Minggu, 24 Januari 2021 | 09:39 WIB

Lsm Penjara PN ; “Tak Ada Alasan KPK Kurang Tenaga Penyidik, Sikat Abis Koruptor RTH Kota Bandung"

foto

 

Ketum Lsm Penjara PN ; “Tidak Ada Alasan KPK Kurang Tenaga Penyidik, Sikat Abis Para Koruptor RTH Kota Bandung”

www.transaktual.com

“BPK sudah menyatakan ada kerugian negara, dan KPK sudah menetapkan tersangka, bahkan pengadilan telah memutus bersalah, berarti pelakunya sudah ada, terpidana dan tersangka sadah mengatakan, si A, si B dan si C menerima bagian dari uang Bancakan, pertanyaannya, kapan penerimanya, yg ikut ikut rapat mau disamakan tempatnya dengan terpidana, kalau aku menerima, nggak akan ngaku, tapi jelas yang disebutkan namanya, dijadikan saksi berulang ulang, mau dibawa kemana kasus RTH Kota Bandung..?.ujar Ketua Umum Lsm Penjara PN yang terus aktif memantau sidang kasus tersebut di PN kls 1 A Khusus Bandung.

“Selanjutnya Saksi Wagiyo menyebut adanya "Berita Acara Musyawarah fiktif", ada dana yang dibagi bagi kesejumlah orang tertentu, ini Cuma sekedar tanya, akan mampukah..??, tim Jaksa KPK membabat habis, kepada siapa saja yang terlibat kasus Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung, jangan lagi ada cerita bahwa tenaga Penyidik KPK terbatas, minta ke Presiden kalo perlu” sambung Eful Ketum Lsm Penjara PN.

Coba baca kembali hasil persidangan terdahulu, semua sudah terbuka, tapi masih ada oknum oknum yang diduga menerima “Dana Bancakan RTH” tidak disinggung kadangkala Cuma dijadikan saksi, setelah itu hilang (?), bahkan ada juga untuk menjadi saksi pun tidak, ada masalah apa, dengan mengulur ngulur waktu, padahal penjelasan para terdakwa sudah jelas terang benderang, dalam persidangan di PN Bandung, dan sudah jelas Penerima aliran dana korupsi RTH yang tercantum dalam BERKAS TUNTUTAN Jaksa KPK, sambung Eful gemas.

Selanjutnya menurut Tubagus Koko Asmara (DPP Lsm Penjara PN), dengan cara Jaksa KPK memanggil berulang kali para saksi, dan menunjukkan barang bukti serta membacakan dakwaan yang tidak jauh beda dengan para terdakwa lainnya, kemungkinan Jaksa KPK ingin meyakinkan Majelis Hakim bahwa tidak hanya orang orang yang dipanggil jadi saksi saja yang diajukan dalam persidangan, terputus disitu, boleh jadi ada dugaan pada para Notaris yang terlibat, atau juga diduga para oknum di BPN, yang ikut serta menikmati bancakan dana pengadaan RTH Kota Bandung.

“Bukan saja Tom tom, Kadar Slamet, Hari Nurhayat (sudah di vonis...red), tentu masih banyak diduga anggota badan anggaran Dewan Kota Bandung dan Pejabat lainnya, termasuk para Pengacara saat itu yang diduga mengetahui "kejahatan" kegiatan Pengadaan Ruang Terbuka Hijau, mungkin juga ada “cipratan” dananya, (nama nama mereka yang menerima aliran dana yang tercantum dalam berkas tututan Jaksa KPK...red), usut tuntas jangan ragu ragu” ujar Bang Koko (Tb. Koko Asmara) bersama Ketum Lsm Penjara PN, pada wartawan seusai mengikuti sidang lanjutan Dadang Suganda alias Demang, pada Kasus RTH Kota Bandung di PN Kls 1A Khusus Bandung.  

Cuplikan bagian dari isi persidangan.

Setelah Vonis dijatuhkan pada Tom Tom, Kadar Slamet dan Heri Nurhayat, pada Kasus Korupsi Pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung, beberapa waktu lalu, kini giliran Dadang Suganda alias Demang yang menjadi Pesakitan di Depan Majelis Hakin Pengadilan Klas 1 A Khusus Bandung.

Pada sedang lanjutan Selasa 6 Januari 2021 kemarin, menghadirkan beberapa saksi saksi, diantaranya Riantono, Erwan Setiawan dan tatang Suratis, Lia Nur Hambali.

Meski dalam Surat Dakwaan No. 61/TUT.01.04/24/12/2020 atas nama Dadang Suganda disebutkan Riantono dan Lia Noer Hambali menerima uang Rp 175 juta, dalam persidangan keduanya bersumpah tidak menerima uang tersebut.

Dadang Suganda didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pembebasan tanah untuk Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar Rp19.761.189.243 dan melakukan tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) sebesar Rp 87.718.227.188.

Hal tersebut terungkap dalam sidang perkara korupsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan terdakwa Dadang Suganda alias Demang (55) (05-01-2021). Kedua Anggota DPRD 2009-2014 tersebut dihadapan Majelis Hakim yang diketuai T. Benny Eko Supriyadi, SH.,MH menerangkan tentang proses penganggaran yang dibahas Banggar DPRD dengan TAPD Pemkot Bandung.

Dalam kesaksiannya, Riantono menerangkan bahwa dirinya hingga saat ini masih sebagai Anggota DPRD Kota Bandung. Dirinya sudah banyak lupa tentang penganggaran untuk RTH yang terus meningkat dari sebesar Rp 15 miliar lalu Rp 54 miliar, Rp 57 miliar sampai mencapai Rp 123 miliar pada tahun 2012. Edi Siswadi sebagai Sekda dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dalam pembahasan anggaran datang pada awal saja. Selebihnya hanya dihadiri anggota TAPD. Yang diingatnya ada pergeseran anggaran pengadaan lahan untuk RSUD menjadi lahan RTH.

Hal ini dilakukan karena sulit nya lahan untuk RSUD. Saksi juga tidak tahu peran-peran Tomtom dan Kadar Slamet dalam hal anggaran RTH, tidak tahu Tomtom mengajukan tambahan untuk RTH serta Tomtom tidak ada meminta dukungan. Diakuinya Tomtom ditunjuk sebagai Ketua Harian Banggar oleh Ketua DPRD Kota Bandung dan bukan berdasarkan dipilih oleh Anggota DPRD.

Menurutnya, Bangar selalu membuat laporan ke Ketua DPRD pada saat itu Erwan Setiawan tentang pembahasan anggaran secara tertulis. Terjadinya jumlah anggaran yang berubah-ubah dalam pembahasan tidak ada kendala, tergantung urgensinya dan dicapai  dengan kesepakatan. Urgensinya pengadaan tanah untuk RTH pada APBD 2012 Perubahan.

Merebaknya kasus RTH sesuai Laporan BPK tahun 2013. Pada saat paripurna anggaran tidak dipaparkan secara detail. Riantono sebelumnya tidak mengenal Dadang Suganda.

Lia Noer Hambali menerangkan tidak kenal dengan Dadang Suganda. Banggar sudah terlibat dalam penganggaran. Dalam Surat Gubernur untuk mengesahkan jumlah anggaran tidak ada catatan. Lia mengaku tidak pernah ada pertemuan, atau diskusi tentang menitip anggaran oleh Tomtom. Dirinya hanya mendengar ada mark up tentang harga tanah untuk  gedung perkantoran, sekolah tapi tidak tahu.

Dikatakan oleh Lia, Tomtom adalah Ketua Harian Banggar, ada surat penunjukannya yang  diperlihatkan oleh Tatang Suratis kepada Anggota Banggar. Diakui olehnya bahwa Ketua Harian Banggar dilakukan pemilihan.

Selain menghadirkan kedua saksi, Penuntut Umum KPK juga menghadirkan Erwan Setiawan dan Tatang Suratis. Mantan Ketua DPRD Kota Bandung itu mengatakan tidak ikut-ikutan terhadap semua urusan yang berhubungan dengan (kegiatan) RTH. "Saya sudah menugaskan Tomtom (Tomtom Dabbul Qomar), ujarnya.

Ketua DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 itu mengatakan, total Anggota DPRD Kota Bandung saat itu berjumlah 50 orang. Dirinya sebagai Ketua karena Partainya (Partai Demokrat) yang duduk sebagai Anggota Dewan berjumlah 20 kursi/orang, 16 diantaranya adalah wajah baru dan 4 Anggota termasuk Tomtom dan Kadar Slamet adalah senior karena sudah menjadi Anggota pada periode sebelumnya.

Menurut Wakil Bupati Sumedang itu yang tidak mengenal Dadang Suganda itu, Anggota Dewan yang berada di Banggar berjumlah 25 orang. Diakuinya bahwa Ketua DPRD Kota Bandung juga merangkap sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar). Oleh karena berbagai kesibukan maka Erwan menugaskan Tomtom Dabbul Qomar sebagai Pelaksana Harian Ketua Banggar, Hal tersebut tertuang dalam Surat Tugas yang berbunyi :

Menugaskan,

Nama : H. Tomtom Dabbul Qomar, SH., MH,

Jabatan : Anggota Badan Anggaran  DPRD Kota Bandung ;

U n t u k : Melaksanakan Tugas Sebagai Pelaksana Harian di Badan Anggaran DPRD Kota Bandung.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara tertulis melaporkan hasil kegiatan tersebut.

Dikeluarkan di : B A N D U N G ;

Pada Tanggal 15 Januari 2011;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung ;

Ketua Erwan Setiawan (ditandatangani)."

Dalam kasus RTH Kota Bandung tersebut, diduga Dadang Suganda alias Demang memperoleh keuntungan Rp87.718.227.180 dengan rincian sebagai berikut :

Pengadaan tanah RTH tahun 2011dari jumlah  Rp25.857.043.950.,- memperoleh keuntungan Rp13.304.104.950,-

Pengadaan RTH Untuk Pertanian, April 2012 Rp16.232.981.500,- memperoleh keuntungan Rp5.234.931.000,-

Pengadaan Tanah Untuk Sarana pendidikan pencairan, Juli 2012 Rp13.111.140.000,- memperoleh keuntungan Rp11.389.700.000,-

Pengadaan tanah untuk Kantor Kecamatan Antapani pencairan Agustus 2012 sebesar Rp8.912.748.000,- memperoleh keuntungan Rp7.777.848.000,-

Pengadaan Tanah untuk Pertanian Pencairan November 2012, Rp9.499.544.000,- memperoleh keuntungan Rp4.647.180.500,-

Pengadaan Tanah Untuk Sarana Pendidikan (lanjutan) pencairan November 2012 sebesar Rp17.468.562.000,- memperoleh keuntungan Rp15.175.010.000,-

Pengadaan RTH TA 2012 Rp43.646.296.738,- memperoleh keuntungan Rp30.189.452.738,-

Kronologi Kasus Pengadaan RTH Kota Bandung.

Dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemkot Bandung mengurai uang negara yang masuk kantong pribadi.

Hal itu diuraikan jaksa KPK, Chaerudin, Budi Nugraha dan Tito Jaelani dalam sidang dakwaan terhadap tiga terdakwa kasus korupsi RTH Kota Bandung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRe Martadinata Bandung, Senin (15/6/2020).

Ketiga terdakwa yakni, Herry Nurhayat eks Kepala DPKAD Kota Bandung, Anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014, Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Senin (15/6/2020).

"Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri. Yakni, memperkaya diri terdakwa Herry Nurhayat Rp 8,8 miliar, Tomtom Dabbul Qomar Rp 7,1 miliar, Kadar Slamet Rp 4,7 miliar," ujar jaksa Chaerudin. Ketiga tiganya sudah di Vonis beberapa waktu lalu, oleh Majelis Hakim PN Bandung.

Selain itu, perbuatan ketiga terdakwa dalam ‎proses pengadaan lahan RTH di Kecamatan Mandalajati dan Cibiru Kota Bandung juga memperkaya orang lain yakni para pejabat dan pengusaha di Kota Bandung.

"Yakni memperkaya Edi Siswadi eks Sekda Kota Bandung Rp 10‎ miliar, Lia Noer Hambali Rp 175 juta, Riantono Rp 175 juta, Joni Hidayat Rp 35 juta, Dedi Setiadi Rp 100 juta, Engkus Kusnadi Rp 250 juta, Hadad Iskandar Rp 1,26 miliar, Maryadi Saputra Wijaya Rp 2,2 miliar dan Dadang Suganda Rp 19,1 miliar," ujar jaksa.

Nama-nama tersebut belum terjerat hukum dalam kasus ini kecuali Dadang Suganda yang sudah ditetapkan tersangka namun belum disidangkan. Adapun total kerugian negara dalam kasus ini berdasarkan audit BPK RI mencapai Rp 69,6 miliar lebih.

"Semua terdakwa dan pihak-‎pihak yang ada dalam dakwaan, penerima aliran dana ini secara resmi hingga hari ini belum mengembalikan kerugian keuangan negara," ujar Chaerudin.

Kasus ini berawal dari pengadaan RTH Kota Bandung tahun anggaran 2012-2013. Adapun penetapan lokasi RTH diawali usulan dari camat kepada Wali Kota Bandung saat itu, Dada Rosada. Pada saat itu, anggaran dari APBD Kota Bandung 2012 murni mencapai Rp 15 miliar untuk 10 ribu meter persegi.

Hanya saja, ada penambahan anggaran setelah Edi Siswadi memimpin rapat anggaran karena ada penitipan anggaran dari Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet dengan dalih, di area pengadaan lahan masih ada lahan yang masih bisa dibebaskan.

Anggaran pengadaan pun meningkat jadi Rp 55 miliar untuk 120 ribu meter persegi. ‎Namun, ternyata itu tidak final karena ada perubahan anggaran lagi jadi Rp 60 miliar untuk luas lokasi yang sama.

Pada APBD perubahan 2012, diusulkan lagi perubahan menjadi Rp 74 miliar lebih. Lagi-lagi, anggaran berubah jadi Rp 123,9 miliar untuk lahan seluas 350 ribu meter persegi di RTH Mandalajati, RTH Cibiru, RTH Gedebage, RTH Lengkong, Punclut dan Cibenying Kidul.

Penambahan anggaran hingga Rp 123 miliar itu dengan mencaplok anggaran pengadaan tanah untuk perluasan RSUD Kota Bandung senilai Rp 55,5 miliar.

Menurut jaksa, terdakwa selaku pengguna anggaran kegiatan pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup RTH Kota Bandung anggaran 2012, menentukan nilai transaksi nilai ganti rugi pengadaan tanah melebihi nilai transaksi sebenarnya, tanpa musyawarah secara langsung dengan pemilik tanah.

"Melainkan dengan makelar dalam hal ini Dadang Suganda dan melaksanakan pembayaran tanah bukan kepada pemiliknya. Kemudian, mengakomodir adanya permintaan keuntungan berkaitan rencana keikutsertaan anggota DPRD Kota Bandung. Lalu mengusulkan perubahan anggaran kegiatan pengadaan tanah‎ untuk RTH dengan mengambil dana yang dialokasikan untuk pengadaan tanah untuk perluasan rumah RSUD Kota Bandung," ujar jaksa.

Adapun para terdakwa dijerat Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berikut penerima aliran dana korupsi RTH Kota Bandung 2012-2013 yang tercantum dalam SURAT DAKWAAN Jaksa KPK:

1.Edi Siswadi Rp 10 Miliar

2.Herry Nurhayat Rp 8,8 miliar

3.Kadar Slamet Rp 4,7 miliar

4.Tomtom Dabul Qomar Rp 7,1 miliar

5.Lia Noer Hambali Rp 175 juta

6.Jhoni Hidayat Rp 35 juta

7.Dedi Setiadi Rp 100 juta

8.Grup Engkus Kusnadi Rp 250 juta

9.Hadad Iskandar Rp 1,26 miliar

10.Dadang Suganda Rp 19,1 miliar

11.Riantono Rp 175 juta

Penerima aliran dana korupsi RTH yang tercantum dalam BERKAS TUNTUTAN Jaksa KPK:

1.Karmana Rp 129 juta

2.Maryadi Rp 100 juta

3.Dedi Sopandi Rp 500 juta

4.Aat Safaat Hodijat Rp 250 juta

5.Tatang Sumpena Rp 400 juta

6.Edi Siswadi Rp 10 miliar

7.Herry Nurhayat Rp 3,9 miliar

8.Kadar Slamet Rp 5,8 miliar

9.Tomtom Dabul Qomar Rp 7,1 miliar

10.Dadang Suganda Rp 19,1 miliar

11.Riantono Rp 175 juta

12.Lia Noer Hambali Rp 175 juta

13)Hadad Iskandar Rp 1,26 miliar

14.Grup Engkus Kusnadi Rp 250 juta

15.Dedi Setiadi Rp 100 juta

16.Jhonny Hidayat Rp 35 juta

17.Hermawan Rp 15 juta

18.Dada Rosada /Pengacara Rp 2 miliar.

Saksi Wagiyo menyebut adanya "Berita Acara Musyawarah fiktif".

Pada sidang lanjutan kasus RTH kali ini, ada enam saksi yang dihadirkan, diantaranya saksi Wagiyo yang menyebut adanya "Berita Acara Musyawarah fiktif" karena tidak ada musyawarah dalam proses pembebasan tanah untuk Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH) milik H. Dadang Suganda alias Demang sudah terbantahkan oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu mantan Camat Cibiru, Tatang Muchtar, mantan Lurah Cisurupan, Yaya Sutaryadi dan Dodo Suanda mantan Lurah Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

Hal tersebut dikatakan oleh H. Anwar Djamaludin, SH., MH usai sidang perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadaan Tanah Untuk Sarana RTH dan Tindak Pidana Korupsi Pencucian Uang (TPPU)  dengan terdakwa Dadang Suganda. Mewakili para rekan Penasehat Hukum terdakwa Dadang Suganda itu, selain menyoal musyawarah fiktif yang terbantahkan, adalah tentang proses pembebasan tanah Grantex yang sudah menjadi milik Dadang Suganda tersebut dilakukan melalui  musyawarah dengan pihak DPKAD Pemkot Bandung. Hal berikutnya tentang pembebasan tanah di Kelurahan Cisurupan dan Palasari, meskipun di luar Penlok, "tanah yang dijual ke DPKAD dari semua bidang itu seluruhnya (luas  96.861 m2) adalah milik Haji Dadang (Suganda) dan sudah sah milik Pemkot, sesuai keterangan Wagiyo" ujar Anwar.

Masih menurut H. Anwar Djamaludin yang mengutip keterangan rekan nya (Adep), mengenai pembebasan tanah untuk perkantoran (tanah untuk kantor Kecamatan Antapani) itu benar, penentuan harganya dilakukan bukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tapi berdasarkan Kesepakatan, bukan kerugian negara, itu keuntungan yang diperoleh si pemilik lahan. "Jual belinya bukan NJOP, kalau dari NJOP itukan kerugian negara menurut Penuntut Umum KPK. Ternyata Irman (sebagai PPTK  Pembebasan Tanah Untuk PPTK DPKAD) mengakui bahwa tabel disodorkan oleh Penyidik kepada Irman. Lalu kenapa tidak atas nama Dadang Suganda, ya itu karena berbenturan dengan UU Nomor : 56 Tahun PRP 1960 Tentang Batas Maksimum Kepemilikan Tanah karena Dadang Suganda telah memiliki tanah seluas 5 ha," papar Anwar.

Pada sidang yang baru dimulai jam 13.30 dan baru selesai jam 22.08 (07-01-2021) dengan agenda mendengar keterangan saksi dan pemeriksaan barang bukti tersebut, Penuntut Umum menghadirkan 6 (enam) orang saksi yaitu : 1. Wagiyo (53), staf Seksi Dokumentasi, Sertifikasi dan membantu PPTK, Hermawan di DPKAD Kota Bandung; 2. Ivan Hendriawan (40) selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran DPKAD, 3. H. Irman, SH selaku PPTK Perkantoran DPKAD; 4. Tatang Muchtar (52) mantan Camat Cibiru; 5. Yaya Sutaryadi (56) mantan Lurah Cisurupan dan 6. Dodo Suanda.

Wagiyo dalam keterangan nya antara lain menerangkan kenal dengan Dadang Suganda di kantor DPKAD Kota Bandung.  Bahwa proses mengerjakan pembebasan tanah untuk Sarana RTH sesuai dengan arahan dari Hermawan selaku PPTK. Untuk melakukan jual beli tanah ke DPKAD Pemkot Bandung harus dengan syarat mengajukan bukti kepemilikan, bukti PBB dan Ada Kuasa Jual. Dikatakannya jumlah anggaran pembebasan tanah untuk RTH yang berubah-ubah dari Rp 15 miliar sampai Rp 123 miliar tapi dirinya tidak dilibatkan,  ada Penetapan Lokasi (Penlok) yang dibuat oleh Distarcip Kota Bandung tapi dalam faktanya ada pembebasan tanah yang berada di luar Penlok. Wagiyo mengakui tidak  diikutkan dalam survey pembuatan Penlok dan mengakui ada usulan yang tak diusulkan tetap jadi penlok. Usulan yg tak diusulkan tetap jadi Penlok.

Saksi Ivan Hendri Mengatakan bahwa kaitannya dengan Dadang Suganda adalah dalam hal pencairan lahan pertanian seharga Rp 16 miliar pada tahun 2012 sebanyak 4 (empat) kali yaitu 2 kali.pembayaran dilakukan oleh Dadang Suganda melalui penarikan dan 2 kali melalui Rtgs pada waktu bersamaan. Dirinya mengetahui adanya pencairan melalui rekening koran dimana terdapat nama Abdurahman yang ternyata Dadang Suganda. Semua prosedur ditempuh lalu ada tagihan dari Dadang Suganda. Hingga kini tidak ada yang keberatan dari Abdurahman.

H. Irman, SH (45) adalah Staf di DPKAD pada tahun 2010-13 yang lalu menjadi Kasi Penanganan Sengketa, pengadaan tanah, sertifikasi, perumahan kesehatan, perkantoran, sarana umum sosial dan penyelesaian sengketa. Pengajuan Pengadaan kantor Kecamatan Antapani semasa Dadang Supriatna menjadi Kepala DPKAD. Pada tahun, datang Dadang Suganda membawa berkas pengadaan tanah yaitu 2 (dua) sertifikat  tanah atas nama Iis Aisyah seluas 401 m2 dan R. Hatta seluas 2. 101 m2 yang diterimanya dari Herry Nurhayat selaku Kepala DPKAD yang menggantikan Dadang Supriatna. Proses baru dilakukan pada Juli 2012 atas desakan Herry Nurhayat. Harga tanah ditentukan sesuai pagu Rp 10 miliar. "Tadinya tidak mau di proses, tapi terus didesak dan ditekan oleh Herry Nurhayat untuk segera dilaksanakan," kata Irman.

Awalnya dicek dulu dara tanah dengan melakukan validasi ke BPN. Diakui olehnya tidak melakukan pengecekan ke lapangan dan tidak melakukan proses sesuai aturan tapi meyakini lokasi. Dirinya lalu meminta Dadang Suganda untuk.melengkapi data yaitu Ktp, lalu ada Kuasa Jual atas nama Agus Sudirman yang dibawa oleh Dadang Suganda dan dijadikan 1 berkas. Semua kegiatan ini disuruh Herry Nurhayat. Lalu dibuat Berita Acara yang ditandatangani. Adapun jumlah yang diajukan Rp 9 miliar dengan acuan harga tanah di sebelahnya yaitu SPBU Cikadut. Lalu dibuat SP2D pada tanggal 13 Agustus 2012 dan cek diserahkan oleh Pupung Hadijah.

Menurut Irman, dirinya mengetahui ada selisih menurut NJOP pada saat diperiksa oleh Penyidik KPK. Padahal menurutnya proses jual beli dilakukan berdasarkan musyawarah, bukan NJOP. Selama menjalani proses tersebut, dirinya merasa tertekan yang lalu mengundurkan diri dari Pemkot Bandung dan pindah ke Kabupaten Kampar Riau. Dalam proses jual beli tanah dengan Dadang Suganda, Irman tidak menerima apapun selain honor dari Pemkot Bandung.

Dalam keterangannya  Tatang Muchtar adalah, Camat Cibiru pada 2009-2015. Kenal dengan Dadang Suganda karena warga Ujungberung. Dadang Suganda sebagai pengusaha material. Juga kenal dengan Karmana. Tatang mengaku tidak tahu pasti berapa luasan yang dibebaskan karena proses nya melalui Notaris. RTH adalah program Kota Bdg. Dirinya diundang di Distarcip menurut nya areal lahan di Bandung dominan untuk dilestarikan. Kecamatan Cibiru untuk  RTH yaitu Kelurahan Cisurupan dan Palasari kurang terpelihara.

Proses pelepasan tanah diawali adanya sosialisasi dengan harga NJOP berkisar Rp103 - Rp114 pada tahun 2011. Parah tahun 2012 diadakan  musyawarah, di kedua kelurahan tersebut yang dihadiri Agus Slamet yang memimpin rapat. Proses harga tidak sekali jadi. Diakuinya ada rapat dengan  Kuasa Jual Dadang Suganda, Karmana dan pemilik tidak ada. Tentang harga ada kesimpulan  dikisaran NJOP  plus 50 % - 75%. Pembayaran disaksikan camat, ke Dadang Suganda. Sebagian pemilik, sebagian kuasa. Kepala DPKAD hadir hanya di awal, selanjutnya oleh Agus Slamet Firdsus dan Hermawan.

Yaya Sutaryadi selaku Lurah Cisurupan mengatakan bahwa  sosialisasi untuk pembebasan tanah dilakukan pada tahun 2012. Tahu Dadang Suganda sebelum dirinya menjadi Lurah yaitu  saat menjadi Sekretaris Sindanglaya Kota Bandung. Dadang Suganda dikenal sebagai  pengusaha bahan bangunan, dan kenal di DPKAD. Yaya tidak tahu adanya Penlok yang double untuk  RTH. Diakui olehnya ada sosialisasi, negosiasi dimana terdakwa hadir dan Kuasa Jual lebih banyak yang hadir hadir.

Dodo Suwanda lurah Palasari Kecamatan Cibiru tahun 2007-2019, diundang Agus Slamet Firdaus, sosialisasi 2 kali di DPKAD pada 2012,  dan 1 kali di Cisurupan, bareng musyawarah, harga NJOP, 100 - 400 sesuai PBB.  Dadang Suganda pemilik tanah. Ada kesepakatan harga yaitu sesuai NJOP plus 50% - 75% dan menerima honor Honor. Kenal Dadang Suganda saat datang ke kantor Kelurahan. Dodo mengakui pernah tanda tangan  pelepasan hak yang disodorkan oleh Wagiyo, dapat honor. Penlok Palasari, ada rapat di Distarcip. Tidak tahu berapa uang yang diterima Dadang Suganda, tidak tahu adanya tumpang tindih Penlok dan tidak tahu luasan yang dibebaskan.

Menurut pengamat yang sering datang mengamati sidang kasus RTH Kota Bandung menyatakan, bahwa tidak menutup kemungkinan para anggota dewan yang duduk sebagai Bangar kala itu yang belum dijadikan saksi, bakal dipanggil bertahap, kasus ini semakin mendekati final, tetapi seperti benang kusut, walaupun ada terdakwanya yang sudah dijatuhi vonis, tetapi yang lainnya masih terus dipanggil sebagai saksi, dan tidak menutup kemungkinan dijadikan tersangka baru.

"Tidak menutup kemungkinan Yudikatif yang saat itu melaksanakan tugasnya,(Bangar....red) bakal dijadikan saksi untuk pendalaman kasus yang sekarang disidangkan (dadang suganda....red), kita tunggu saja, kemampuan dari Tim Jaksa KPK menggali keterlibatan masing masing oknum" ujar Pengamat tersebut pada wartawan.

Dadang Suganda membantah sebagian keterangan dari Wagiyo, Ivan Herdiawan dan Dodo Suanda. Jelang usai sidang, Dadang Suganda memohon untuk melakukan pengobatan alternatif. Baik Majelis Hakim yang diketuai R. Benny  Eko Supriyadi, SH., MH maupun Penuntut Umum tidak keberatan. "Silahkan ajukan permohonan," ujar T. Benny Eko Supriyadi. Sidang selanjutnya diadakan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021.

 

 (transakt)