Senin, 20 Januari 2020 | 19:28 WIB

Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Provokatif Sikapi Bencana KBB

foto

 

Ketua Baguna DPD PDIP Jabar, Drajat Hidayat Soetardja/RMOLJabar.

www.transaktual.com

“Memang sejak awal kehadiran proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang dikelola PT KCIC, melalui jalur di seputaran Kab. Bandung Barat diduga selalu dibumbui masalah oleh Bupati Bandung Barat, AA Umbara” ujar Pemerhati sosial di Jawa Barat. Terbukti dengan munculnya musibah banjir yang melanda Kabupaten Bandung Barat. Para Relawan dan pemerhati juga Kelompok Tim yang mambantu meringankan beban para warga yang terkena dampak banjir, menuding Bupati Bandung Barat menjadi Provokator Banjir.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jawa Barat menilai, Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB), Aa Umbara Sutisna hanya sebagai provokator dalam musibah banjir yang melanda warganya.

Seperti diketahui, pada Selasa (31/12) lalu, saat banjir merendam Kampung Lebaksari, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Aa Umbara yang meninjau lokasi banjir tepatnya di bawah underpass Padalarang, menyatakan bahwa Pemda Kabupaten Bandung Barat sangat dirugikan dengan keberadaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang dikelola PT KCIC.

“Kalau ini tidak dibereskan dan malam ini orang KCIC harus datang. Dan kami sepakat proyek ini harus disetop,” tegas Umbara ketika itu, Selasa (31/12).

Menyikapi pernyataan Umbara tersebut, Ketua Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDIP Jabar, Drajat Hidayat Soetardja mengganggap, pernyataan orang nomor satu di KBB tersebut tidak pantas. Pasalnya dengan pernyataan yang demikian malah memicu munculnya polemik di masyarakat terutama di kalangan masyarakat yang terdampak bencana.

“Menurut saya gak pantaslah bupati menyampaikan seperti itu, kalau saya, terlepas dari KCIC terkait bencana tapi yang pasti bupati Umbara itu gak pantas pernyataan seperti itu. Jadi memprovokasi masyarakat,” ucap Drajat saat ditemui, Selasa (7/1).

Menurut dia, seharusnya ketika ada bencana, sebagai bupati mestinya mengambil langkah untuk segera menurunkan bantuan terkait apa yang dibutuhkan dan melakukan evaluasi. Bukan malah memicu munculnya perdebatan sehingga masyarakat yang terdampak bertambah banyak masalahnya.

“Harusnya lakukan saja dulu, bantuan terkait korban bencana ini harus seperti apa? jangan menyalahkan bencana alam yang terjadi,” ujarnya.

Dengan adanya pernyataan yang dinilai tidak pantas keluar dari mulut bupati, dia menyayangkan. Pasalnya pernyataan tersebut telah membuat masyarakat di KBB turut terprovokasi bahkan sampai ada ucapan yang tidak pantas turut diucapkan masyarakat saat berada di lokasi banjir bersama Aa Umbara ketika itu.

“Akhirnya masyarakat merasa yang disampaikan Bupati itu benar, akhirnya ada bahasa yang kurang pantas dilakukan, Jokowi goblog lah segala macam,” tudingnya.

Ditambahkan dia, terlepas dari benar atau salahnya PT KCIC dalam mengerjakan proyek kereta cepat sehingga dituduh memicu banjir bandang. Prioritas utama seorang bupati adalah memastikan keselamatan warganya disamping bergerak cepat memberikan bantuan yang dibutuhkan warganya yang terdampak.

“Jadi terlepas dari kesalahan siapa, bupati gak pantas melakukan seperti itu,” pungkasnya. 

(transakt)