 

"Saya khawatir jadi penguatan yang melemahkan. Karena ide dasarnya (TAP) untuk memperkuat lembaga," kata dia.

Dia juga melihat, pembentukan TAP seakan menjadi bentuk ketidak percayaan seorang gubernur kepada aparaturnya. Padahal baiknya, gubernur atau seorang bisa lebih mempercayai aparaturnya. 

"Jadi seakan-akan tidak percaya. Karena riset, seorang manajer tidak percaya kualitas stafnya," ucapnya. 

Menyangkut dasar hukum yang dipersoalkan DPRD, Karim menyarankan agar Pemprov menjelaskan secara gamblang. Karena dia juga tidak melihat ada aturan yang bisa menjadi dasar pembentukan tim tersebut. 

"Karena (TAP) sudah terbentuk, mengkomunikasikan secara jujur kenapa alasannya, apa urgensinya. Kenapa komposisi seperti itu, semua harus dirangkul," ucapnya.

Disinggung ada semangat mengembangkan dinamic government sebagai inovasi yang dilakukan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, dia mengakui itu. Tapi menurutnya harus dijelaskan karena setiap inovasi belum tentu diterima oleh semua orang. "Komunikasikan dengan semua orang," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, DPRD Jabar soroti pembentukan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang digagas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Tim tersebut dinilai tidak memiliki payung hukum yang jelas.

Anggota Komisi I DPRD Jabar Didin Supriadin menuturkan, tim yang sekarang dibentuk Ridwan Kamil hampir sama seperti tenaga ahli yang dibentuk oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Tim itu bertugas membantu dan memberi masukan kepada gubernur. 

Namun dari sisi aturan dalam pembentukan tim itu, dinilai tidak jelas. Karena di dalam UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan turunan dari aturan tersebut meminta agar pemerintah daerah merampingkan struktur organisasinya dengan tugas dan fungsi yang lebih maksimal. 

"Saya soroti terkait dengan adanya Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) itu, harus dilihat dari sisi payung hukum. Tahun lalu saya jadi ketua Pansus perubahan SOTK. Turunan di UU 23 terkait pemerintah daerah, waktu itu subtansi dari perubahan SOTK itu seluruh provinsi lebih kepada perampingan tapi kayak fungsi. Makanya saat itu ada 50 OPD di Jabar menjadi 40 sekarang, ada bnyak pengurangan atau penggabungan" ucapnya.

Tim Akselerasi Pembangunan Bentukan Emil Intervensi Pemerintahan.

Wacana interpelasi dari DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) semakin menguat. Penyebabnya, eksekutif di bawah pimpinan arsitek tersebut banyak memunculkan kebijakan yang dianggap tidak tepat. Mulai dari pemborosan anggaran hingga program kerja yang muncul tiba-tiba.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Eryani Sulam, mengatakan, pihaknya sangat bisa menggunakan interpelasi untuk mempertanyakan hal-hal penting kepada gubernur.

"Itu hak DPRD, sangat bisa digunakan," kata Eryani di Bandung, Kamis (10/10). Dia menyoroti keberadaan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang dibentuk Emil untuk mempercepat jalannya pembangunan di Jawa Barat. Di awal, Eryani menghormati kehadiran tim tersebut sebagai bagian dari upaya perbaikan kinerja di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

"Ketika ada upaya gubernur untuk melakukan percepatan dengan membentuk tim, saya masih menghargai itu," katanya. Namun, dalam perjalanannya, pihaknya banyak menerima informasi-informasi yang menyebut TAP sudah terlalu jauh dalam melangkah. "Tapi kemudian di dalamnya, di tengah-tengahnya ada over budgeting, over tugas," katanya.

TAP dianggap terlalu jauh merangsek ke dalam OPD bahkan hingga bisa mengatur anggaran. Menurutnya, hal ini harus dievaluasi agar keberadaan tim tersebut tidak semakin mengganggu roda pemerintahan.

"Saya tidak sependapat kalau TAP over fungsi. Karena itu kan, namanya unsur lain, yang ingin mempercepat proses, katalisator lah kalau istilah kimia. Masa sih harus lebih mendominasi dari bahan pokoknya, atau yang diatur," katanya.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Demokrat, Asep Wahyu Wijaya, mempertanyakan tugas dan fungsi TAP yang diketuai mantan rektor Universitas Padjajaran, Tri Hanggono Achmad. Menurut dia, keberadaan tim yang beranggotakan 19 orang ini terlalu intervensi ke dalam OPD.

"Bicara fungsi TAP. Ini tupoksinya apa sih? Kok intervensinya jauh," kata dia. Asep mengaku mendapat informasi dari banyak OPD terkait campur tangan tim yang di dalamnya merupakan mantan-mantan relawan pendukung Emil pada Pemilu Gubernur Jawa Barat 2018. TAP, lanjut dia, sangat dominan dalam menentukan program kerja di masing-masing OPD.

"TAP bisa nyoret anggaran, masukin anggaran, memaksakan anggaran. Bikin program," katanya. Akibatnya, menurut dia OPD-OPD tidak nyaman dengan kondisi ini karena terlalu dikendalikan oleh TAP yang seharusnya bersifat normatif.

"Kegelisahan seperti ini di OPD, ada lho. Bahkan ada satu kesempatan, dewan mendapat pengaduan dari OPD. Mereka (aparatur sipil negara di OPD) sampai nangis-nangis karena merasa tertekan (oleh TAP). Ada itu," bebernya. Selain itu, menurutnya kondisi ini mencerminkan adanya ketidakpercayaan dari Emil dan TAP kepada aparatur sipil negara (ASN). "Kita berpikir, apakah betul-betul enggak percaya sama OPD-OPD, PNS," katanya.

Tak hanya itu, dia menilai intervensi TAP ini bisa menghambur-hamburkan anggaran sehingga program yang dilakukan tidak efektif. "Betul. Itu yang membuat keresahan. Itu yang bisa membuat ada anggaran yang idle, dihambur-hamburkan, tak efektif," katanya. Oleh karena itu, Asep ingin kondisi ini dihentikan agar tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan khususnya di setiap OPD.

"Ini mencuat, terus berjalan. Akhirnya pada keluar semua omongannya," katanya seraya menyebut interpelasi menjadi momentum yang tepat untuk menanyakan  keberadaan TAP kepada gubernur. Dia pun mengaku sudah bertemu dengan Ketua TAP, Tri Hanggono Achmad untuk menjelaskan sepak terjang tim tersebut. "Saya sampaikan ke Prof Tri. Di bawah tuh tidak begitu lho. Prof Tri kaget. Coba deh, betul enggak TAP itu pada wilayah yang sangat normatif. Enggak kok, ada yang memanfaatkan itu," tegasnya.

Tak Hanya Eks Timses, Adik Kandung dan Sepupu Ridwan Kamil Masuk TAP Jabar.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (Emil) membentukTim Akselerasi Pembangunan (TAP). Tim ini dibuat untuk menunjang percepatan pembangunan daerah-daerah di Jabar.

TAP dibentuk dengan dasar hukum Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 060.1/Kep.1244-Org/2018 yang dikeluarkan pada 27 November 2018 lalu. Tim ini berisikan 19 orang pakar dari berbagai latar belakang berbeda.

TAP juga diisi mantan timses Emil di Pilgub Jabar lalu. Selain itu, diketahui pula ada adik kandung Emil, Elpi Nazmuzzaman. Elpi menduduki posisi Dewan Eksekutif yang di dalamnya ada tujuh orang pakar lainnya, yaitu Juwanda, Sri Pujiyanti, Ridwansyah Yusuf Achmad, Ferdhiman Putera Bariguna, Lia Endiani, Wahyu Nugroho, Wildan Nurul Padjar.

Selain Dewan Eksekutif, dalam TAP juga ada tujuh bagian lainnya yakni pembina yang terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar, pengarah yang diisi Sekda Provinsi Jabar, penanggung jawab yang diisi staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik, bidang ekonomi dan pembangunan serta bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Sementara untuk posisi ketua TAP, Emil mempercayakan kepada Rektor Unpad Tri Hanggono Achmad, Ketua Harian Arfi Rafnialdi.

Kemudian ada juga posisi dewan pakar yang diisi oleh 9 orang pakar dengan beragam latar belakang keilmuan. Seperti Erry Riyana Hardjapamekas, Idratmo Soekarno, Bernardus Djonoputro, Evi S Saleha, Budi Raharjo, Budhiana Kartawijaya, Kusmayanto Kadiman, Asep Warlan dan Dedi Kusnadi Thamim. Terakhir ada bagian kesekretariatan yang diisi Biro Humas, Protokol, dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jabar. Sebelumnya Ridwan Kamil mengatakan sengaja membentuk TAP demi terciptanya akselerasi pembangunan di Jabar. Dia mengatakan tim ini mirip dengan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dipunya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Saya sampaikan Pemprov ini sedang bereksperimen dengan birokrasi dinamis. Birokrasi dinamis ini menyelesaikan pembangunan dengan melibatkan strategis-strategisnya. Ini sudah di SK-kan tim akselerasi pembangunan. Di Jakarta kaya TGUPP," ucapnya, Kamis (17/1) lalu.

Pembentukan ini menuai pro dan kontra. Anggota Komisi I DPRD Jabar Didin Supriadin menyatakan dari sisi aturan dalam pembentukan tim itu, dinilai tidak jelas. Karena di dalam UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan turunan dari aturan tersebut meminta agar pemerintah daerah merampingkan struktur organisasinya dengan tugas dan fungsi yang lebih dimaksimalkan.

Pengamat Politik Unpad Firman Manan menilai positif keberadaan TAP. Tim ini menurutnya dibentuk untuk memastikan visi misi dan program gubernur baru bisa dijalankan secara baik. Namun ia menyarankan gubernur berkonsultasi ke Kemendagri untuk aturan hukumnya. 

Kritik untuk Tim Akselerasi Pembangunan Jabar Bentukan Gubernur Ridwan Kamil.

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil telah membentuk Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jabar yang beranggotakan 12 pakar dari berbagai bidang pada akhir 2018 lalu. Tim yang dikepalai Rektor Universitas Padjajaran, Tri Hanggono Achmad, ini dibangun guna mempercepat penyelesaian sejumlah proyek pembangunan dan program-program yang dimiliki Jabar. Para anggotanya dipilih langsung oleh Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

Meski digadang-gadang bakal membantu percepatan pembangunan Jabar, hadirnya TAP berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 060.1/Kep.1244-Org/2018 tersebut tidak lepas dari pro-kontra. Tak terkecuali di kalangan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jabar, Daddy Rohanady mengatakan bahwa salah satu hal yang menjadi permasalahan adalah dasar hukum pembentukan tim tersebut yang dianggap belum jelas. "Ada yang mempertanyakan dasar hukum tim tersebut. Memang, dalam UU 23/2014 maupun PP 18 tentang SOTK (susunan organisasi dan tata kerja) tidak ada," jelasnya, Rabu (13/9/2019) malam.

Selain itu, beberapa anggota TAP yang memiliki kedekatan dengan Emil juga dinilai berpotensi memicu konflik kepentingan (conflict of interests). Dalam tim tersebut terdapat sejumlah eks-timses Emil di Pilgub Jabar 2018 hingga adik kandung Emil, Elpi Nazmuzzaman. Daddy mengatakan, hal tersebut dikhawatirkan memunculkan rasa sungkan di kalangan pejabat lain hingga kemungkinan sulitnya peneguran terjadi apabila anggota TAP melakukan kesalahan.

"Repot memang kalau keluarga dilibatkan. Pasti conflict of interest. Ini bisa bikin orang lain sungkan. Urang Sunda mah masih aya rasa 'kararagok', ada juga 'heurin ku letah'. Kalau kerja tidak maksimal takutnya tidak ada yang menegur," ungkapnya. Ketika ditanya apakah saat ini TAP telah memberi sumbangsih signifikan dalam pembangunan Jabar, Daddy mengatakan penilaian hal tersebut bersifat subjektif.

"Urusan maksimal tidaknya, sangat tergantung sudut pandang. Mungkin menurut gubernur maksimal. Sedangkan, ada anggota dewan yang menilai malah seharusnya dibubarkan," jelas Daddy.

Dewan Minta Ridwan Kamil Evaluasi Tim Akselerasi Pembangunan.

Banyak laporan keluhan mengenai Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jawa Barat, anggota DPRD Jawa Barat berencana melakukan hak bertanya atau hak interpelasi kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bahkan anggota DPRD Jawa Barat pun mendesak Gubernur Jabar untuk mengevaluasi TAP. Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mengatakan saat ini memang bergulir isu terkait hak interpelasi oleh beberapa anggota DPRD Jawa Barat.

"Sekarang ini memang seperti itu. Banyak diobrolin. Tapi memang TAP ini kontroversi, karena kami cari di nomenklaturnya belum ada. Dan kemudian di dalam perencanaan anggarannya waktu kami rencanakan tahun lalu belum ada masuk TAP. Ini jadi pertanyaan kami," katanya kepada wartawan di Bandung, Selasa (10/9/2019). 

Hadi mengaku selama ini pihaknya banyak mendapat keluhan terkait TAP dari berbagai pihak. Termasuk dari para perangkat daerah. "Kami melihat dalam pelaksanaan kerja kemarin, banyak keluhan dari pihak eksekutif yang aslinya (OPD) terkait keberadaan TAP sampai saat ini. Laporan yang masuk ke kami, TAP ini membuat semacam ada dualisme kepemimpinan di opd opd," jelasnya. 

Menurutnya hal tersebut tentunya tidak sehat bagi roda pemerintah provinsi Jawa Barat.  "Itu bukan suasana yang sehat. Kalau tidak sehat saya gak setuju, kembalikan ke normatifnya. Banyak keluhan, kami berkomunikasi tidak secara formal tapi informal juga. Saya mendengar dari banyak sumber dari berbagai level dan opd. Saya sebagai anggota dprd punya hak mendengar dan menyampaikan," katanya.

Oleh karena itulah, lanjut Hadi, pihaknya mendesak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mengevaluasi TAP. Apalagi kehadiran TAP pun tidak membuat kinerja Pemprov Jabar menjadi lebih baik. 

"Harapannya di evaluasi, keberadaannya diperlukan gak, dan gubernur pun harus terbuka kepada kami. Kalau melihat dari sisi kinerja saya lihat justru kinerja pemprov menurun. Itu harus di evaluasi secara objektiv terbuka, sehingga publik jadi paham," jelasnya. Hadi juga menegaskan, keberadaan TAP ini sangat kontoversi, terutama dari sisi penganggarannya. 

"Gubernur tidak pernah menyampaikan ke kami sepanjang penganggaran yang lalu tentang TAP. Pak sekda yang lama pun tidak pernah menyampaikan itu, yang jelas tiba tiba ada dan masuk. Jadi kami dalam proses penganggaran tidak paham kenapa ini ada. Apa yang terjadi sekarang terkait ketidak nyamanan, itu sampai ke telinga kami," pungkasnya.

Respons Pengamat Terhadap Komposisi Tim Akselerasi Pembangunan Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil membentuk Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) melalui keputusan gubernur pada November 2018. Dalam tim yang dipimpin Rektor Unpad Tri Hanggono itu ada beberapa nama eks timses, adik kandung serta sepupu Ridwan Kamil.

Meski Ridwan Kamil memastikan timnya bekerja dengan maksimal dan profesional, namun banyak penilaian disampaikan sejumlah kalangan. Di antaranya pengamaat politik sekalaigus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin.

Ujang Komarudin menilai adanya adik kandung dan sepupu Gubernur Jawa Barat tersebut masuk ke dalam Tim Akselerasi Pembangunan kuranglah begitu tepat. “Itu merupakan bagian dari hak Ridwan Kamil tetapi sebaiknya dihindari karena banyak pihak melihat ini bagian dari nepotisme. Apabila tidak transparan akan memunculkan banyak persepsi terkait politik kepentingan bukan hanya di masyarakat tetapi pada internal pemerintahan yang dipimpin," terang Ujang di Jakarta, Kamis (21/3).

Meski Ridwan Kamil mengaku dapat bekerja secara profesional dalam membagi momentum antara profesi dan keluarga, namun Ujang mengingatkan agar hal tersebut dapat dihindari. Pasalnya, beberapa fakta lapangan hal tersebut sulit sekali terjalin.

"Apapun alasannya. Entah karena kemampuan adiknya RK yang dianggap mampu untuk bekerja di TAP. Tetap saja masyarakat akan memandang bahwa hal tersebut bagian dari praktik menyuburkan nepotisme," tuturnya.

Putra daerah asal Jawa Barat ini pun berharap, Gubernur Jawa Barat tersebut dapat memikirkan langkah solusi yang terbaik agar saat berjalannya TAP tersebut dapat maksimal tanpa ada kontroversi.

"Praktik-praktik yang mengarah ke nepotisme sebaiknya dihindari agar tidak ada konflik kepentingan. Kan bisa dicari yang lain yang lebih kompeten, berilah kesempatan," tegas Ujang.

Senada dengan Ujang, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengingatkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal potensi konflik kepentingan dalam pembentukan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP). Pasalnya, dalam tim yang dibentuk Ridwan Kamil itu muncul nama adik kandung dan sepupunya.

"Rekomendasi KPK selalu mengingatkan untuk menghindari konflik kepentingan. Itu yang utama dalam menghindari prilaku korup," kata Saut, kemarin.

Tim akselerasi yang dibentuk Emil menjadi sorotan lantaran diisi adik kandung, sepupu, serta sejumlah mantan tim suksesnya saat berlaga dalam pemilihan gubernur. Tim itu dibentuk lewat Keputusan Gubernur Nomor 060.1/Kep.1244-Org/2018 dan diketuai oleh Rektor Universitas Padjajaran Tri Hanggono. Total ada 19 orang di dalamnya.

Adik Emil, Elpi Nazmuzzaman dan sepupunya Ferdhiman Putera Bariguna menjabat sebagai Dewan Eksekutif TAP Jabar. Sedangkan, bekas Wakil Ketua Tim Kampanye Arfi Rafnialdi menjadi Ketua Harian TAP Jawa Barat.

Selain itu, muncul pula nama Sri Pujiyanti yang menjadi Wakil Sekretaris dan Lia Endiani dipercaya Ketua Tim Media Tim Kampanye. Keduanya kini berada dalam Dewan Eksekutif TAP Jabar. Ridwan Kamil sendiri mengatakan tim itu bertugas memberi masukan terkait kebijakan serta memastikan visi misi gubernur berjalan lancar sesuai target.

"Sehingga rakyat melihat Jawa Barat maju lancar," ujarnya. Namun, Saut mengatakan pelibatan keluarga dalam sebuah kebijakan pemerintah bertentangan dengan azas manajemen modern. Dia menilai meski pembentukan tim itu telah diatur penganggarannya, tetap saja potensi konflik kepentingan tetap ada.

"Tidak melibatkan keluarga itu jadi hal penting," kata dia. Saut mengatakan akan berkoordinasi dengan koordinator KPK wilayah Jawa Barat untuk mencermati pembentukan tim.

DPRD Segera Tanya BPK Soal Aliran Dana ke Tim Bentukan Gubernur Jabar.

DPRD Jawa Barat akan meminta pendapat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kabar kucuran dana untuk Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang dibentuk Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (Emil). "Kita butuh fatwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Boleh enggak sih yang begitu. Jangan sampai katakanlah niat baik Pak Gubernur, tapi cara salah bisa jadi temuan," kata anggota DPRD Jabar Daddy Rohanady di Bandung, Jumat (11/10).

Dia tidak ingin ke depannya ini menjadi persoalan yang bisa mencoreng Pemprov Jabar. "Kan yang buruk bukan cuma Pak Gubernur. Karena pemerintahan di daerah dilakukan Pak Gubernur dan dewan. Jadi buruk, buruk semua," katanya.

Daddy mengaku telah menerima keluhan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait kehadiran TAP. "Ada yang menyampaikan keluhan soal itu, ngasih sinyal-sinyal. Enggak mungkin kepala dinas (kadis) protes ke gubernur kan, enggak mungkin," katanya.

Dia menegaskan, tidak boleh ada pihak lain yang menjadi sekat antara OPD dan gubernur. "Ya logikanya, kadis punya laporan langsung ke gubernur. Enggak boleh ada lagi sekat di situ. Secara prinsip enggak boleh terjadi kalau ada sekat di antara kadis dan gubernur," katanya.

Berdasarkan sumber, OPD harus menganggarkan biaya untuk keperluan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ) yang dibentuk TAP di setiap OPD. "Untuk honor bulanan, honor sebagai narasumber, sampai biaya perjalanan dinas (BPD), diakomodasi. Disesuaikan dengan disiplin ilmu. S1 sekian, S2 sekian," kata sumber itu.

Adapun besaran anggaran yang dialokasikan kepada TAJJ, menurut sumber itu, berbeda-beda untuk setiap OPD. "Masing-masing berbeda, tergantung besaran OPD. Ada yang Rp540 juta setahun, ada juga yang Rp1,2 miliar setahun," katanya. (X-15)

DPRD Terima Info soal Kelakuan Tim Bentukan Gubernur Ridwan Kamil. TIM Akselerasi Pembangunan (TAP) yang dibentuk Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (Emil) terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Jawa Barat diduga sudah mengintervensi terlalu jauh.

Apalagi, TAP tersebut sudah membentuk Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ) di setiap OPD. TAJJ yang berisi pihak eksternal itu bahkan ditugasi mengatur dan mengawasi kinerja OPD. Anggota DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya mengaku sudah menerima informasi terkait kehadiran TAJJ di setiap OPD. "Ada yang mengatasnamakan TAP. Belakangan kami dengar TAJJ," katanya, Jumat (11/10).

Dia mendapat informasi terkait keberadaan TAP yang telah merusak sistem pemerintahan di Jabar yang sudah berjalan bagus. "Setelah kami konfirmasi, dan di luar forum (resmi), beranilah para pimpinan dinas ini curhat. 'Pak, ini ada TAP'. Mereka itu, menurut kami, merusak tatanan kerja," katanya.

Dia menjelaskan,bahwa  intervensi TAP terlihat dari sejumlah program kerja OPD yang tidak sesuai dengan hasil pembahasan bersama dewan. Program kerja yang sudah disepakati OPD dengan dewan bisa tiba-tiba hilang karena tidak sesuai dengan keinginan TAP.

Sebaliknya, program yang tidak pernah dibahas dengan dewan justru malah dikerjakan OPD atas dasar permintaan TAP. "Dalam beberapa kali, saya melihat dan merasakan, apa yang dibahas (dengan OPD) itu ternyata tak terealisasi dalam eksekusi. Misalnya kami sepakat pos ini direalisasikan atau dikurangi, atau apa. Tapi ada hal yang tidak kita bahas, tidak dilaporkan apapun, tiba-tiba muncul," bebernya.

Dia memastikan kondisi ini terjadi di banyak OPD. "Kami sebagai anggota DPRD sangat intensif berkomunikasi dengan mitra (OPD). Itu kewenangan dan tugas kami. Jadi kami tahu kejadian ini ada di banyak OPD," katanya. Oleh karena itu, dia memastikan pihaknya akan menolak keberadaan TAP yang dibentuk Emil karena tidak sesuai dengan aturan baku pemerintahan. Terlebih, selama ini pihaknya tidak diinformasikan eksekutif terkait keberadaan tim tersebut.

"Penanggung jawab tertinggi untuk setiap OPD adalah kepala dinas atau kepala biro, bukan TAP. Kami tegas menolak. Itu bukan sebuah tata kelola pemerintahan yang bisa kami pertanggungjawabkan. Apalagi yang sudah merusak tatanan kerja," ujar Anggota DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya, seraya mengaku dirinya banyak menerima keluhan dari para kepala dinas karena merasa ditekan TAP.

Diduga Banyak Program Pemprov Jabar Muncul Tiba-Tiba.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dianggap banyak memasukkan program siluman ke dalam rencana kerja 2019 ini. Selain tiba-tiba muncul dan tidak pernah dibahas terlebih dahulu bersama pihak-pihak terkait, saat ini banyak program tidak berjalan.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Demokrat, Asep Wahyu Wijaya, mengatakan, banyak program kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2019 ini yang muncul tiba-tiba karena tidak melalui pembahasan dengan pihaknya. Sebagai contoh tiba-tiba muncul penataan Situ Rawa Kalong di Kota Depok pada tahun ini.

Sebab, DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) maupun organisasi perangkat daerah (OPD) di bawahnya tidak pernah membahas proyek yang menelan biaya Rp30 miliar tersebut. "Ini gila. Ada penataan situ, tidak pernah diajukan OPD, enggak pernah dibahas, tiba-tiba programnya ada di sana untuk tahun sekarang," kata Asep di Bandung, Rabu (9/10).

Selain tak pernah dibahas, Asep pun menyayangkan revitalisasi situ tersebut karena kewenangannya bukan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurut dia, penataan daerah aliran sungai tersebut berada di pemerintah pusat sehingga akan menyalahi aturan jika menggunakan APBD Provinsi Jawa Barat.

"Itu bukan kewenangan kita lo. Kalimalang, itu kan pusat kewenangannya," kata dia. Tak hanya itu. Penataan alun-alun yang menjadi rencana kerja unggulan Ridwan Kamil pun menuai polemik. Dia heran dengan tiba-tiba munculnya penataan alun-alun Ciri Mekar di Kabupaten Bogor, dan tidak pernah dibahas terlebih dahulu dengan DPRD Provinsi Jawa Barat.

Terlebih, Asep yang menjadi legislator provinsi sejak 2014 menyebut dewan bersama Gubernur Jawa Barat sebelumnya, Ahmad Heryawan, sudah sepakat untuk merevitalisasi alun-alun Jonggol di Kabupaten Bogor, bukan Ciri Mekar. "Itu baru beberapa. Banyak contoh lain yang tiba-tiba muncul, tidak dibahas dulu," katanya.

Akibat tiba-tiba muncul, menurut dia banyak program kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2019 ini yang jalan di tempat. Selain dana yang tidak terserap, juga menunjukkan ketidakefektifan dari program kerja tersebut.

"Ternyata programnya banyak yang mogok. Ini dampak tak komunikasi dulu, tidak dibahas dulu," katanya.Asep pun mempertanyakan keberadaan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang dibentuk Emil untuk mempercepat jalannya pembangunan. "TAP itu tujuannya untuk akselerasi, percepatan. Tapi ternyata banyak yang mogok, anggaran banyak yang idle," katanya.

Lebih lanjut Asep mengatakan ia mendapat banyak informasi dari anggota dewan dari partai pengusung Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum pada Pemilu Gubernur 2018. "Teman-teman dewan pengusungnya (pada Pemilu Gubernur 2018) beranggapan persoalan-persoalan ini serius, berdampak massif kepada publik," katanya.

Hal-hal seperti itu, menurut dia mengundang sebagian besar anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mengusulkan hak interpelasi. Dia bersama fraksi lainnya termasuk partai pengusung Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum semakin serius untuk mengajukan rencana tersebut.

"Sekarang sedang menghimpun syarat materi. Materinya lagi dibahas. Kita terus diskusi, pengayaan-pengayaan terus dilakukan. Lalu syarat formil di tatib. Tatib sekarang sedang kita bahas. Minimal 15 orang dari dua fraksi mengajukan interpelasi. Saya haqul yakin 15 dapat," katanya.

Asep memastikan pihaknya tidak main-main dalam mengajukan interpelasi. Ini penting agar kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selanjutnya sesuai aturan dan memiliki tujuan yang jelas yakni demi kepentingan masyarakat.

"Teman-teman (dewan) tidak mau dianggap kok Anda diam saja. Ini refleksi sadar dari teman-teman di DPRD. Ini suasana kebatinan yang ada. Saya  berani ngomong karena banyak bukti. Ini bukan soal pribadi, ini tentang fenomena yang ada," katanya.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Yod Mintaraga, mengatakan, agenda interpelasi diperlukan untuk memperjelas capaian pembangunan yang sudah berjalan.

"Ini hal wajar yang dilakukan lembaga legislatif. DPRD meminta pertanggungjawaban kepada Gubernur jika ada kebijakan yang mengganggu dan berdampak luas," katanya seraya menyebut Emil harusnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan dewan dalam setiap program kerja yang akan dilakukan.

Keberadaan Tim Akselerasi Pembangunan dan Jabar Juara Harus Dievaluasi Gubernur Jabar.

Keberadaan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) dan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ) yang dibentuk Gubernur Ridwan Kamil harus dievaluasi. Hal itu seiring dengan menyeruaknya isu interpelasi yang bergulir di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat saat ini.

Demikian diungkapkan anggota DPRD Jawa Barat Bucky Wibawa Karya Guna seusai menggelar diskusi publik di Jalan Tubagus Ismail VIII Kota Bandung, Senin, 4 November 2019. Diskusi publik yang semula digelar dengan beberapa anggota DPRD Jawa Barat seperti Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya, Ketua Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia Tia Fitriani, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Oleh Soleh, termasuk dengan Ketua Harian TAP Jawa Barat Arfi Rafnialdi, hanya dihadiri beberapa narasumber.

Ketidakhadiran narasumber lainnya dari DPRD Jawa Barat diduga berhalangan hadir, demikian juga dengan Ketua Harian TAP Jawa Barat. Diskusi itu digelar terkait dengan pandangan wacana penggunaan hak interpelasi di kalangan DPRD Jawa Barat yang menyoroti kinerja Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, termasuk keberadaan TAP dan TAJJ yang direkrut dalam menjalankan roda pemerintahan Ridwan Kamil.

“Jika dalam perjalannya terjadi semacam ada distorsi di tupoksi TAP dan TAJJ, misalnya ada temuan di lapangan terjadi penyalahgunaan kewenangan, saya kira tidak sungkan-sungkan kami akan menyampaikan itu ke gubernur. Saya kira (keberadaan TAP dan TAJJ) memang harus dievaluasi gubernur dengan menyeruaknya isu interpelasi ini,” ujar Bucky.

Disinggung mengenai keseriusan DPRD Jawa Barat menggunakan hak interpelasinya kepada Gubernur Jawa Barat ini, Bucky mengaku pihaknya tidak mengetahui secara detail hal itu. Dia beralasan dirinya merupakan anggota DPRD Jawa Barat baru, sedangkan isu interpelasi ini sudah bergulir sejak 1 tahun terakhir DPRD Jawa Barat periode 2014-2019.

“Jadi kalau saya memang masih baru (menjabat DPRD Jabar) dan harus menelusuri dulu akar permasalahannya dari periode lalu itu sampai sekarang. Kalau itu menyangkut masalah TAP dan TAJJ, jadi ya kita juga harus mempelajari dulu. Saya tidak tahu apakah itu hanya wacana atau akan digulirkan. Karena itu kan (hak interpelasi) hak yang melekat pada setiap anggota dewan,” ujar dia.

Disinggung mengenai keberadaan TAP dan TAJJ dalam roda pemerintahannya Gubernur Ridwan Kamil saat ini, Bucky menilai, TAP ini bukan merupakan tim teknis dan direkrut gubernur hanya sekedar memberikan saran kepada gubernur mengenai arah pembangunan. TAP pun bukan berasal dari aparatur sipil negara (ASN).

“Kemudian TAJJ. Nah apakah TAJJ ini merupakan turunan atau bukan?Tapi informasinya, saya sempat berbincang juga dengan Prof Asep Warlan, katanya tidak ada hubungan struktural antara TAP dan TAJJ. Jadi apakah bisa dibubarkan (TAP dan TAJJ), ya bisa saja. Karena itu kan menggunakan keputusan gubernur. Tinggal gubernur mau tidak membubarkannya?,” ucap dia.

Tim Akselerasi Pembangunan Jabar Tepis Lahirkan Konflik Kepentingan.

Anggota Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jawa Barat Erry Riyana Hardjapamekas menepis kekhawatiran TAP beresiko melahirkan konflik kepentingan. Mantan Ketua KPK tersebut menegaskan pembentukan TAP Jabar sudah sesuai aturan. Saat dirinya dilibatkan oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil dipastikam pembentukan TAP Jabar dilakukan secara transparan dan diisi orang kredibel dibidangnya. 

"TAP dibentuk dengan keterbukaan, tanpa sembunyi-sembunyi atau dikemas dengan cara kemasan indah. Potensi konflik kepentingan (PKK) muncul ketika keterbukaan tidak hadir, sebaliknya PKK tereduksi ketika transparansi hadir," ujar Erry di Bandung, Senin (18/3/2019).

Erry menjelaskan, pembentukan TAP Jabar dilakukan untuk mengakselerasi program kerja serta mempercepat realisasi pembangunan di Jabar. Hal itu sesuai dengan arahan Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang mengusung tagline 'Jabar Ngabret'. 

"Mengangkat orang yang dipercaya itu bukanlah pelanggaran etika atau hukum, melainkan kewajaran semata. Mari berpikir positif tanpa prasangka, bicara dengan data dan fakta. Terlalu mudah bila sekadar mencari kesalahan atau kelemahan, mari kita bersama-sama nenggali gagasan. Kepada Kang Emil, tetap semangat dan cermat, terima semua kritik sebagai suplemen gairah kejuangan," jelasnya.

Dia menilai TAP bagian dari upaya Ridwan Kamil didampingi dengan ketat oleh pihaknya. Menrutnya  pengendalian dan penilaian kinerja kepada atasannya dan serahkan pengawasan teknis kepada ahlinya. 

"Silakan semua anggota TAP diawasi, dan ditegur bila ada yang menyimpang atau menyalahgunakan wewenang, kalau pun punya wewenang," katanya. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 060.1/Kep.1244-Org/2018 yang dikeluarkan pada 27 November 2018.

TAP diisi sejumlah pakar dengan latar belakang kelilmuan beragam seperti Erry Riyana Hardjapamekas, Indratmo Soekarno, Bernardus Djonoputro, Evi S Saleha, Budi Raharjo, Budhiana Kartawijaya, Kusmayanto Kadiman, Asep Warlan dan Dedi Kusnadi Thamim.

TAJJ Dinilai Hambat Pembangunan di Jabar, Legislator Rekomendasikan Pembubaran.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Jabar dari Fraksi PKS, Haru Suandharu menilai keberadaan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ) bentukan Gubernur Ridwan Kamil hanya menjadi penghambat pembangunan di Jabar. Sebagai pengawas, DPRD Jabar akan merekomendasikan agar TAJJ dibubarkan.

Haru menerangkan, sejauh ini, pihaknya sudah menerima sejumlah informasi penting mengenai TAJJ. Bahkan, kata Haru, DPRD Jabar sudah melakukan pengawasan terhadap TAJJ. "Bahwa ada beberapa OPD tidak berani mengeksekusi pekerjaan, dengan alasan belum selesai konsultasi dengan TAJJ," ujar Haru kepada wartawan, Senin (23/12/2019).

Fakta itu, ujarnya, menjadi pertanyaan DPRD. Pasalnya, tak seharusnya seorang Kepala OPD takut dalam melakukan pekerjaan. Sebagai pimpinan, dia memiliki kewenangan penuh untuk mengeksekusi selama ada anggaran dan masih dalam koridor aturan dan hukum yang berlaku, seperti halnya tak berbenturan dengan Pergub.

"Jadi seharusnya konsultasinya ke gubernur atau wakil gubernur saja, bukan ke TAJJ. Setelah itu, sesuai jalur komando saja, langsung kerjakan," tegas Haru. Haru pun menyatakan, pihaknya akan meminta kepada Komis I agar mendalami keberadaan dan peran TAJJ. Jika memang benar keberadaaanya hanya menjadi benalu, maka pihaknya akan mendesak Gubernur Jabar segera membubarkan TAJJ.

"Kami akan menggelar segera rapat kerja dengan para OPD terkait. Akan kami lihat sejauhmana keterlibatan TAJJ ini. Kalau terbukti, maka kami tidak segan-segan akan merekomendasikan pembubaran," paparnya kembali menegaskan. Lebih lanjut disampaikan Haru, DPRD Jabar sebenarnya sudah bertanya kepada Gubernur Jabar terkait keberadaa Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) dan TAJJ. Namun jawaban dari gubernur tak memuaskan dan tak manyelesaikan persoalan.

"Kalau kata gubernur mah ini namanya pengelolaan birokrasi 4.0 yang melibatkan komunitas. Tapi dalam perjalanannya, tata kelola pemerintahan harus dilaksanakan. Artinya birokrasi ini punya aturan main," pungkasnya.

Pakar: Ridwan Kamil Harus Jelaskan Payung Hukum TAP

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil harus menjelaskan keberadaan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) kepada DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal ini sangat penting untuk meyakinkan pentingnya keberadaan tim ahli yang saat ini tengah disorot anggota dewan.

Pakar politik dan pemerintahan dari Universitas Padjajaran Bandung, Muradi, menilai dewan harus segera memanggil Ridwan Kamil terkait polemik TAP ini. Saat kedua unsur pemerintahan daerah ini bertemu, Gubernur wajib menjelaskan tentang keberadaan tim yang dibentuknya tersebut.

"Harus ada akselerasi yang sama (antara gubernur dengan dewan), tak saling berdusta," kata Muradi di Bandung, Jumat (18/10).

Nantinya, kesempatan itu bisa digunakan pria yang karib disapa Kang Emil ini untuk merinci peraturan gubernur yang telah diterbitkan sebagai payung hukum TAP. Dewan pun harus menggali informasi detail terkait TAP yang selama ini dinilai kontroversi.

"Dewan bisa tanya tupoksi (tugas pokok dan fungsi) mereka (TAP) seperti apa. Apakah bisa membatalkan program (kerja yang sudah disepakati dengan dewan)," ucapnya. Jika dalam pergub tersebut TAP berhak membatalkan program kerja, menurutnya, sah-sah saja sehingga dewan tidak bisa mempersoalkan langkah tersebut.

"Tapi setahu saya, tim ahli itu untuk mendorong program yang sudah ada. TAP untuk mempercepat program yang sudah dilakukan," ungkapnya. Selain memuat landasan hukum terkait tugas pokok dan fungsi TAP, Muradi pun berharap peraturan gubernur itu mencantumkan hak-hak apa saja yang bisa diperoleh tim ahli yang banyak diisi relawan dan pendukung Emil-Uu pada Pemilu Gubernur Jawa Barat 2018 itu.

Bahkan, lanjut Muradi, tidak menjadi persoalan jika dalam payung hukum itu tercantum dengan jelas besaran gaji yang akan diperoleh mereka. Pemberian gaji yang jelas ini sangat penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mengotak-atik APBD.

"Jadi kalau Kang Emil cukup berani, dijelaskan saja, anggarannya sekian. Itu bisa lebih clear," tuturnya. Dengan memeroleh gaji yang jelas, dia meyakini TAP akan bekerja lebih profesional dan efektif sehingga terhindar dari hal-hal yang melanggar hukum seperti mengotak-atik program kerja dan APBD.

"Mereka akan menjalankan tupoksi yang sudah ada. Kerawanannya akan lebih besar kalau mereka tidak clear soal pendanaan," imbuh Muradi. Sebagai contoh, dia mengapresiasi keberadaan tim ahli di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diberi nama Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Menurutnya, tim bentukan Anies Baswedan itu lebih jelas dan transparan terkait tugas pembiayaannya.

"Kalau saya sih nganggap TGUPP di Jakarta jelas. Jelas fungsinya, tupoksinya, jelas anggarannya," kata dia seraya menilai DPRD Provinsi Jawa Barat harus segera memanggil Emil terkait polemik TAP ini.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Daud Achmad menjamin keberadaan TAP bentukan Emil tidak mengganggu kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Meski tidak secara lugas, dia menampik informasi yang menyebut TAP mengganggu OPD bahkan hingga bisa mencoret dan memasukkan anggaran.

"TAP bukan makhluk yang ilegal. TAP dibentuk oleh keputusan gubernur. Tugasnya di sana jelas," kata Daud. Menurutnya, TAP yang diketuai mantan rektor Unpad Tri Hanggono Achmad ini memiliki payung hukum yang jelas. Tim tersebut bertugas memberi masukan dan bersama-sama mengawal program Emil-Uu yang masuk dalam RPJMD hingga 2023 mendatang.

"Jadi kita bersinergi, berkolaborasi bersama TAP. Soal intervensi OPD, tidak seperti itu, yang saya rasakan kita bersinergi, berkolaborasi, diskusi, dan sebagainya," ungkapnya. Kehadiran TAP di OPD, menurutnya, sudah menjadi hal biasa. Sejak dulu tim ahli di setiap dinas ada dan diperkenankan sesuai kebutuhan.

Disinggung adanya keluhan dari DPRD Provinsi Jawa Barat terkait keberadaan TAP, Daud menghargai penilaian tersebut. "Kami sangat menghargai. Ini merupakan masukan bagi kami, ini juga jelas sebagai bahan evaluasi bagi kami, untuk perbaikan ke depan, untuk kemajuan warga Jawa Barat," ucapnya.

Dia memastikan komunikasi eksekutif dengan legislatif akan semakin  ditingkatkan, termasuk dengan DPRD. Niat tersebut juga sudah lama disampaikan Gubernur. Ketua TAP, Tri Anggono Achmad, memastikan pihaknya berpegang teguh pada tugas yang diberikan. "Jawa Barat punya tantangan besar. Kami terpanggil untuk memberi kontribusi," katanya.

(Berbagai sumber/transakt)