Senin, 9 Desember 2019 | 07:57 WIB

Dipanggil Soal Kasus Pengadaan RTH, Kadistaru Kota Bandung Diperiksa KPK

foto

www.transaktual.com

Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa lima orang ASN dan pensiunan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandung terkait dugaan kasus korupsi dalam pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung. Salah satunya adalah Kepala Dinas Penataan Ruang (Distaru) Iskandar Zulkarnaen.

Ketika ditemui wartawan di Balai Kota Bandung, Selasa (16/7/2019), Iskandar mengatakan, materi pertanyaan yang dilontarkan KPK kepada dirinya adalah teknis penetapan lokasi RTH yang akan dibangun. Adapun rencana pembuatan RTH tersebut, dia mengatakan, terjadi pada 2011.

Segera Dikembalikan "Ditanya terkait penetapan lokasi prosesnya seperti apa, lokasi-lokasi yang memang ada diterbitkan tahun itu apa saja. Hanya itu saja," ungkapnya. Sementara itu, RTH yang diusulkan dibangun kala itu rencananya akan dilaksanakan di kawasan Ujungberung.

Namun, hingga saat ini area lahan tersebut belum dimanfaatkan. AYO BACA : KPK Dalami Kerugian Negara Kasus Pengadaan RTH Pemkot Bandung "Di daerah Ujungberung, kalau sekarang existing masih berbentuk ruang terbuka begitu saja, belum dimanfaatkan," ungkapnya.

Dirinya mengaku hanya memberi keterangan soal data-data penetapan lokasi. Hal yang ingin diketahui KPK, dia mengatakan, adalah seputar kesesuaian antara tanah yang akan dibebaskan dengan yang diajukan.

"Melihat dari data-data yang ada saja, kebetulan yang ditanyakan tentang penetapan lokasi di 2011. Intinya teknis saja, kesesuaian antara tanah yang akan dibebaskan dengan yang diajukan," pungkasnya. Selain Iskandar, empat orang lainnya yang juga dimintai keterangan oleh KPK di Kantor Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Jawa Barat adalah Sekretaris Inspektorat Kota Bandung Agus Slamet Firdaus, Mantan Kepala Seksi Sertifikasi dan Dokumentasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Bandung Hermawan (penisun), Staf DPKAD, Wagiyo, dan Sekwan DPRD Kota Bandung juga Staf Ahli Walikota Bandung, Kelly Solihin. 

Berdasarkan hasil perhitungan KPK, dari total alokasi anggaran Rp123,9 miliar untuk pengadaan RTH tersebut, negara diduga mengalami kerugian Rp60 miliar.

(ayobdg/transakt)