Selasa, 20 Agustus 2019 | 03:40 WIB

Istri Ketua DPD Partai di Jawa Barat Diduga Tersandung Kasus Penipuan Ijin Tambang di Kendari

foto

 

Istri Ketua DPD Partai di Jawa Barat Diduga Tersandung Kasus Penipuan Ijin Tambang di Kendari.

www.transaktual.com

Rusaknya lingkungan akibat maraknya izin pertambangan nikel di sulawesi tenggara menjadi bukti nyata pemberian izin yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan.

Tersebut, bahwa ada Istri Ketua DPD salah satu  Partai di Jawa Barat, yang tergiur dengan tawaran pengurusan ijin penambangan, akhirnya tertarik untuk menyelesaikan segala bentuk perijinan pertambangan, tetapi kenyataannya gagal dan diduga bermasalah sehingga dilaporkan Pengusaha selanjutnya berurusan dengan penegak hukum, besar dugaan ada keterkaitan dengan masalah izin tambang di Kendari.

“Sepertinya kasus sudah ditangani Polda, dan status DPO, juga sudah ada Pengusaha yang melaporkan” ujar sumber memberi penjelasan pada www.transaktual.com.

Setelah sekian lama dicari (DPO.. red), Istri Ketua DPD Partai di Jawa barat tersebut akhirnya ditemukan, dirumah pribadinya dan saat akan dilaksanakan penggrebegan oleh petugas keamanan, dalam upaya untuk tidak melarikan diri serta dilakukan penangkapan.

Ternyata penangkapan tidak berjalan mulus, sebab Suaminya, yang juga Ketua DPD Partai tersebut berteriak untuk bunuh diri, apabila Istrinya ditangkap, sehingga penangkapan ditunda dan akan dilakukan penangkapan di kemudian hari.

“Isu tentang penangkapan Istri Ketua DPD Partai tersebut semakin santer, sebab ada juga dugaan bahwa pihak Kejaksaan Kendari juga sudah menerima laporan tentang dugaan penipuan ijin tambang di Kendari” ujar tim investigasi www.transaktual.com di lapangan..

Sementara itu ditempat terpisah, berbicara tentang perijinan penambangan di Kendari memang tidah semudah membalikkan telapak tangan, surat-surat ijin yang dimaksud diantaranya adalah :

  1. Keputusan Bupati, tentang Kelayakan lingkungan (AMDAL & ANDAL) kegiatan pertambangan bahan galian Nekel, serta pembangunan pelabuhan khusus lokal (PKL), oleh Perusahan yang diberi izin..
  2. Keputusan Bupati tentang Pemberian Kuasa Pertambangan dan Eksplorasi.
  3. Keputusan Bupati, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum.
  4. Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) oleh Dinas Pertambangan & Energi.
  5. Peta Pencanangan Wilayah KP. Penyelidikan Umum oleh Dinas Pertambangan dan Energi.
  6. Report of Analysis oleh Tenaga Ahli
  7. Surat izi gangguan berdasarkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
  8. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) oleh Pemerintah Daerah setempat.
  9. Tanda Daftar Perusahan (TDP) oleh Pemerintah Daerah setempat..
  10. Surat Pengukuhan Kuasa Pajak.
  11. Akte Peerusahaan.
  12. Foto-foto Penelitian Lapangan oleh Tenaga Ahli.

Masih banyak lagi aturan serta perijinan yang harus dilengkapi, apalagi sekarang Perusahaan harus di daftar ulang kembali (OSS, KLBI dan NIB….red)” ujar tim investigasi di lapangan.

Tim Investigasi www.transaktual.com terus bergerak mencari kejelasan tentang kasus Istri Ketua DPD salah satu partai tersebut, dari Partai mana, nama istri Ketua DPD Partai yang diduga terkena kasus penipuan ijin tambang di Kendari, komunikasi dengan kejaksaan Kendari, audensi dengan Polda Jabar, tentang kelanjutan Kasus tersebut.

“Untuk tidak terjadi keragu raguan dalam menampilkan berita yang akurat, perlu dilakukan pendalaman investigasi, agar tidak terjadi kekeliruan dalam menampilkan ekspose pemberitaan yang akurat dan berimbang” ujar Ketua Tim Investigasi www.transaktual.com

(tim Investigasi/transact)