Rabu, 14 April 2021 | 14:22 WIB

Dua Bupati Kabupaten Bandung Barat, Terlibat Korupsi

foto

www.transaktual.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna sebagai tersangka korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19, Kamis (1/4/2021). 

Aa Umbara diduga mendapatkan uang sebesar Rp1 miliar dari proyek pengadaan bahan pangan Bansos dan Bansos PSBB senilai Rp15,8 miliar.

Selain Aa Umbara, lembaga antirasuah juga menjerat pemilik PT Jagat Dirgantara dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang, M. Totoh Gunawan dan seorang wiraswasta bernama Andri Wibawa. Andri merupakan anak dari Aa Umbara. 

Ditetapkannya Aa Umbara sebagai tersangka kasus korupsi menambah catatan kelam di KBB. Pasalnya, KBB yang baru 13 tahun memekarkan diri dari Kabupaten Bandung, 2 bupatinya harus berurusan dengan KPK. 

Pada periode pertama, Bupati Bandung Barat yang saat itu dipimpin oleh Alm Abubakar terjerat korupsi dan divonis 5,5 tahun penjara. Hakim menyatakan Abubakar terbukti bersalah sesuai dakwaan pertama Pasal 12 huruf A Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pengamat politik Arlan Siddha menilai terjeratnya Dua Bupati Bandung Barat secara berturut-turut dapat disimpulkan bahwa ada kaitan antara pemekaran daerah dengan potensi korupsi. 

Pasalnya, hadirnya pemekaran daerah membuka peluang munculnya pemimpin-pemimpin baru yang sebelumnya tak punya potensi menjadi pemimpin. 

"Dengan hadirnya pemekaran baru, ini membuka peluang adanya raja-raja kecil memimpin suatu wilayah, mereka punya kuasa atas keputusan dan pemakaian anggran," papar Arlan, Kamis (1/4/2021). 

Pada tahap hadirnya pemimpin baru, lanjut Arlan, memang tidak menjadi masalah. Namun saat pemimpin yang dipilih justru tidak siap atau bahkan tidak punya integritas. Hal ini lah yang bakal berpotensi korupsi. 

"Maka PR pemekaran daerah yang harus dipikirkan adalah bagaimana partai politik dan masyarakat bisa memilih pemimpin yang benar-benar punya integritas," jelasnya. 

Meski begitu, Arlan sepakat bahwa niat dari pemekaran daerah adalah untuk kesejahteraan dan memudahkan pelayanan bagi masyarakat. Namun, hal ini bisa berubah jadi potensi korupsi jika pemimpin yang dipilih minim komitmen politik dan menjalankan birokrasi yang bersih. 

 

Transakt.