Minggu, 7 Maret 2021 | 10:00 WIB

Sidang Kesaksian Kasus RTH, Terkait Dugaan Perkara Korupsi Bansos dan Pilkada Kota Bandung

foto

 

Sidang Kesaksian Kasus RTH, Terkait Dugaan Perkara Korupsi Bansos dan Pilkada Kota Bandung.

Bandung – www.transaktual.com

Kembali digelar kasus pengadaan RTH Kota Bandung, di PN Kls 1A Khusus Bandung mengharuskan Dua mantan Pejabat Tinggi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung masing - masing membuat pengakuan.

Mantan Walikota Bandung, Dada Rosada mengaku menandatangani Penetapan Lokasi (Penlok) sedangkan Mantan Sekda Kota Bandung, Edi Siswadi mengaku berhutang Rp 10 miliar kepada Dadang Suganda.

Mantan Walikota 2 periode, Dada Rosada dan mantan Sekda Kota Bandung tampil sebagai saksi untuk perkara korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan terdakwa Dadang Suganda.

Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dan barang bukti, dihadapan Majelis Hakim yang diketuai T. Benny Eko Supriyadi, SH., MH (19-01-2021), Dada Rosada mengatakan bahwa selaku Walikota Bandung menandatangani Penlok setelah para pejabat bawahannya yaitu Kepala Dinas dan Sekda Kota Bandung membubuhkan paraf pada Penlok yang akan ditandatanganinya karena memang wewenangnya.

Wali Kota Bandung periode 2003-2008 dan 2008-2013 itu mengaku, tidak membaca secara rinci isi dari Penlok dan langsung tanda tangan. "Ada paraf Sekda, saya lalu tanda tangan, tidak baca lagi ke bawahnya," ujarnya menjawab pertanyaan Penuntut Umum KPK.

Beberapa Penlok (Penetapan Lokasi) yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bandung, yaitu ;

  1. Penlok Nomor : 593/Kep.206-DISTARCIP/2012 tanggal 29 Maret 2012 untuk lokasi Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas  100.000 m2 ;
  2. Penlok Nomor : 593/Kep.913-DISTARCIP/2011 tanggal 21 Nopember 2011 untuk lokasi Kelurahan Palasari dan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung, luas 200.000 m2.
  3. Penlok Nomor : 593/Kep.960-DISTARCIP/2011 tanggal 07 Desember 2011 untuk Lokasi Kelurahan Pasir Impun dan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung
    seluas 80.000 m2.

Menurut Dada Rosada yang masih menjalani hukuman pidana penjara di Sukamiskin Kota Bandung itu, bahwa pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) harus dilakukan sesuai Undang-undang Tata Ruang. Pada periode pertama sebagai Wali Kota Bandung kewajiban pengadaan RTH sebesar 10%, dan masuk pada periode kedua tepatnya tahun 2011 kewajiban RTH bertambah menjadi 30%.

Sesudah tanda tangan, dalam prakteknya Dada Rosada mengaku tidak mengetahui lagi termasuk adanya pembebasan tanah untuk Sarana RTH di luar Penlok. Pria yang saat ini berusia 74 tahun itu tidak bertanya dan tidak menerima laporan dari bawahannya.

Demikian juga adanya perubahan anggaran pengadaan tanah untuk RTH dari semula Rp 17 miliar, berubah Rp 57 miliar pada APBD murni dan berubah lagi menjadi Rp 123 miliar dalam APBDP 2012, Dada Rosada tidak mengetahuinya.

Mantan Walikota Bandung, Dada Rosada mengaku bahwa dengan adanya perkara korupsi Bantuan Sosial (Bansos) dengan terdakwa Rohman, Havid Kurnia, dan dirinya, pihak Pemkot Bandung membutuhkan biaya pada tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat.

Biaya tersebut untuk membayar Denda, Uang Pengganti, membayar pengacara dan sebagainya termasuk untuk menyuap para hakim, menugaskan Sekda, Edi Siswadi dan Kepala DPKAD, Herry Nurhayat untuk mengumpulkan bantuan dari para Kepala Dinas/SKPD.

Adanya upaya kedua pejabat tersebut yang meminjam uang dari Dadang Suganda tidak diketahuinya, perintahnya mengumpulkan bantuan dan meminjam dari berbagai kalangan. Dada Rosada mengaku hubungannya dengan Herry Nurhayat kurang baik. "Saya berharap  memperbaiki (urusan) tanah, malah merusak," keluhnya.

Sementara itu dalam kesaksiannya, Mantan Sekda Kota Bandung, Edi Siswadi mengaku berhutang kepada Dadang Suganda. Hutang tersebut diakui oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung tahun 2008-2012 itu sebesar Rp 10 miliar untuk keperluan dirinya yang maju sebagai calon Wali Kota Bandung dalam Pilkada tahun 2013.

Selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), tugas nya mengkoordinasikan seluruh SKPD untuk menyusun anggaran yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandung.

Pria berusia 58 tahun itu mengenal Dadang Suganda di kampus Unla Bandung pada saat Dadang Suganda sebagai mahasiswa tahun 2009. Dirinya datang Ke rumah Dadang Suganda untuk meminta bantuan sebelum Dadang Suganda mengikuti kegiatan pengadaan tanah untuk RTH Kota Bandung.

Pada perjumpaan tersebut, Edi Siswadi meminta bantuan dana dan dukungan dari Dadang Suganda. Bantuan dana karena Edi Siswadi mengetahui dari temannya Yudi Priadi (Notaris) bahwa Dadang Suganda banyak tanahnya. Ini diakui oleh Dadang, "kalau uang tidak ada tapi saya punya tanah," kata Edi Siswadi menirukan ucapan Dadang.

Bantuan diperlukan, selain akan ikut dalam Pilkada juga untuk urusan perkara korupsi Bansos. Dadang tidak berkenan untuk urusan Bansos tapi siap membantu dana untuk Pilkada dan dukungan karena punya massa.

Bantuan dana yang diterima Edi Siswadi awalnya berbentuk tunai pada tahun 2011. Memasuki tahun 2012 bantuan diberikan dalam bentuk cek. Adanya Surat Perjanjian yang dibuat oleh Edi Siswadi dan Dadang Suganda dimana Edi Siswadi mengaku meminjam uang Rp 1 milyar,750 juta dikatakan Edi hanya akal - akalan saja, yang benar saya meminjam Rp 10 miliar dan diterima secara bertahap di rumah Dadang Suganda. Edi Siswadi datang langsung, kadang - kadang menyuruh orang untuk mengambilnya.

Edi Siswadi mengaku Pemda/Pemkot Bandung sedang ada program membutuhkan tanah kepada Dadang Suganda. "Iya betul, sedang ada program," terang Edi Siswadi. Atas informasi tersebut, Dadang Suganda datang ke kantor Pemkot Bandung, bertemu dengan Edi Siswadi di ruang kerja Sekda. Setelah Dadang keluar, atas inisiatifnya, Hermawan selaku PPTK RTH  kota Bandung menemui Sekda, Edi Siswadi antara lain mengatakan untuk pengadaan tanah, "tolong Demang dibantu ya, sesuai prosedur,".

Merasa bahwa Agus Slamet Firdaus lebih berwenang, Hermawan lalu dipanggil. "Saya yang menyampaikan ke mereka berdua setelah Dadang Suganda pulang. Bantu Demang, tidak ada perlakuan yg dipercepat," aku Edi Siswadi. Hermawan dipercaya oleh Edi Siswadi untuk urusan pembebasan tanah.

Adanya usulan yang dibuat Agus Slamet Firdaus untuk membuat Penlok pada pembebasan tanah seluas 200.000 m2 di Kelurahan Palasari dan seluruh Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru tidak diakui oleh Edi Siswadi, Juga tidak tahu lokasi tanah milik Dadang Suganda.

Seharusnya Kepala Dinas nya yang lapor, bukan Agus Slamet Firdaus. Edi Siswadi juga tidak mengetahui ada nya surat dari Ketua Banggar DPRD Kota Bandung, Tomtom Dabbul Qomar, tahu nya di persidangan, tapi muncul anggarannya.

Tentang surat tersebut, Edi Siswadi kepada Agus Slamet Firdaus mengatakan, "Masak jin yang tarok di meja. Saya juga heran. Masak surat dari dewan, harusnya dari saya." terangnya.

Dalam keterangannya sebagai saksi, Agus Slamet Firdaus dan Hermawan mengatakan bahwa membantu Dadang Suganda sesuai dengan arahan Sekda Edi Siswadi. Keduanya mengenal Dadang Suganda sebagai pemilik tanah di wilayah Bandung Timur.

Dalam hal proses pembebasan tanah, keduanya mengaku bahwa ada musyawarah tahun 2011, sedangkan untuk pembebasan pada tahun berikutnya menggunakan hasil musyawarah tahun 2011 dalam APBD murni. Menurut pemahaman Agus Slamet, tidak perlu Penlok untuk RTH.

Ada tidak ada Penlok tidak ada masalah, Penlok diperlukan untuk  kepentingan umum. Ini sesuai dengan Perpres No 65 Tahun 2006 Pasal  2 ayat (2) dan Pasal 5 dimana  RTH tidak masuk kategori Kepentingan Umum, tidak perlu penlok," papar Agus Slamet Firdaus.

Dalam persidangan juga terbukti bahwa pembelian lahan untuk pengadaan RTH, diduga banyak pemilik lahan memberi kuasa pada orang ketiga, yang sesungguhnya tidak dibenarkan, sesuai dengan peraturan BPN, tetapi kenyataan dilapangan, diduga banyak sekali pihak ketiga yang memanfaatkan diri menjadi perantara.

“Seorang perantara bisa memperoleh kuasa jual bisa lebih dari puluhan lahan milik warga” ujar Jaksa KPK. Agus Slamet Firdaus yang juga dipanggil sebagai Saksi, tidak menjawab dengan jelas.

Sementara itu menanggapi keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut, Dadang Suganda mengatakan, mohon penegasan ucapan Dada Rosada yang mengatakan bahwa Dadang Suganda calo tanah, dijawab oleh Dada Rosada sesuai dengan informasi yang diperoleh nya.

Tentang hutang, Edi Siswadi akan bayar. "Sampai kapanpun akan saya tagih,” tegas Dadang Suganda.

Dadang Suganda membantah bertemu Agus Slamet Firdaus dan Hermawan di ruang kerja Sekda. "Pertemuan di ruang (kerja Sekda) Pertemuan di ruangan tidak ada." Hermawan menanggapinya dengan mengatakan lupa - lupa ingat. Sidang dilanjutkan pada tanggal 21-01-2021 dengan agenda masih mendengar keterangan para saksi.

Menurut beberapa pengunjung sidang, bahwa selama sidang RTH Kota Bandung berlangsung, muara dari permasalahan tetap sama, yaitu tentang penggunaan "sebagian besar dana"  yang dikucurkan, diduga untuk menutup permasalahan Kasus Bantuan Sosial (Bansos), dan Pilkada Kota Bandung yang lalu, dan sebagian lagi menjadi "Bancakan ".

 

 

(transakt).