Senin, 9 Desember 2019 | 06:48 WIB

KPK Panggil Mantan Anggota Banggar DPRD Kota Bandung

foto

www.transaktual.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga mantan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandung. Mereka dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemkot Bandung Tahun 2012 dan 2013. Tiga saksi itu dijadwalkan diperiksa untuk tersangka mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) kota Bandung Hery Nurhayat (HN).

"Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi untuk tersangka HN terkait tindak pidana korupsi suap pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemkot Bandung Tahun 2012 dan 2013," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (29/4/2019).

Tiga mantan anggota Banggar (Banggar) DPRD Kota Bandung 2009-2014 itu, yakni Tatang Suratis, Lia Nurhambali, dan Riantono. Dalam penyidikan kasus itu, KPK masih mendalami soal harga riil tanah yang dibeli Pemkot Bandung untuk RTH tersebut.

Sebelumnya pada 20 April 2018. KPK telah menetapkan tiga orang tersangka korupsi Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di pemerintah kota Bandung pada tahun 2012-2013, yakni Hery Nurhayat serta dua anggota DPRD Bandung periode 2009-2014 Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet.

Awalnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Bandung menetapkan perlu ada kawasan lindung berupa RTH untuk menghadapi ancaman masalah ketersediaan air dan penurunan kualitas air tanah Kota Bandung.

Untuk merealisasikan angaran tersebut, APBD kota Bandung tahun anggaran 2012 dilakukan pembahasan antar Hery bersama Tomtom dan Kadar Slamet selaku ketua pelaksanaan harian badan anggaran (banggar) dan anggota banggar.

Sesuai APBD kota Bandung 2012 disahkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Bandung No 22 tahun 2012 dengan alokasi anggaran untuk RTH adalah sebesar Rp123,9 miliar yang terdiri atas belanja modal tanah dan belanja penunjang untuk 6 RTH. Dua RTH di antaranya adalah RTH Mandalajati dengan anggaran sebesar Rp33,455 miliar dan RTH Cibiru dengan anggaran sekitar Rp80,7 miliar.

Diduga Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet menyalahgunakan kewenangan sebagai tim banggar DPRD Kota Bandung dengan meminta penambahan alokasi anggaran RTH itu selain itu keduanya diduga berperan sebagai makelar dalam pembebasan lahan. Sedangkan Hery diduga menyalahgunakan kewenangan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dengan membantu proses pencairan pembayaran tanah untuk RTH padahal diketahui dokumen pembayaran tidak seuai kondisi sebenarnya bahwa transaksi jual beli tanah bukan kepada pemilik tanah asli melainkan melalui makelar yaitu Kadar dan kawan-kawan.

(ayobdg/transakt).