Minggu, 24 Januari 2021 | 10:14 WIB

Sepanjang 2020 Polda Jabar Tetapkan 60 Orang Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kerugian Puluhan Milyar

foto

 

Sepanjang 2020 Polda Jabar Tetapkan 60 Orang Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kerugian Puluhan Milyar.

www.transaktual.com    

Rapor Merah mungkin bisa diberikan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tentang banyaknya Pejabat Tinggi di Lingkungan Provinsi Jawa Barat yang terjaring masalah tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bila dihitung dengan jumlah Pejabat yang terjaring dugaan Korupsi dalam kurun waktu satu tahun, jika diasumsikan bahwa setiap bulannya ada 5 (lima) Pejabat Pemprov Jabar yang diciduk dugaan kasus Korupsi, atau sekitar setiap minggunya ada 1 (satu) Pejabat yang ditangkap karena dugaan tindak pidana Korupsi, ini sangat memprihatinkan.

Ditreskrumsus Polda Jabar menetapkan puluhan tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi sepanjang 2020. "Pada 2020 ini, ada 60 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi," ujar Kapolda Jabar Irjen Ahmad Dofiri di Mapolda Jabar, Selasa (29/12/2020).

60 orang yang ditetapkan tersangka ini lebih sedikit di banding tahun sebelumnya yang menetapkan tersangka sebanyak 80 orang. "60 tersangka kasus korupsi ini terdiri dari 65 perkara yang ditangani Polda Jabar dan jajaran," ucapnya.

Sebagai perbandingan, untuk tahun lalu, adda 71 kasus korupsi yang ditangani. Sehingga tahun ini, angkanya lebih sedikit. "Uang negara yang dikorupsi dan dikembalikan ke negara sepanjang tahun ini mencapai Rp. 27.472.141.669. Dibandingkan tahun 2019 Rp.36.884.640.947," ucapnya.

Adapun dari 65 kasus korupsi yang ditangani, diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung. Sebagian sudah putus dan sebagian masih proses persidangan. Adapun modus korupsi yang dilakukan rata-rata meliputi kasus korupsi pada pengadaan proyek pemerintah.

Sepanjang tahun 2020, kasus hukum menjerat sejumlah bupati dan wali kota di Jawa Barat. Tak cuma kepala daerah, Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa juga terpaksa harus menjalani hukuman. 

Kasus yang menjerat para pejabat negara itu adalah dugaan korupsi. Para pejabat itu ada yang sudah divonis dan ada juga yang masih dalam proses penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diantaranya adalah ;

1. Sekda Jabar Iwa Karniwa. 

Mantan Sekda Jabar Iwa Karniwa tersandung kasus dugaan suap dalam pengurusan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi. Pengurusan itu berkaitan dengan pembangunan Meikarta. Iwa memang dijadikan tersangka di tahun 2019, namun proses persidangannya baru berakhir di bulan Maret 2020, tepatnya tanggal 18. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung menjatuhkan hukuman empat tahun bui kepada Iwa. Terdakwa dinyatakan telah terbukti menerima uang sebesar Rp 400 juta dari mantan Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupeten Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili dan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Henry Lincoln. Putusan majelis hakim itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut terdakwa hukuman penjara 6 tahun. Sedangkan tuntutan JPU agar terdakwa mengganti kerugian negara sebesar Rp 400 juta dianggap majelis hakim tidak perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim. 

2. Mantan Bupati Indramayu Supendi. 

Mantan Bupati Supendi terjaring OTT KPK di penghujung tahun 2019. Namun, dia baru duduk di kursi pesakitan di tahun 2020. Dalam rangkaian persidangan yang digelar di Pengadila Tipikor Bandung, Supendi didakwa menerima uang suap Rp 3,9 miliar lebih dari sejumlah pengusaha, Carsa ES. Penerimaan ini dilakukan untuk mengatur proyek pembangunan di Kabupaten Indramayu. Jaksa KPK, Kiki Ahmad Yani saat membacakan dakwaan menyatakan, Supendi beberapa kali menerima pemberian uang yang totalnya Rp 3.928.250.000. Jaksa menyebut Supendi menerima uang agar memberikan paket pekerjaan kepada pengusaha Carsa ES. Dalam kasus ini, Supendi kongkalikong dengan anak buahnya, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Omarsyah dan Kabid Jalan Dinas PUPR Wempi Triyoso. Kedua nama itu pun menjadi terdakwa. Supendi akhirnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Ia juga diharuskan membayar denda Rp 250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti kurungan empat bulan.

3. Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin. 

Tahun 2020, mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin kembali menjadi pesakitan di pengadilan. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Sebelumnya, Rachmat Yasin terjerat kasus suap alih fungsi lahan yang melibatkan sejumlah pihak di Sentul City. Ia bebas dari Lapas Sukamiskin pada 2019. Pada kasus terbarunya ini, Rachmat yasin diduga melakukan korupsi berupa menerima gratifikasi uang, tanah dan mobil. Sidang dakwaan Rachmat Yasin pun sudah digelar di Pengadilan Tipikor Bandung. Ia didakwa menerima gratifikasi dari sejumlah satuan kinerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Bogor senilai Rp 8,9 miliar. Tak cuma uang, Rachmat Yasin oleh Jaksa KPK juga didakwa menerima gratifikasi berupa ratusan hektare tanah dan mobil. Pemberian tanah itu dilakukan oleh seorang pengusaha bernama Rudy Wahab. Tanah yang diberikan seluas 170.442 meter persegi di Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Sementara mobil yang diduga diterima Rachmat Yasin yakni satu unit mobil merek Toyota Alphard Vellfire G 2400 CC tahun 2010 warna hitam dari Mochammad Ruddy Ferdian. Pemberian gratifikasi uang Rp 8,9 miliar disebut atas permintaan Rachmat Yasin guna kepentingan Pilkad Kabupaten Bogor tahun 2013 dan Pileg tahun 2014.

4. Korupsi Dana RTH Kota Bandung, Libatkan Banyak Pejabat di lingkungan Pemkot Bandung,

Di tahun 2020, dua orang mantan anggota DPRD Kota Bandung dan seorang mantan Kepala Dinas di Pemkot Bandung jadi pesakitan. Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi dana pengadaan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung. Dua nama anggota dewan yaitu Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet. Sedangkan mantan kepala dinas yaitu Herry Nurhayat. Kasus ini juga melibatkan seorang pengusaha, Dadang Suganda, yang juga jadi terdakwa. Tomtom sudah divonis hakim dengan hukuman enam tahun penjara. Sementara Kadar Slamet lima tahun penjara. Kemudian Herry Nurhayat divonis hakim dengan hukuman selama empat tahun penjara. Satu terdakwa lain, Dadang Suganda, baru memulai proses persidangan. Dalam dakwaan KPK, Dadang disebut telah menerima duit sebanyak Rp 19 miliar.

5. Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman. 

Bulan 23 Oktober 2020, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman resmi ditahan KPK. Ia terjerat kasus dugaan suap ke mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo. Wali Kota Tasikmalaya periode 2012-2017 dan 2017-2022 itu dituding melakukan praktip suap terkait dengan permohonan Kota Tasikmalaya mendapatkan dana alokasi khusus Kota Tasikmalaya 2018. Budi ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberi suap sebesar Rp 400 juta. Kasus ini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung. Jaksa KPK mendakwa Budi melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. 

6. Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna. 

Kabar mengejutkan datang dari Cimahi. Wali Kota Ajay M. Priatna ditangkapk KPK selepas mengisi sebuah acara, pada Jumat, 27 November 2020. KPK menyatakan, Ajay diduga meminta suap dalam kasus proyek pembangunan rumah sakit KB di Kota Cimahi. KPK menyebut nilai suap yang diminta Ajay mencapai Rp 3,2 miliar. Tak cuma Ajay, dalam kasus ini KPK juga menetapkan Hutama Yonathan selalu petinggi RS KB sebagai tersangka. Ajay disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Hutama Yonathan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

7. Anggota DPRD Jabar Abdul Rozak Muslim. 

Kasus korupsi eks Bupati Indramayu Supendi dan seorang pengusaha bernama Carsa ES, ternyata ikut menyerat anggota DPRD Jabar Abdul Rozak Muslim (ARM). ARM ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima uang dari korupsi Supendi. Total uang yang diduga diterima ARM mencapai Rp 8,5 miliar, yang pemberiannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening atas nama orang lain. Dalam kasus ini, KPK telah melakukan penyitaan berupa uang senilai Rp 1,594 miliar. Pada 16 November 2020, KPK resmi menahan politisi dari Partai Golkar tersebut di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebenarnya masih banyak Para Pejabat di Pemkot Bandung maupun Pemprov. Jabar yang diduga terlibat masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, www.transaktual.com akan ekspose beberapa Pejabat yang sudah di vonis oleh Majelis Hakim Tipikor maupun yang sedang sidang, atau juga yang masih menunggu giliran untuk di Sidangkan oleh Majelis Hakim Tipikor Klas 1 A Khusus Pengadilan Negeri Bandung, selain dari nama nama tersebut diatas. Tinggal menunggu giliran.....

(berbagai sumber/transaktual)