Minggu, 7 Maret 2021 | 10:21 WIB

Kasus Dadang Suganda, Pengadaan Lahan RTH Kota Bandung, Saksi Dari Bank Swasta dan Bank Pemerintah

foto

 

Kasus Dadang Suganda, Pengadaan RTH Kota Bandung, Saksi Dari Bank Swasta dan Bank Pemerintah.

www.transaktual.com

Mengamati perjalanan kasus RTH Kota Bandung, yang terus berkembang dan muaranya belum jelas, untuk itu wartawan transaktual.com , yang terus mengamati setiap sidang digelar, seminggu dua kali di PN Kls 1 A khusus Bandung, untuk kembalinya uang negara yang sempat diambil oleh para Koruptor pengadaan lahan RTH Kota Bandung, sangat sulit, apalagi setiap sidang, masing masing saksi menutup rapat aliran dana yang tercecer kemana saja.

Dadang Suganda alias Demang dalam melaksanakan kegiatan pengadaan lahan RTH Kota Bandung, tidak sendirian, ada terdakwa lain yakni, Tomtom DQ (telah divonis), Kadar Slamet (telah divonis) dan Heri Nurhayat (telah divonis).

Kasus ini berawal ketika pada tahun 2011, Wali Kota Bandung Dada Rosada menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah untuk RTH Pemerintah Kota Bandung. Usulan kebutuhan anggaran pengadaan tanah RTH untuk tahun 2012 sebesar Rp15 miliar untuk 10.000 meter².

Setelah rapat pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD Kota Bandung, diduga ada anggota DPRD meminta penambahan anggaran dengan alasan ada penambahan lokasi untuk Pengadaan RTH.

Besar penambahan anggaran dari semula Rp15 miliar menjadi Rp57,21 miliar untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Murni) tahun 2012, penambahan anggaran diduga dilakukan karena lokasi lahan yang akan dibebaskan adalah lokasi yang sudah disiapkan dan terlebih dahulu dibeli dari warga sebagai pemilik lahan.

Pada Sidang lanjutan  dugaan tindak pidana korupsi proyek ruang terbuka hijau (RTH) Kota Bandung, yang di gelar Selasa (02/02), jaksa  penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  menghadirkan saksi dari karyawan bank swasta dan Bank Pemerintah. Saksi yang hadir di persidangan pegawai Bank Bukopin Hendrawati, pegawai Bank BRI Yudi Winaya Yogapranata, pegawai Bank BRI Cherryya Agustina, dan Liem Agustinus. Sedangkan dua saksi lainnya, Renty Ramayanti (Bank Bukopin) dan Nena Prachwati (Bank BJB), dihadirkan jaksa secara virtual.

Menurut salah seorang mantan karyawan Bank Bukopin Renty Ramayanti dalam kesaksian nya dihadapan majelis hakim yang di gelar secara firtual di ruang 1 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kla.1 A Bandung  Selasa (2/2).saksi menjelaskan dari tahun 2004 sampai dengan 2014 ada transaksi keuangan yang cukup besar sebanyak Rp.25 miliar ke Bank daerah.

Selanjutnya sekitar 20 Desember 2012  sampai dengan Januari 2014 dalam kurun waktu 3 tahun ada transaksi keuangan sebesar Rp.34 miiliar ke Bank BRI atas nama terdakwa Dadang Suganda, selain dugaan tindak pidana korupsi, KPK menjerat terdakwa Dadang Suganda dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Modus yang diduga, adalah Dadang dalam membeli lahan - lahan tersebut dengan mengerahkan orang-orang kepercayaannya untuk mencari tanah di Kecamatan Cibiru dengan harga murah tanpa memberitahu bahwa tanah tersebut akan digunakan sebagai RTH, setelah sepakat, kemudian membayar pelunasan kepada pemilik tanah atau ahli waris, kemudian dibuatkan Akta Kuasa Menjual.

Sidang kasus korupsi RTH Kota Bandung dengan terdakwa Dadang Suganda yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa 2 Februari 2021, Tim Jaksa KPK yang diketuai oleh Haerudin menghadirkan saksi saksi dari bank tempat Dadang Suganda menyimpan uang. Dalam sidang yang dipimpin hakim Eko T. Supriyadi tersebut yang menarik saat kesaksian Nena Prachwati dari Bank BJB. Dalam kesaksian itu, jaksa KPK mengkroscek mengenai aliran uang pada rekening milik Dadang Suganda.

Jaksa KPK membuka rekening koran milik Dadang Suganda. Rekening atas nama Dadang Suganda itu dibuka sekitar tahun 2004 saldonya Rp 5 juta, bahkan sempat kosong karena ditarik, pada tahun 2011 bahkan tersisa 33 ribu. Namun pada tahun 2011 tepatnya 15 Desember, tiba tiba ada setoran Rp 25,8 miliar. Tentu saja angka tersebut cukup fantastis, jaksa KPK Budi Nugraha memperlihatkan slide tayangan rekening koran Dadang Suganda yang pada tahun 2011 uangnya naik fantastis.

"Dulu rekeningnya pasif," ujar saksi Nena Prachwati. Sejak itulah, uang terus mengalir dan keluar masuk. Bahkan dari uang Rp 25,8 miliar itu kemudian dipindahbukukan ke beberapa bank seperti bank bukopin, bank BCA, bank Mandiri, BRI.

Selama kurun waktu Desember 2011 hingga januari 2012 tidak ada transaksi debet. Stor yang masuk biasanya jutaan kini menjadi miliaran seperti kembali pada Juli 2021 setor Rp.8miliar, 13 Agustus 2012 stor Rp.5miliar.

Kemudian uang yang cukup fantastis juga pada 22 November 20212 masuk Rp 34,2 miliar. Kemudian oleh Dadang Suganda uang tersebut sebagian dipindahkan ke bank lain. Jaksa mensinyalir uang tersebut merupakan uang dari Pemkot Bandung apalagi ada beberapa yang disebut dalam keterangannya SP2D.

Seperti diberitakan sebelumnya  bahwa Jaksa KPK mendakwa Dadang Suganda alias Demang melakukan korupsi pengadaan tanah dalam kurun waktu pencairannya tahun 2011 hingga tahun 2012. Jaksa KPK mendakwa Dadang dengan Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan total keseluruhan Rp 87.7 miliar.

Tim Jaksa KPK yang diketuai Haerudin menyebutkan bahwa terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer mengalihkan membelanjakan membayarkan menghibahkan menitipkan membawa ke luar negeri mengubah bentuk menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas hak kekayaan.

Total dana keseluruhan sebesar Rp 87 miliar.

Dana terebut berasal dari pengadaan tanah RTH Kota Bandung pada Desember 2011. Kemudian pengadaan tanah RTH Kota Bandung untuk tanah pertanian, pencairan dilakukan pada april 2012.

Selanjutnya pengadaan tanah untuk sarana pendidikan, pencairan dilakukan pada Juli 2012. Selanjutnya pengadaan tanah untuk kantor kecamatan Antapai, pencairan pada Agustus 2012. Selanjutnya pengadaan tanah pertanian pencairan November 2012.

Pengadaan tanah untuks arana pendidikan (lanjutan) pencairan pada November 2012. Kemudian pengadaan tanah untuks arana lingkungan hidup ruang terbuka hijau APBD perubahan tahun 2012. "Total keseluruhan mencapai Rp 87,7 miliar," ujar Tim Jaksa KPK.

Akibat perbuatannya terdakwa dikenakan pasal 3 UU Tipikor tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Dan kedua pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Kemudian khusus dakwaan korupsi yang terkait dengan tiga terdakwa sebelumnya, Dadang Suganda didakwa melakukan korupsi senilai Rp 19.7 miliar. Jadi dakwaan Jaksa KPK tersebut bersifat komulatif antara dakwaan korupsi dan TPPU.

"Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya diri terdakwa Dadang Suganda sejumlah Rp 19.761.189.243, 00," ujar Jaksa KPK Haerudin.

Jaksa mengatakan Dadang didakwa turut serta melakukan perbuatan pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk saran lingkungan hidup RTH tahun anggaran 2012. Dadang juga disebut meminta diikutsertakan sebagai pihak yang mengadakan tanah sarana lingkungan RTH.

"Mengkoordinasikan pihak lain berperan sebagai penerima kuasa menjual yang dibuat secara proforma dalam akta kuasa menjual untuk mencari tanah yang akan dijual kepada Pemerintah Kota Bandung. Menerima beberapa kali sejumlah uang secara bertahap sebagai keuntungan penjualan tanah kepada Pemerintah Kota Bandung," tutur jaksa.

"Meminta agar mempercepat proses administrasi dan ganti rugi kegiatan pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup-RTH pada DPKAD Kota Bandung serta memberikan sejumlah keuntungan penjualan tanah RTH Bandung tersebut kepada Dada Rosada, Edi Siswadi di dan Herry Nurhayat," kata jaksa menambahkan.

Tiga nama tersebut tak asing dilingkungan Pemkot Bandung. Dada Rosada diketahui merupakan eks Wali Kota Bandung, Edi Siswadi eks Sekda Bandung dan Herry Nurhayat eks Kepala DPKAD. Ketiga nama itu juga saat ini dihukum di Lapas Sukamiskin.

Jaksa mengatakan perbuatan Dadang ini menimbulkan kerugian negara. Berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kerugian negara atas perkara tersebut mencapai Rp 69 miliar.

Atas perbuatan itu, Dadang didakwa melakukan perbuatan sebagaimna diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan pertama.

Dadang juga dijerat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Usai pembacaan dakwaan sidang diundur untuk dilanjutkan dengan agenda eksepsi.

Dari Kasus RTH Kota Bandung, Untung Miliaran, Para Pemilik Tanah Tidak Minta Dari Dadang Suganda.

Meski Dadang Suganda mendapat keuntungan miliaran, para pemilik  yang menjual tanahnya mengaku tidak meminta keuntungan lagi. Tanah yang telah dijual Dadang Suganda ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung cq. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKAD), bukan milik mereka lagi.

Hal tersebut terungkap dalam sidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan terdakwa Dadang Suganda hari ini (21-01-2021). Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai T. Benny Eko Supriyadi, SH., MH, para saksi yang merupakan pemilik tanah yaitu, Maman Suparman, Kasman Robert Siregar, Wawa Alfarabi, Kusdiman, Rd. Iis Aisah, Ahmad Amir yang dihadirkan oleh Penuntut Umum KPK serempak mengatakan bahwa dalam proses jual beli, sebelumnya terjadi tawar menawar lalu sepakat dengan harga, dibayar lunas setelah sertifikat diserahkan kepada Dadang Suganda atau kuasanya.

Mantan Camat Antapani yang juga menjadi saksi Aca Herwansya mengatakan bahwa untuk proses jual beli tanah ke Pemkot Bandung harus ada Tim 9. Namun saat dirinya diundang oleh Kadis DPKAD, Herry Nurhayat, dirinya ditodong untuk menandatangani Surat Pelepasan Hak (SPH), padahal SPH tersebut harus diregistrasi di Kantor Kecamatan. Terhadap objek tanah, merasa Aca sudah mengusulkan lokasi tanah untuk pembangunan kantor Camat Antapani, tapi pihak DPKAD tetap membeli tanah milik Dadang Suganda, meski tidak ada jalan masuk kendaraan roda 4 (empat). Saat dikonfrontir oleh Tim Pengacara Hukum Dadang Suganda, ternyata Aca baru ingat ada jalan masuk lain ke lokasi.

Sesuai Surat Dakwaan No.61/TUT.01.04/11/2020 tertanggal 16 November 2020 hal 41 disebutkan, "Bahwa dalam kurun waktu tanggal 15 Desember 2011 - 22 November 2012, Dadang Suganda telah menerima uang yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi sejumlah total Rp87.718.227.188 (delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) antara lain dari : 

  1. Pengadaan tanah RTH Tahun 2011, dengan keuntungan bersih Rp13.304.104.950,-
  2. RTH Pertanian dengan keuntungan bersih Rp5.234.931.000,-
  3. Pengadaan tanah untuk Sarana Pendidikan pencairan Juli 2012 dengan keuntungan Rp11.389.700.000,-;
  4. Pengadaan tanah untuk Kantor Antapani pencairan Agustus 2012, dengan keuntungan Rp7.777.848.000,-;
  5. Pengadaan tanah untuk Pertanian Pencairan November 2012, dengan keuntungan Rp15.175.010.000,-;

Pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung tahun 2012, keuntungan Rp30.189.452.738,-.

Kasus ini bermula ketika pada tahun 2011, Wali Kota Bandung Dada Rosada menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah untuk RTH emerintah Kota Bandung. Usulan kebutuhan anggaran pengadaan tanah RTH untuk tahun 2012 sebesar Rp15 miliar untuk 10.000 meter².

Setelah rapat pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD Kota Bandung, diduga ada anggota DPRD meminta penambahan anggaran dengan alasan ada penambahan lokasi untuk Pengadaan RTH.

Besarnya penambahan anggaran dari yang semula Rp15 miliar menjadi Rp57,21 miliar untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Murni) tahun 2012, penambahan anggaran diduga dilakukan karena lokasi lahan yang akan dibebaskan adalah lokasi yang sudah disiapkan dan terlebih dahulu dibeli dari warga sebagai pemilik tanah.

 

(berbagai sumber/yara/transaktual)