Minggu, 7 Maret 2021 | 08:57 WIB

Anggota Dewan Jawa Barat, Rafael Situmorang,SH, Soroti Dana Pinjaman PEN, Untuk Bangun Taman Kota

foto

 

Anggota Dewan Jawa Barat, Rafael Situmorang, Soroti Dana Pinjaman PEN, Untuk Bangun Taman Kota.

www.transaktual.com

Dengan diselipkannya, usulan anggaran Infra Struktur Perkotaan Ruang Terbuka Publik, dan Infra Struktur Bangunan Publik. Yang didalamnya ada pembangunan Alun Alun Kuningan, Majalengka, Sumedang, Cirebon, Pangandaran,  Kota Bogor, Kota Cirebon. menuai koreksi dari Anggota DPRD (PDI-P) Jawa Barat.

Rafael Situmorang SH, Anggota DPRD Jawa Barat menilai Anggaran Pinjaman dari Pemerintah pusat untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Jawa Barat bertujuan untuk pemulihan perekonomian daerah yang terimbas pandemi Covid-19 tidak nyambung dalam implementasinya.

“Antara program PEN dengan cita cita Gubernur Jabar atau implementasinya tidak nyambung, anggaran ini tujuannya untuk pemulihan ekonomi tapi implementasinya malah digunakan untuk pembangunan taman, ini kan tidak nyambung,”ungkap Anggota DPRD Jabar, Rafael Situmorang, kepada transaktual.com, Kamis (4/1/2021)..

Rafael menyebutkan upaya Gubernur Jawa Barat dalam memulihkan perekonomian imbas Pandemi Covid-19, telah mempunyai konsep atau program untuk pemulihan perekonomian, patut diapresiasi. Tetapi Ditengah Pandemi Covid-19 Pemprov Jabar Akan Bangun Taman, sangat disayangkan oleh Rafael, sebab dana yang dipinjam (Dana Pinjaman PEN Daerah....red), seharusnya di prioritaskan untuk Pemulihan Perekonomian Daerah.

Pinjaman Pemprov. Jawa Barat sebesar Rp 4 triliun, terbagi atas Rp 1,9 triliun di 2020 dan Rp 2,09 triliun di 2021. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti infrastruktur sosial yakni rumah Sakit, puskesmas, fasilitas kesehatan, infrastruktur logistik seperti jalan, jembatan provinsi dan kabupaten atau kota, perumahan MBR, penataan kawasan khusus, serta Infrastruktur lingkungan seperti irigasi dan Drainase.

Namun kenyataannya ada beberapa usulan kegiatannya tidak sesuai dengan program PEN, yaitu adanya usulan ;

Infra Struktur Perkotaan Ruang Terbuka Publik. ( Tata kelola kawasan PKMPRG, bangun Alun2, taman Kota, pelataran mesjid...).

Infra Struktur Bangunan Publik.(Gedung Creative Center, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kab. Sumedang).

Yang didalamnya ada pembangunan Taman dan Alun Alun Kuningan, Majalengka, Sumedang, Cirebon, Pangandaran,  Kota Bogor, Kota Cirebon, dlsb.(lengkapnya ada pada redaksi....red).

Apakah dengan pembangunan taman bisa memulihkan perekonomian daerah, Sedangkan program pemulihan ekonomi dilakukan dalam berbagai bentuk. Secara garis besar dibagi tiga bagian, yaitu untuk kesehatan, jaring pengaman sosial atau bansos, dan untuk mendukung bangkitnya perekonomian,”sebut Rafael pada wartawan.

Sebab itu, lanjut Rafael meminta usulan pembangunan taman ini untuk di evaluasi kembali, Karena tidak sesuai dengan konsep pemulihan ekonomi Nasional dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian.

Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Seperti diketahui, pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tidak dapat dilepaskan dari upaya pemulihan perekonomian nasional karena dampak pandemi COVID-19. Dengan kondisi tersebut, maka sudah semestinya penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pemulihan perekonomian nasional harus dilakukan dalam satu kesatuan kebijakan strategis, yang terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan.

“Kita berharap, jangan ada lagi usulan usulan yang tidak sesuai dengan konsep Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Daerah, yang ikut “nibrung” didalamnya, dan tidak membantu pemulihan perekonomian daerah, bila ada, agar di evaluasi kembali” ujar Rafael Situmorang menutup pembicaraan dengan wartawan.

Latar Belakang Peminjaman Dana PEN Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kebijakan PEN daerah, Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Privinsi Jawa Barat, dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktur Utama PT SMI, memuat setidaknya:

a)      Jumlah pokok pinjaman;

b)   Jangka waktu pinjaman;

c)   masa tenggang pinjaman;

d)  tingkat suku bunga pinjaman; dan

e)  Paket Kebijakan atau Kerangka Acuan Kegiatan yang telah disepakati DJPK

Menilai kesesuaian permohonan Pinjaman PEN Daerah dengan PEN Daerah; dan  Menelaah permohonan Kebijakan surat izin pelampauan defisit APBD, jika melampaui. Tembusan Surat Penolakan paling lama 3 (tiga) hari kerja diterima benar sejak dokumen lengkap dan Melakukan penilaian atas:

a)  aspek keuangan;

b)  kesesuaian program dengan Paket Kebijakan; atau

c)  kesesuaian kegiatan dengan Kerangka Acuan Kegiatan. dan/atau kegiatan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Pelaksanaan Pinjaman Daerah :

  1. Daerah Terdampak Pandemi Covid 19.
  2. Memiliki Program dan atau kegiatan pemulihan ekonomi daerah yang mendukung program PEN.
  3. Jumlah sisa pinjaman ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya, dan
  4. Memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman daerah paling sedikit sebesar 2,5.

Output yang diharapkan;

  1. Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang didanai dari pinjaman PEN daerah tahun 2020.
  2. Komitmen pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memastikan pelaksanaan kegiatan PEN Daerah berjalan secara efektif dan effisien dengan tetap mengedepankan kepatuhan pada peraturan perundang undangan.
  3. Menyepakati draft perjanjian kerjasama/komitmen bersama pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang didanai dari pinjaman PEN Daerah tahun 2020.
  4. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Bupati/Walikota sehubungan pelaksanaan kegiatan pinjaman PEN daerah.
  5. Tersosialisasinya pemerintah daerah kabupaten/kota mengenai pelaksanaan kegiatan, mekanisme penggunaan dan pencairan anggaran serta pengawasan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan yang didanai dari pinjaman PEN Daerah.

Adapun usulan/pengajuan yang disampaikan, dengan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Privinsi Jawa Barat, ada tujuh kebutuhan yang diajukan/diusulkan termasuk anggarannya, :

  1. Infra Struktur Jalan.
  2. Infra Struktur Pengairan.
  3. Infra Struktur Perumahan Rakyat.
  4. Infra Struktur Perkotaan Ruang Terbuka Publik.
  5. Infra Struktur Bangunan Publik.
  6. Infra Struktur Sosial Pariwisata.
  7. Infra Struktur Sosial kesehatan.

(Ada 58 item pekerjaan berikut dengan pengajuan nilai/harga pelaksanaannya.....red)..

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.

Penyaluran pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI, diberikan kepada daerah yang mengalami tekanan ekonomi imbas pandemi covid-19.

Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad mengatakan, bahwa syarat utama daerah supaya mendapat pinjaman adalah terdampak pandemi covid-19. Meski hampir semua daerah terdampak, PT SMI berharap daerah lain juga bisa ikut mengajukan pinjaman. Dukungan Untuk Pemda diberi pinjaman sebesar 27 triliun dengan kriteria adalah ;

  1. Rp5 T DID Tambahan Pemulihan ekonomi,
  2. Rp8,7 T Cadangan DAK Fisik,
  3. Rp3,3 T Hibah Pariwisata,
  4. Rp10 T Pinjaman PEN Daerah,

Setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat, saat ini PT SMI juga tengah melakukan koordinasi penyaluran pinjaman daerah dengan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur. Selain itu, PT SMI berharap bisa menjalin kerjasama serupa dengan Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk itu pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat megajukan Proposal pinjaman yang berkaitan dengan PEN Daerah, dan dasar hukum peminjaman PEN adalah PP 43/2020, tentang perubahan PP 23/2020 yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam PMK 105/2020.

Sementara itu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap berbagai kriteria daerah yang ingin mengajukan pinjaman pemulihan ekonomi melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Menurut Sri Mulyani, bahwa kriteria yang harus dipenuhi adalah ekonomi tersebut terdampak Covid-19 dan daerah sudah memiliki proyek yang sudah siap untuk dieksekusi atau direalisasikan.

DKI Jakarta dan Jawa Barat misalnya, menurut Sri Mulyani kedua provinsi ini mendapatkan pinjaman dari SMI karena sosial dan ekonomi keduanya mengalami pukulan yang sangat berat akibat Covid-19.

“[kontribusi] Jawa itu 57% dari GDP Indonesia, DKI kalau tidak salah 18%, kalau DKI dan Jawa Barat bisa bangkit itu mungkin sudah sekitar 30% dari seluruh GDP Indonesia. Jadi pengaruhnya sangat besar terhadap keseluruhan ekonomi kita,” ujar Sri Mulyani, ketika itu Senin (27/7).

Tak hanya itu, kedua daerah ini pun sudah mengajukan proyek-proyek yang akan didanai dimana proyek-proyek tersebut relatif sudah siap untuk direalisasikan.

Menurut Sri Mulyani, selain DKI Jakarta dan Jawa Barat, daerah yang tengah dibahas untuk mendapatkan pinjaman ini adalah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namun, menurut Sri Mulyani, mereka harus mengajukan permohonan secara resmi kepada pemerintah.

“Kita berharap Jatim dan Jateng sedang dibahas. Mereka mungkin harus menyampaikan permintaan resmi seperti Pak Anies dan Pak Ridwan, menyampaikan secara resmi kebutuhan untuk pinjamannya,” terang Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, adanya pinjaman ini penting bagi pemerintah daerah, supaya proyek-proyek yang ada bisa kembali dijalankan. Dengan begitu, perekonomian masyarakat bisa kembali bangkit.

Sri Mulyani memastikan dalam pengawasannya, Kementerian Keuangan akan terus melakukan monitoring yang juga akan melibatkan Kementerian dalam negeri. Dia juga berharap instrumen pinjaman ini bisa terus dilakukan dan tingkatkan baik dari sisi volume dan bentuk, sehingga menjadi instrumen yang benar-benar bermanfaat bagi pemerintah daerah.

Pinjaman DKI Jakarta.

Pinjaman yang diajukan oleh pemerintah DKI Jakarta sebesar Rp 12,5 triliun, terbagi atas usulan pinjaman sebesar Rp 4,5 triliun di 2020 dan Rp 8 triliun di 2021. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang terkendala dana, utamanya sektor pelayanan air minum, pengendalian banjir, pengolahan sampah, transportasi, pariwisata, dan olahraga.

Pinjaman Prov. Jawa Barat.

Pinjaman Pemprov Jawa Barat mengajukan sebesar Rp 4 triliun, terbagi atas Rp 1,9 triliun di 2020 dan Rp 2,09 triliun di 2021. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti infrastruktur sosial yakni rumah Sakit, puskesmas, fasilitas kesehatan, infrastruktur logistik seperti jalan, jembatan provinsi dan kabupaten atau kota, perumahan MBR, penataan kawasan khusus, serta Infrastruktur lingkungan seperti irigasi dan Drainase.

Pada pelaksanaannya, Pinjaman PEN Daerah dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan dilaksanakan melalui PT SMI (Persero) sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan.

 

Transaktual.com