Minggu, 7 Maret 2021 | 10:09 WIB

Beberapa Orang Diperiksa APH, Terkait Masalah Proyek Gedung Kebudayaan Jabar Senilai Rp6 Miliar

foto

 

Beberapa Orang Diperiksa APH, Terkait Masalah Proyek Gedung Kebudayaan Jabar Senilai Rp6 Miliar.

www.transaktual.com

Proyek pembangunan gedung kebudayaan Pemprov Jabar senilai Rp6,4 miliar yang berlokasi di Ranggawulung Subang, diduga bermasalah dan memasuki babak baru.

Proyek gedung kebudayaan yang tengah disorot kalangan masyarakat Jabar tersebut, dikabarkan saat ini sedang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH) Unit Tipikor Satreskrim Polres Subang.

Bahkan, dalam kegiatan zoom meeting webinar Sunda Gugat bertajuk Membongkar Skandal Dugaan Korupsi Gedung Kebudayaan di Jabar yang digelar LAK Galuh Pakuan, Rabu (17/2/2021) dan dihadiri para tokoh seniman Jabar seperti Acil Bimbo, Godi Suwarna, dan lainnya dengan narasumber dari pihak-pihak berkompeten, diantaranya pengamat anti korupsi nasional Ucok Sky Kadafi dan Kejaksaan Negeri Subang, Kasi Intel Kejari Subang, Imam, sempat mengungkap bahwa proyek gedung kebudayaan ini sedang ditangani oleh Tipikor Polres Subang. Bahkan, Imam menyebutnya sudah keluar sprindiknya.

“Kita sudah lihat gedung kebudayaan itu. Kita kan ada komunikasi antara sesama penegak hukum. Saya dapat info itu rupanya sedang diselidiki sama Polres, ada sprindik tertanggal 20 Januari 2021. Dan kita komunikasi antar penegak hukum karena ada MoU soal penanganan. Meskipun sudah ditangani sama penegak hukum lain, kita tetap lakukan pengawasan sejauh mana proses penanganan perkaranya, jangan sampai ada dobel pelaporan. Karena info terakhir sudah ditangani sama polres, nanti kita akan menanyakan, mengklarifikasi juga, kita tetap komunikasi dengan pihak polres, karena muncul sprindiknya di polres,” ujar Kasi Intel Kejari Subang, Imam, dalam zoom meeting webinar Sunda Gugat tersebut.

Saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polres Subang, AKP M Wafdan, membenarkan, kasus pembangunan gedung kebudayaan Jabar itu sedang ditangani instansinya di tahap penyelidikan. Pihaknya membantah kasus tersebut masuk tahap penyidikan. “Kalau penyidikan belum, masih jauh, masih lama. Kita baru pengecekan,” ujar AKP Wafdan,  Kamis (18/2/2021).

Beberapa orang dikabarkan diperiksa terkait kasus tersebut. Namun belum diketahui dari pihak mana saja. “Saya cek dulu, karena baru kemarin. Itu belum sprindik ya, baru sprinlidik, penyelidikan,” kata AKP Wafdan.

Disis lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Gedung Kebudayaan dari Dinas PUPR Subang, Bambang Supalar, belum memberikan komentarnya terkait kasus itu sedang ditangani Polres Subang. Namun sebelumnya, Bambang menanggapi soal proyek pembangunan gedung budaya di Subang yang menelan anggaran Rp6 miliar lebih yang kini disorot publik. Bambang mengklaim, penyimpangan anggaran yang disangkakan kepada pihaknya, tidak terbukti benar.

Sesuai penuturan arsitek bangunan tersebut, Yu Sing, anggaran satu bangunan gedung dalam Detail Engineering Design (DED) nilainya sebesar Rp 2,7 miliar hanya untuk bangunannya saja, tidak termasuk biaya pekerjaan dan proses pembangunan lain didalamnya. Hal itu diluruskan Bambang, anggaran DED dengan realisasi hasil pekerjaan jelas berbeda.

“DED itu fungsinya untuk menyusun item pekerjaan dan menghitung volume pekerjaan, lalu membuat dan menentukan daftar harga satuan pekerjaan, bukan jumlah total anggaran yang digunakan dalam pembangunan tersebut,” papar Bambang kepada Jabarpress.com, saat dikonfirmasi Minggu lalu (14/2/2021)

“Intinya DED itu direncanakan oleh perencana dengan harga yang belum mengikat. Nantinya hasil DED tersebut akan di HPS kan, HPS adalah harga perhitungan sendiri, HPS ini salah satu tahapan paling kursial bagi PPK, HPS ini juga yang menetukan proses penawaran oleh penyedia barang dan jasa, total HPS merupakan analisa harga satuan ditambah keuntungan wajar dan nilai pajak,” tambahnya.

Menurutnya, sembari mencatat contoh perhitungan, dia memaparkan, “Misalnya harga barang A dalam DED Rp 16 Ribu, ketika di HPS kan jadi Rp 20 Ribu, itu akan membengkak dan jelas tidak akan sama dengan DED, kadang DED bisa lebih mahal kadang justru bisa lebih murah,” papar Bambang.

“Kalau dalam DED itu, sama dengan hasil penghitungan yang dikatakan pak Yu sing, totalnya 2,9 berikut dengan pajak,” imbuhnya. Mengenai anggaran realisasi pembangunan Bambang menjelaskan, total anggaran sesuai kontrak pemenang tender, anggaran pembangunan gedung budaya tersebut senilai Rp 6,1 Miliar.

“Item rinciannya ada gedung budaya, toilet, bangunan untuk genset dan jaringan kelistrikan, ada ground tank, pondasi, slup, dan lain-lain lah, sisanya untuk pekerjaan pengolahan lahan, yaitu galian dan timbunan bronjong, untuk area jalan dan area parkir,” jelasnya.

Menyinggung anggaran Rp 33 Miliar untuk pembangunan gedung kebudayaan yang heboh dipemberitaan sebelumnya, bambang membenarkan, Rp 33 Miliar untuk DED.

“Yang Rp 33 Miliar itu untuk DED keseluruhan, bukan DED bangunan yah, itu kan baru tahap satu, kalo totalnya gak segitu, nanti ada lahan parkir stand untuk warung merchindise, taman bermain pokoknya masih banyak lagi disitu, soalnya nanti itu jadi tempat wisata juga,” terangnya.

Dia juga mengatakan,  bahwa penilaian orang terhadap gedung budaya seperti sarang merpati tidak sepatutnya diperbincangkan.

“Jangan menilai buku dalam sampulnya, orang gak tau siapa pak Yu Sing, karya nya diluar negeri saja dikenal. Gedung budaya itu belum selesai, dan prosesnya masih panjang, lihat saja nanti hasilnya,” pungkas Bambang menanggapi isu gedung budaya mirip sarang burung merpati.

transaktual.