Minggu, 5 Juli 2020 | 10:44 WIB

Sidang Kasus Meikarta, Uang suap Diminta Iwa Rp 1 miliar namun direalisasikan hanya Rp 900 juta

foto

 

Sidang kasus Meikarta, terdakwa Iwa karniwa...

www.transaktual.com

Terdakwa yang juga Sekda Jabar nonaktif, Iwa Karniwa saat menjalani sidang perkara suap proyek Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Senin, 20 Januari 2020.Dalam sidang tersebut terungkap Iwa pernah menagih uang suap Rp 1 miliar.

Sekda Jabar nonaktif Iwa Karniwa sempat menanyakan soal pelunasan uang commitment fee pengurusan rekomendasi RDTR pembangunan Meikarta ke Kabid Tata Ruang PUPR Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili. Uang suap yang diminta Iwa sebesar Rp 1 miliar namun direalisasikan hanya Rp 900 juta.

Demikian terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek meikarta dengan terdakwa Iwa Karniwa, di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin, 20 Januari 2020. 

Dalam sidang yang dipimpin Daryanto tersebut agenda kesaksian dari lima orang, yaitu, mantan Kadis PUPR (terpidana) Jamaludin, mantan Kabid Tata Ruang PUPR (terpidana) Neneng Rahmi Nurlaili, pengembang Meikarta Edi Dwi Soesianto, ASN Pemprov Jabar Iyus Yusuf, dan Satriadi. 

Di persidangan terungkap Neneng Rahmi mengaku dipertemukan dengan Iwa oleh Sekretaris Dinas PUPR Henry Lincoln, lantaran dianggap kepengurusan rekomendasi PUPR dari Pemprov Jabar stuck atau mandek. 

"Ini saya ada link biar kerjaan beres mari ketemu Sekda (Iwa Karniwa)," kata Neneng, menirukan ajakan Henry Lincoln di persidangan. Saat itu Neneng yang mengaku tidak punya kenalan hanya manut saja setelah diperintahkan atasannya.

Henry, aku Neneng saat itu mempunyai kenalan untuk bisa menghubungkan dengan Sekda, yakni anggota DPRD Bekasi Soleman dan DPRD Jabar Waras Wasisto yang keduanya dari PDIP. Setelah itu, kemudian ada pertemuan di rest area KM 39 dengan Soleman dan Waras. Waktu itu, Henry meminta bantuan kepada keduanya untuk membantu pengurusan rekomendasi RDTR secara substansi di Pemprov Jabar. 

Intinya dari pertemuan itu Waras Wasisto siap membantu, bahkan langsung menghubungi Iwa. Tidak lama kemudian, dilakukan pertemuan di KM 72 dan dihadiri langsung oleh Iwa Karniwa. Setelah diutarakan saat itu Iwa hanya menanyakan soal kesiapan dokumen saja. 

"Setelah beres Pak Henry bilang ke saya Iwa minta Rp 1 miliar untuk keperluan Nyagub. Saya bilang uang dari mana. Henry bilang minta saja ke Lippo," katanya. 

Bahkan, lanjutnya, Soleman dan Waras kembali menyampaikan soal permintaan Rp 1 miliar, menurut mereka permintaan itu masih murah. Sebab biasanya Iwa meminta Rp 3 miliar. Kemudian diberikanlah Rp 900 juta secara bertahap melalui Soleman dan Waras. Penuntut Umum (PU) KPK kemudian menayakan soal persetujuan RDTR setelah uang itu diberikan?

Neneng mengaku untuk WP 1 dan 4 langsung pleno, bahkan seharusnya sudah ditandatangani gubernur. Karena belum juga rampung, Neneng pun akhirnya langsung menemui iwa di Gedung Sate. 

"Saat itu saya tanya progres. Iwa kemudian nanua itunya (uang) sudah beres?dan Henry jawab sudah. Iwa pun langsung menelpon Guntoro (eks Kabid Bina Marga)," ujarnya. "Kalau pertemuan dengan Iwa berapa kali?"  kata PU KPK.

Neneng menjawab sebanyak tiga kali, sekali di rest area dan dua kali di Gedung Sate. Neneng pun mengaku sempat melaporkan soal permintaan Iwa Karniwa ke Bupati Neneng Hasanah Yasin. "Beliau cuma jawab iya saja. Tapi saat gak ada progres, dia bilang ke saya agar nyari link lain karena bentar lagi dia (Iwa) gak kepake," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa didakwa menerima suap izin proyek Meikarta senilai Rp.900 juta. Dalam dakwaan penuntut umum KPK disebutkan uang sebesar itu dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya dalam keikutsertaannya pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Yadyn menjelaskan, suap tersebut berawal pada fase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 2017 yang diberikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan Waras Wasisto secara bertahap.

Terkait Rp 900 juta kepada Sekda itu terkait Raperda RDTR, pertama Rp 100 juta, (kemudian) Rp 300 juta, dan Rp 500 juta untuk kepentingan pembuatan banner spanduk dalam rangka persiapan pemilihan gubernur Jawa Barat.

Atas perbuatannya, Iwa Karniwa didakwa pasal 12 huruf a Undang - Undang Republik Indonesia nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan pasal 11 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada awalnya, Jaksa KPK mengadirkan sejumlah  saksi untuk diperiksa. Saksi tersebut yaitu dua orang berstatus terpidana, dua mantan karyawan PT Lippo Cikarang, dan mantan ajudan bupati Bekasi.

Dua saksi yang berstatus terpidana yaitu Neneng Rahmi Nurlaili (saat itu Kabid Tata Ruang dan Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi) dan Jamaludin. Sedangkan dua mantan karyawan PT Lippo Cikarang yang dihadirkan, yaitu Edy Dwi Soesianto dan Satriyadi. Sedangkan seorang saksi yaitu  Yusuf Taufik, mantan ajudan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah.

Dalam kesaksiannya, saksi Neneng Rahmi menerima uang Rp 1 miliar dari Satriadi (mantan karyawan PT Lippo Cikarang). Uang tersebut diterima saksi pada bulan Maret 2017 di Ruko Deltas Mas. Uang yang dimasukkan ke dalam koper tersebut,  kata saksi, akan digunakan untuk pengurusan Perda RDTR dan persetujuan substansi ke Pemproiv Jabar.  

Sebagaimana diketahui, bahwa Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Sekda Jabar nonaktif, Iwa Karniwa, menerima hadiah atau suap sebesar Rp 900 juta. Uang tersebut berasal dari PT Lippo Cikarang Tbk melalui PT Mahkota Sentisa Utama. Uang tersebut diberikan dengan tujuan agar terdakwa mempercepat keluarnya persetujuan subtansi dari gubernur Jabar Jabar atas Raperda RDTR yang telah disetujui DPRD Kabupaten Bekasi.

‘’RDTR dalam rangka pengembangan pembangunan kawasan Meikarta yang berada di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang, dan Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi,’’ kata Jaksa KPK, Yadyn.

Atas perbuatan terdakwa, Jaksa KPK menjerat Iwa dengan Pasal 12 hurup a UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupi sebagaimana telah diubah dengan   UU No 20 Tahun 2001 tentang  Perubahan atas UU No 31 Tahun 1991 tentang Tipikor Juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Selain itu, Jaksa KPK juga menjerat terdakwa dengan Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 64 atar 1 KUHP. 

Pengadilan Tipikor Bandung menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek Meikarta dengan terdakwa mantan Sekda Jabar Iwa Karniwa. Sidang kali ini beragendakan pemeriksaan saksi. 

Ada lima saksi yang dihadirkan oleh Jaksa KPK dalam persidangan kali ini, Senin (20/1/2020). Kelima saksi terdiri dari Neneng Rahmi mantan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, yang kini telah berstatus terpidana terkait kasus serupa. Kemudian Jamaludin mantan Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Edi Dwi Soesianto atau Edi Sus selaku Kepala Divisi Land Acquisition and Permit Lippo Cikarang, Satriadi yang juga terdakwa kasus serupa dan Iyus Yusuf. 

Dalam keterangan sejumlah saksi, Iwa Karniwa disebut sempat menanyakan dana Rp1 miliar yang dimintanya untuk mengurus persetujuan substantif Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi.

Dalam persidangan tersebut, Jaksa KPK kembali menanyakan terkait proses pengurusan RDTR Kabupaten Bekasi. Mulai dari pembahasan yang dilakukan oleh Pemkab Bekasi hingga mengajukan dokumen tersebut ke Pemprov Jabar untuk mendapat persetujuan substantif. 

Pada sidang itu, Neneng menceritakan awal hubungan dengan Iwa Karniwa yang saat itu menjabat Sekda Jabar. Dia dikenalkan oleh mantan Sekdis PUPR Hendry Lincoln melalui Anggota DPRD Bekasi Soleman dan Anggota DPRD Jabar Waras Wasisto. 

"Dia menyampaikan ada kepentingan penyelesaian raperda RDTR dan sudah masuk substansi dan minta dipertemukan dengan Pak Iwa. Intinya ada link (lain selain Pak Soleman) dengan pak Waras," ucap Neneng dalam sidang. 

Setelah itu, lanjut Neneng, ia mengadakan pertemuan di Km 38 tahun 2017 bersama Hendry Lincoln dengan Soleman dan Waras. "Selanjutnya ditindaklanjuti, dikabari Hendry bisa ketemu dengan Pak Iwa. Saat itu ketemu di rest area Km 72 . Pak Waras, Hendry, Pak Soleman, saya dan Pak Iwa," katanya. 

Usai pertemuan, lanjut Neneng, Hendry menyampaikan Iwa Karniwa meminta Rp1miliar untuk mengurus RDTR Bekasi. "Saya tidak dengar (langsung). Posisi keluar baru Hendry bilang Sekda Pak Iwa minta Rp1 miliar. Waktu itu kan balon gubernur,"ucapnya.

Setelah itu, secara bertahap Neneng mulai memberikan uang permintaan Iwa secara bertahap. Pertama sebesar Rp 100 juta, Rp 300 juta dan Rp 500 juta. "Uang tidak dibolehkan serahkan semua (Rp1 miliar) takut Pak Iwa enggak beresin," katanya. 

Setelah itu, kata dia, proses RDTR Bekasi belum ada progres signifikan. Pihaknya pada 2018 mencoba menanyakan terkait persetujuan subtantit RDTR Bekasi dari provinsi kepada Iwa.

Neneng menemui Iwa di Gedung Sate di ruangannya bersama Hendry Lincoln dibantu oleh anggota DPRD Bekasi Soleman. "Yang di dalam ruangan saya dengan Hendry saja. Kita tanyakan progres. Suruh telpon Guntoro (Kepala Bina Marga Jabar saat itu). Secara teknis diminta lengkapi data yang kurang," kata Neneng. Kemudian, dalam pertemuan itu, Iwa menanyakan terkait uang yang dimintanya. "Itunya sudah beres kata Pak Iwa," ucap Neneng. 

Jaksa KPK Ferdian Adi Nugroho menjelaskan kata 'itunya' yang dimaksud Neneng merujuk terkait dana yang diminta Iwa sebesar Rp1 miliar. Uang itu untuk melancarkan persetujuan RDTR oleh Gubernur Jabar pada saat itu dijabat Ahmad Heryawan. 

"Keterangan Neneng tadi, bahwa memang ada pertanyaan dari Pak Iwa ketika Ibu Neneng sama Pak Hendri terkait progres. Uang sudah diberikan kok belum persetujuan substansi," ujarnya. "Yang itu, merujuk pada permintaan Pak Iwa sebelumnya sebesar Rp1 miliar. Meski realisasinya berdasar keterangan Neneng hanya Rp900 juta," ujarnya.

(transakt)