Senin, 16 Desember 2019 | 08:55 WIB

Dilema TP4D – LSM dan ORMAS – TAP Jawa Barat

foto

 

Dilema TP4D – LSM/ORMAS – TAP Jawa Barat.

Dilema TP4D – LSM/ORMAS – TAP di Jawa Barat

www.transaktual.com

Beberapa hari belakang riuh terdengar beberapa media memberitakan masalah, oknum Lsm/Ormas meminta dana partisipasi, ada lagi oknum TP4D lakukan kerjasama menyesatkan dengan meminta kontribusi, selanjutnya masalah di Jawa Barat ada Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang datang ke Kepala dinas, meminta minta anggaran.

Baca tentang TAP Jabar : https://www.transaktual.com/kabar/392/tak-hanya-eks-timses-adik-kandung-ridwan-kamil-dan-sepupunya-masuk-tap-jabar.html

Baca tentang Ormas/Lsm : https://www.transaktual.com/kabar/391/pelaksana-proyek-jatijajar-diperas-7-oknum-ormas-dan-lsm-diminta-bikin-laporan-resmi-ke-polisi.html

Baca tentang TP4D  : https://www.transaktual.com/kabar/390/wadah-pengawasan-proyek-yang-jadi-celah-jaksa-korupsi.html

Masalahnya dimana.

Tentang TP4D, Menurut Alex Marwata (KPK), ada pengusaha berupaya memenangkan lelang proyek itu dengan memengaruhi jaksa TP4D dari Kejari Kota Yogya Eka Safitra. Mulanya jaksa Kejari Surakarta, Satriawan memperkenalkan Gabriella kepada Eka.

Dalam pembahasan itu, Eka Safitra diduga meminta komitmen fee 5 persen dari nilai proyek atau setara Rp415 juta. Sejauh ini, KPK mengidentifikasi ada tiga kali pemberian kepada Eka.

Usai KPK Tangkap Jaksa TP4D Karena Suap Terkait ini, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menyatakan prihatin karena fungsi TP4D yang seharusnya dapat mengantisipasi tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) justru tersangkut kasus dugaan suap. (itu baru satu kasus….red).

Tentang LSM dan ORMAS. Ke-7 oknum dari ormas dan LSM itu meminta dana jatah sebesar 1 persen dari total anggaran pengerjaan proyek senilai Rp 7,258 Miliar. Alasannya dana itu sebagai biaya koordinasi agar pengerjaan proyek lanjutan di Jalan Raya Bogor, Jatijajar, Tapos, Depok itu, berjalan aman dan kondusif.

Tentang TAP Jawa Barat. Ada indikasi balas jasa Gubernur RK, Selain Elpi (adik Ridwan Kamil), sejumlah nama di TAP menjadi sorotan, antara lain mantan Komisioner KPU Jabar Ferdhiman Putera Bariguna alias Aang (sepupu Ridwan kamil), Arfi Rafnialdi (eks timses), Lia Endiani (eks timses), Sri Pujiyanti (eks timses), dan Wildan Nurul Padjar (sepupu Ridwan Kamil).

Kasusnya sama, sama sama meminta “jatah” proyek yang sedang, akan atau sudah dikerjakan, masalahnya bila dipisahkan satu persatu maka akan terkuak adanya :

Pada kasus TP4D, adalah oknum Jaksa yang tidak puas atas gaji bulanan yang diterimanya, dan memperoleh iming iming dana tambahan dari Pengusaha untuk menjadi bemper bila ada instansi atau lembaga lain yang menggangu kinerjanya yang belum baik, sebab bila yang dilakukannya dengan baik dan benar tidak perlu takut diperiksa pihak lain, oknum jaksa TP4D tergiur dan pasang badan, dengan jawaban “Everything is oke”.

Pada Kasus 7 Oknum Ormas dan LSM yang meminta uang “Jago” atau dana partisipasi kepada Pengusaha yang dianggap mapan dan memperoleh pekerjaan dengan Pagu Anggaran yang lumayan besar, disisi lain sebagai Lsm atau Ormas yang setiap harinya bergelut dengan keresahan para anggotanya, untuk mendapatkan sesuap nasi, tidak pernah pihak yang berkompeten diantaranya “Kesbang” yang mewakili Pemerintah, memberi jalan keluar, walaupun sudah ada rencana Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, membantu kegiatan Lsm maupun Ormas, yang selama ini pagu anggaran kegiatan untuk Ormas maupun Lsm dikerjakan sendiri oleh instansi terkait yang seharusnya dibina dan diberi fasilitas pekerjaan, tetapi belum/tidak pernah ada realisasinya, sehingga lama kelamaan menjadikan mereka liar.

Pada Kasus TAP Jawa Barat, atau Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ) ini memang keterlaluan, bukankah Gubernur itu dipilih oleh warga Jabar, lalu mengapa harus ada Tim sukses selanjutnya diberi fasilitas bayangan seperti TAP Jabar yang hingga sampai sekarangpun belum ada gebrakan yang signifikan, seharusnya warga Jabar yang diberi fasilitas lebih, untuk ucapan terima kasih, ujung ujungnya malahan dengan sengaja oknum TAP datang dan “meminta minta” kepada Kepala kepala dinas untuk merealisasikan pekerjaan yang mungkin belum ada di Anggaran berjalan, bukankah Pengurus TAP tersebut memperoleh tunjangan setiap bulannya, termasuk Ridwan Kamil yang menjabat sebagai Gubernur duduk menjadi Pembina. Kemudian yang menjadi sorotan adalah adik dan sepupu Ridwan Kamil seharusnya tidak perlu “Icikibung”, atau turut campur (menyibukkan diri….red) mengganggu kerja saudaranya yang jadi Gubernur. Jangan salahkan nantinya bila ada nada sumbang, “aaah ternyata adik dan para sepupunya pada nganggur, bisanya Cuma jadi parasit di gedung Sate”…. Sangat menyakitkan bukan… (bersambung…)

(Tb. Koko Asmara, Penulis, Pemerhati sosial..di Jawa Barat).