Senin, 25 Januari 2021 | 14:12 WIB

Lanjutan Sidang Kasus RTH Kota Bandung, Saksi Herry Nurhayat mengakui pinjam Rp 2 miliar dari Demang

foto

 

Lanjutan Sidang Kasus RTH Kota Bandung, Saksi Herry Nurhayat mengakui pinjam Rp 2 miliar dari Demang.

www.transaktual.com

“Target kami, sebelum bulan puasa depan, Kasus ini (RTH Kota Bandung...) sudah bisa selesai atau Vonis” ujar salah seorang Jaksa KPK menyampaikan penjelasan pada Wartawan selesai Sidang kasus pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH...) Kota Bandung, di PN Kls 1A Khusus Bandung.

Selanjutnya pada sidang lanjutan, Saksi Herry Nurhayat mengakui pinjam uang Rp 2 miliar dari Dadang Suganda. Pinjaman tersebut dilakukan mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung untuk membiayai perkara korupsi dana Bansos tahun 2012 di Pengadilan Tinggi Bandung - Jawa Barat.

Hal tersebut terungkap dalam sidang lanjutan perkara korupsi dan TPPU dengan terdakwa Dadang Suganda (12-01-2021). Di hadapan Majelis Hakim yang diketuai T. Benny Eko Supriyadi, SH., MH, Penuntut Umum KPK menghadirkan 6 (enam) orang saksi dari para mantan ASN di DPKAD Kota Bandung.

Pada sidang yang baru dimulai jam 09.59 dan baru berakhir jam 21.15, Herry Nurhayat yang saat ini menjadi narapidana di Lapas Sukamiskin Kota Bandung itu menerangkan dirinya kenal dengan Demang yang ternyata bernama Dadang Suganda saat sosialisasi dimana pihak DPKAD mengundang para pemilik tanah/Kuasa Jual dalam rangka pembebasan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH). "Saya tahu Demang tuan tanah dari PPTK, (Hermawan), ada sosialisasi tidak ada komunikasi," ujar Herry.

Masih menurut Herry, setelah selesai pelaksanaan pembayaran tanah kepada Demang, dan kurangnya uang untuk mengurus perkara, karena baru memperoleh uang Rp 400 juta dari beberapa kepala dinas di lingkungan Pemkot Bandung, Herry meminta nomor telepon Demang dari Hermawan untuk minta bantuan atau meminjam uang yang diperlukan untuk mengurus perkara korupsi dana Bansos yang sedang proses upaya banding di Pengadilan Tinggi Bandung - Jawa Barat. Saat itu Herry lebih banyak mengurus perkara tersebut atas perintah Walikota Bandung, Dada Rosada dengan alasan agar perkara tersebut tidak mencuat daripada mengurus pekerjaannya sebagai Kepala DPKAD.

Setelah berulangkali menelepon, keesokan harinya Demang baru menjawab telepon dari Herry yang akhirnya datang ke rumah Demang untuk meminjam uang atas perintah Wali Kota. Dalam pertemuan sore hari tersebut, singkatnya Demang mengabulkan permintaan Herry Nurhayat dengan memberi cek senilai Rp 2 miliar.

Dalam keterangannya, uang  dari Demang tersebut telah dilaporkan kepada Walikota, Dada Rosada. Selanjutnya cek dicairkan oleh adik iparnya, Eddy Saeful Mamoer di BRI lalu diserahkan ke Herry Nurhayat. Oleh Herry uang tunai tersebut diserahkan kepada Pupung Hadijah dan dikeluarkan secara bertahap untuk keperluan mengurus perkara korupsi dana Bansos.

Berdalih uang pinjaman tersebut atas perintah Dada Rosada, Demang tidak mau tahu. Dalam tanggapannya, Demang mengatakan,  karena Herry yang meminjam, minta tolong, saya kasi pinjam cek dua miliar dan cair. Saya sudah menagihnya dari tahun 2014. "Uang itu yang pinjam Pa Herry," kata Demang. Keterangan Herry yang menyebutkan telah meminta uang Rp 250 juta, pinjam cek Rp 2 miliar fan pinjam bilyet giro senilai Rp 650 juta lalu dibatalkan, yang benar hanya cek Rp 2 miliar, tidak ada yang lain," kata Demang. Hal tersebut sengaja dipaparkannya dihadapan Majelis Hakim agar lebih jelas kedudukan uang Rp 2 miliar tersebut. " Utang sampai kapanpun saya tagih. Yang penjaminan itu Pak Herry. Itu benar - benar pinjaman, tegasnya.

Adapun keterangan Herry Nurhayat tentang pembebasan tanah Untuk RTH, semua dilakukan sesuai sistem. Dirinya mengaku baru duduk sebagai Kepala DPKAD per Maret 2012. Dalam kegiatan tersebut, sudah ada yang mengerjakan sebelumnya seperti Agus Slamet Firdaus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Hermawan sebagaiPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Wagiyo sebagai staf PPTK. Mereka adalah orang nya Sekda, Edi Siswadi sedangkan dirinya orang nya Walikota Dada Rosada.

Herry Nurhayat tidak bekerja sendiri dalam proses pembebasan, meski demikian hanya dirinya yang diadili. "Ini tidak adil," kata Herry terbata - bata. Tanah - tanah yang dibebaskan tidak diketahui dimana lokasinya. Semua itu urusan Agus Slamet Firdaus dan Hermawan. Dirinya hanya menandatangani proses pencairan setelah para bawahannya memaraf dokumen yang lalu ditandatanganinya.

Saksi berikutnya adalah Pupung Hadijah. Mantan Kasi Penatausahaan Keuangan DPKAD Kota Bandung itu menerangkan bahwa kinerjanya lebih fokus pada urusan administrasi yaitu mengerjakan data yang berasal dari PPTK Hermawan berupa daftar nominatif para pemilik tanah atau Kuasa Jual. Dirinya memeriksa kelengkapan dokumen. Untuk pencairan tanah miliknya, Dadang Suganda datang langsung mengurusnya.

Data tanah milik Dadang Suganda semua lengkap dan dirinya mengaku menerima uang Rp 10 juta karena Dadang Suganda menilai kinerjanya bagus dan memberi informasi sesuai prosedur.

Keterangan - keterangan saksi Eddy Saeful Mamoer adalah yang berhubungan dengan pencairan cek Rp 2.miliar yang diterima Herry Nurhayat dari Dadang Suganda. Lalu ada saksi mantan Kepala DPKAD Dadang Supriatna yang menerangkan jumlah anggaran untuk RTH tahun 2011.

Saksi Havid Kurnia yang tidak lama menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Anggaran DPKAD karena didakwa melakukan korupsi dana bansos dan mengakui untuk Uang Pengganti/Kerugian Negara  sebesar Rp 9,4 miliar berasal dari hasil pembebasan tanah untuk RTH. Saksi terakhir adalah Henrico Arie Sapie sebagai pengganti Havid Kurnia sebagai Kepala Bidang Anggaran DPKAD Kota Bandung.

Menurut Henrico, bisa saja terjadi pengurangan atau penambahan anggaran pembebasan tanah untuk RTH, semua tergantung dari tersedia nya dana dan adanya kesepakatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (BanGar) DPRD Kota Bandung. Adanya perubahan anggaran pembebasan tanah untuk RTH dari Rp 57,210 miliar menjadi Rp 123 miliar tidak diketahuinya. Sidang selanjutnya digelar pada hari Kamis, 14-01-2021 untuk mendengar 6 (enam) orang saksi.

 

(ychs/transakt).